Kebijakan Kanada dalam Menambah Tenaga Kerja Melalui Dorongan Imigran

Setiap negara yang berdaulat memiliki perbatasan yang berfungsi sebagai penanda wilayah negara, yang merupakan syarat pembentukan negara. Perbatasan bias adalah daerah atau jalur yang memisahkan dua negara atau entitas politik. Perbatasan mengatur wilayah negara dan memisahkan wilayah lain. Fungsi perbatasan tidak pernah diuji, terutama di Amerika Serikat pada tahun 2001, ketika serangan 9/11 menyerang beberapa lokasi penting di negara itu dan menewaskan banyak orang. Sejak itu, Amerika Serikat belajar banyak tentang cara membuat kebijakan yang dapat melindungi masyarakatnya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Namun, juga untuk meningkatkan penjagaannya di perbatasan dengan berusaha mengontrol masuknya pengungsi ilegal.

Amerika Serikat dan Kanada memiliki banyak perjanjian yang mengatur perbatasan mereka, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada-Amerika Serikat dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Secara umum, perjanjian ini mengatur masuk dan keluar barang serta memberikan kebebasan manusia. Beberapa perjanjian di atas hanya memungkinkan penyebrangan manusia untuk orang-orang yang memiliki keahlian, seperti investor investasi.

Ilustrasi Perjanjian aau Kesepakatan Amerika Serikat- Canada. Foto : Shutterstock

Ada dua kategori pengungsi konvensi di Kanada: yang pertama didefinisikan oleh konvensi PBB tahun 1952 sebagai pengungsi yang meninggalkan negaranya dengan ancaman dan ketakutan persekusi berdasarkan agama, ras, kebangsaan, keanggotaan, atau pandangan politik. Kategori kedua adalah Orang yang membutuhkan perlindungan, yang dimaksudkan untuk menghadapi penyiksaan, hukuman yang tidak biasa dan tidak manusiawi, atau bahkan kematian jika di deportasi dari Kanada.

Dengan 2 tipe pengungsi tersebut Kanada menjadi negara yang sebenarnya bisa mengambil keuntungan, dimana didalam kebijakan kebijakan imigrasi di Kanada memiliki tema Nation building yang dalam jangka panjang dapat mmembangun kekuatan ekonomi Kanada dengan kenaikan para pekerja sementara di Kanada, yang dimana tenaga kerja ini biasanya banyak digunakan para pemilik lahan kerja untuk bisa mengisi posisi posisi yang tidak membutuhkan keahlian tinggi. Pada tahun 2012, Kanada meiliki 257.887 pengungsi yang sudah menjadi penduduk tetap dan 202.510 pengungsi yang menjadi pekerja sementara, peningkatan yang signifikan dari 82,210 pengungsi yang menjadi penduduk tetap pada tahun 2005. Menurut Belinda Leach dan Janet McLaughlin, "Temporary foreign worker programmes are part of ongoing modifications to allow maximum flexibility for immediate labour needs. These programmes can bring workers to Canada quickly, but they limit access to permanent residency and citizenship, in sharp contrast to most of Canada's earlier immigration policies." Ini menunjukkan bahwa program pekerja asing sementara ini merupakan komponen penting dalam pembangunan negara Kanada.

Berbicara mengenai migrasi, ini adalah salah satu bagian dari proses transformasi struktur dan institusi yang muncul melalui perubahan besar dalam hubungan politik, ekonomi, dan sosial global. Wacana politik dominan melihat migrasi sebagai masalah yang perlu diperbaiki dengan kebijakan yang tepat. Beberapa literatur bahkan menyebutkan migrasi sebagai hal yang berbahaya dan disfungsional. Hal ini dijelaskan sebagai bentuk bias migrasi atau sedentary bias. Sedentary bias menunjukkan bahwa tradisi diskriminan terhadap kelompok migran selalu dilanggengkan sebagai ancaman bagi kemakmuran dan ketertiban umum (Castles, 2010).

Migrasi selalu dikaitkan dengan beban ekonomi, keamanan, dan gangguan atas negara kesejahteraan. kebudayaan dan kompleksitas agama telah menjadi tantangan bagi moden identitas nasional dan kemasyarakatan di Eropa. Berakhirnya perang dingin menjadi titik balik terciptanya arus balik masyarakat di Asia dan Eropa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Eropa. Globalisasi menjadi alasan utama kebutuhan pencarian suaka menjadi pekerja migran (Castles, 2012). Selain itu sejarah anti-imigran, etnis dan rasisme harus dikaitkan dengan bagaimana pembentukan negara bangsa. Migrasi telah menjadi aspek normal kehidupan sosial dan terutama perubahan sosial sepanjang sejarah. Dalam zaman penjajahan, migrasi paksa telah dilakukan oleh negara-negara kolonial untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara.

Kebijakan pengungsi Kanada, baik era Harper maupun Trudeau mengacu pada Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) yang disahkan pada tahun 2001, dan diimplementasikan mulai tahun 2002. Kebijakan ini menggantikan Immigration Act atau Undang-Undang Imigrasi 1976 sebagai undang-undang federal utama yang mengatur imigrasi ke Kanada. Undang-undang ini menciptakan tata cara kerja yang merinci tujuan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah Kanada berkaitan dengan imigrasi ke Kanada. Termasuk diantaranya pengungsi. Dalam tataran pelaksanaan, IRPA memiliki kepanjangan tangan yakni The Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR). IRPR inilah yang kemudian mengatur pelaksanaan imigrasi ke Kanada secara teknis (Nadya, 2019).

Ilustrasi Kanada dalam menampung banyak pengungsi ke negaranya. Foto: Shutterstock

Kebijakan Kanada menampung lebih banyak pengungsi daripada negara-negara lain menunjukkan peran Kanada sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan bantuan kemanusiaan Kanada ini juga sudah dilakukan sejak era Perang Dunia, yang menjadikan Kanada sebagai negara beridentitas humanis dan solider. Sebagai negara yang terbentuk dari penduduk imigran, warga negara Kanada bersifat majemuk dan membentuk budaya Kanada yang multikultural. Sejarah dan identitas Kanada tersebut sering dikaitkan sebagai sebab hubungan mengapa Kanada menerima pengungsi. Di samping itu, keuntungan dan kepentingan ekonomi juga sering menjadi gambaran sebab Kanada menerima pengungsi, yang berperan dalam menambah tenaga kerja dan menunjang berbagai aspek ekonomi.

Akan tetapi, fenomena-fenomena menentang pengungsi turut kian terjadi di Kanada. Praktek-praktek kebencian semakin meningkat terjadi di antara warga negara Kanada terhadap kaum minoritas dan pengungsi. Peningkatan penolakan pengungsi yang terjadi di negara-negara Barat yang sama-sama merupakan negara yang terbentuk dari imigran, menunjukkan peran pengungsi dalam menunjang kepentingan ekonomi mulai hilang. Kehadiran pengungsi justru menimbulkan banyak pertentangan dan menjadi konflik antar pemerintah dan masyarakat.

Ilustrasi beragam pandangan masyarakat Kanada terkait penerimaan pengungsi di Kanada. Foto: Shutterstock

Dalam hubungan internasional, Kanada baik secara langsung maupun tidak langsung menjadikan identitas negaranya sebagai negara yang terbuka terhadap bantuan, solider, dan demokratis. Gambaran identitas ini juga sering dinobatkan karena langkah-langkah aktif Kanada pada imigran atau pengungsi. Yakni disertai dengan latar belakang sejarah Kanada yang menerima dan menyediakan tempat yang aman bagi mereka yang melarikan diri dari konflik, atau penganiayaan karena keyakinan, pendapat politik, atau identitas dan gender mereka (Beuze 2019). Kanada bahkan memposisikan dirinya sebagai negara pemimpin dalam perlindungan dan pemukiman pengungsi didukung oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam Global Trends report (Justin Trudeau, Prime Minister of Canada 2020).

Kebijakan Kanada menampung lebih banyak pengungsi daripada negara-negara lain menunjukkan peran Kanada sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan bantuan kemanusiaan Kanada ini juga sudah dilakukan sejak era Perang Dunia, yang menjadikan Kanada sebagai negara beridentitas humanis dan solider. Sebagai negara yang terbentuk dari penduduk imigran, warga negara Kanada bersifat majemuk dan membentuk budaya Kanada yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Beuze,J. (2019). Canada and Refugees: An enduring relationship in need of a renewed commitment. Open Canada

Castles, S. (2010). Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1565–1586.

Castles, S. (2012). Immigration and Asylum: Challenges to European Identities and Citizenship. The Oxford Handbook of Postwar European History, April 2018, 1–21.

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29429/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, Statement by the Prime Minister on World Refugee Day, 2020.