Pemilu yang Ditata Ulang: Kekuatan Transformatif Media Digital dalam Demokrasi

sumber https://pixabay.com/id/illustrations/media-sosial-sosial-pemasaran-5187243/

Peran media digital dalam pemilihan dalam kampanye politik, interaksi dengan pemilih, penggalangan dukungan, iklan berbayar, pembentukan opini publik, informasi kandidat dan isu.

Media digital selalu mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, perkembangan media digital dapat dilihat dari luasnya dampak yang telah ditimbulkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya aksebilitas, maka bisa diperkirakan bahwa media digital akan terus menjadi perhatiaan dalam budaya modern. Media sosial adalah alat ganda dalam konteks demokrasi. Dengan adanya media sosial, politisi dan partai politik memanfaatkan platform media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram untuk berkampanye dengan lebih efisien dan biaya rendah. Melalui media sosial dan platfrom komunikasi digital lainnya, para kandidat akan lebih mudah untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan para pemilih, merespon pertanyaan-perntanyaan yang diajukan, serta mendengarkan berbagai masukan dari mereka.

Pada pemilu tahun 2024, media digital memegang peran yang semakin penting dalam berbagai proses pemilihan. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan media digital untuk kepentingan kampanye para capres dan cawapres. Para kandidat politik dan juga partai memanfaatkan platfrom media sosial sebagai penggalang dukungan dan mereka juga menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Pembentukan opini publik oleh media digital yang dimana hal ini berkemungkinan dapat memengaruhi persepsi para pemilih terkait kandidat serta isu-isu politik yang tersebar. Tak hanya itu, media digital juga telah menyiapkan akses yang mempermudah para pemilih untuk mengetahui terkait informasi tentang calon, platfrom dan berbagai isu-isu yang ada.

Media sosial juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Melalui berbagai program dan liputan, media membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pemilu. Para pemilih dapat memanfaatkan atau menggunakan internet untuk mencari informasi lebih lanjutnya. Pemanfaatan teknologi digital bermanfaat tidak hanya dalam pencarian berita dan komunikasi politik, namun juga sebagai alat efektif dalam penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Seperti dalam pemilu serentak tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

Sebagai bentuk transparansi, KPU (Komisi Pemilihan Umum) membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil konversi data oleh SIREKAP dapat di akses melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis (diagram lingkaran dan diagram batang) serta tabel yang berisi rincian data. Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU. Media juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan pemilu. Mereka melaporkan setiap tahap, mulai dari pembuatan aturan hingga penghitungan suara, memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, media juga berperan dalam mengungkapkan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, sehingga membantu menjaga integritas proses demokratis.

Meskipun memberikan peluang untuk partisipasi yang lebih besar dan akses informasi yang cepat, media sosial juga membawa tantangan serius terkait dengan penyebaran disinformasi dan polarisasi. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital. Dengan literasi digital yang lebih baik, warga negara dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat dan aman dari manipulasi. Untuk memastikan demokrasi yang sehat, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memaksimalkan potensi positif media sosial dalam membangun demokrasi yang inklusif.

Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa algoritma dan praktik bisnis tidak mendukung penyebaran disinformasi atau memperburuk polarisasi. Regulasi ini harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap bahaya online, seperti ujaran kebencian dan eksploitasi data. Transparansi dan akuntabilitas juga krusial dalam memperkuat demokrasi digital. Warga negara harus memiliki akses ke informasi tentang bagaimana keputusan dibuat, baik dalam pemerintahan maupun dalam perusahaan teknologi. Ini termasuk transparansi dalam penggunaan algoritma, kebijakan moderasi konten, dan bagaimana data pribadi digunakan dan dilindungi.

Pemerintahan yang demokratis dipertahankan selama semua aktor yang relevan dalam sistem politik mematuhi aturan-aturan kelembagaan. Transparansi meningkatkan fungsi pemilihan umum dalam pemerintahan yang transparan, pemilihan umum lebih efektif menyelesaikan masalah seleksi yang merugikan antara masyarakat dan para penguasa mereka. Seperti penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu pasca Pemilu serentak 2024 dilakukan untuk memperkuat dan memperbaiki penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Tujuan utamanya adalah menjamin proses pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dapat dilihat bahwa media digital menjadi sebuah sarana atau media yang begitu penting bagi para kandidat dalam mempengaruhi dan juga berinteraksi dengan para pemilih. Serta media digital memegang peran yang signifikan dalam pembentukan proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik selama proses berlangsungnya pemilu. Pada konteks ini, sebenarnya demokrasi digital lebih memiliki peluang untuk membangun transparansi dan pertanggungjawaban serta akuntabilitas interaktif. Tantangannya adalah bagaimana demokrasi digital dalam proses pembentukann opini publiknya perlu memiliki filter yang dapat memastikan keberadaan informasi yang akurat dan mengembangkan strategi komunikasi politik yang efektif dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat partisipasi politik. Secara keseluruhan, media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam demokrasi yang mendukung pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.