Anak Gugat Ibu Kandung di Aceh Tengah karena Klaim Hak Milik Rumah Keluarga

Ilustrasi meja pengadilan. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Seorang anak di Aceh Tengah, Aceh, Asmaul Husnah, menggugat ibu dan empat adik kandung sendiri karena mengklaim punya hak milik rumah keluarga. Menurut kuasa hukum ibu kandung, sang anak mengubah sepihak sertifikat rumah keluarga.

"Penggugat ingin mengambil rumah yang menjadi objek sengketa saat ini. Mengklaim itu milik dia karena di atas kertas status sertifikat itu milik dia," kata Bobby Santana Sembiring, kuasa hukum Kausar, ibu kandung Asmaul Husnah, Rabu (17/11).

Menurut Bobby, rumah dan tanah di Desa Blang Kolak II, Bebesan, Aceh Tengah, yang kini jadi objek sengketa itu dulu punya dua sertifikat atas nama Ibrahim, orang tua Asmaul Husnah dan suami Kausar.

Ilustrasi makna ibu. (Foto: Pixabay/Godsgirl_madi)

Setelah Ibrahim meninggal, Asmaul Husnah meminta sertifikat itu ke ibu kandungnya, Kausar, untuk ia simpan karena ia anak paling tua. Menurut Bobby, belakangan ia mengalihkan hak milik sertifikat rumah dan bangunan itu menjadi atas namanya.

"Sehingga dia mengklaim sudah menjadi milik dia, tanpa sepengetahuan ibu dan adik-adiknya," kata Bobby.

Dalam persidangan, kata Bobby, penggugat tidak bisa membuktikan dasar penerbitan sertifikat apakah warisan, hibah, atau jual beli. "Sertifikat yang dijadikan bukti itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dijelaskan melalui keterangan saksi," tuturnya.

Gugatan ini viral setelah video menampilkan sang anak hadir di sidang lapangan beredar luas di media sosial sejak Selasa (16/11) kemarin. Dalam rekaman itu terdengar suara orang menjelaskan bahwa anak itu menggugat ibu kandung sendiri.

Penelusuran acehkini, kasus ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Takengon pada 19 Juli 2021 dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2021/PN Tkn. Gugatan ini didaftarkan oleh Asmaul Husnah, sang anak, terhadap sang ibu, Kausar, serta empat orang lainnya: Alfina, Fauzi, Mukhlis, dan Rahmi.

Asmaul Husnah menggugat ibu dan adik-adiknya agar mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Ia juga menggugat mereka untuk bayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus total Rp 700 juta. Jumlah ini terdiri dari kerugian materiel Rp 200 juta dan kerugian imateriel Rp 500 juta.

Majelis hakim sudah pernah menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini pada 28 Juli-6 Agustus 2021. Hasil mediasi dituliskan bahwa tidak berhasil.