Gaji Belum Dibayar, Seratusan Perangkat Desa di Kota Subulussalam Gelar Demo

Seratusan perangkat desa melakukan demonstrasi ke Kantor Wali Kota Subulussalam, Selasa (7/3/2023). Aksi demo dilakukan untuk menuntut gaji mereka yang belum dibayarkan sejak tahun 2022. Foto: Yudi Ansyah/acehkini

Seratusan perangkat desa di Kota Subulussalam melakukan demonstrasi ke Kantor Wali Kota Subulussalam, Aceh, Selasa (7/3/2023). Aksi demo tersebut dilakukan untuk menuntut gaji mereka yang belum dibayarkan sejak tahun 2022.

Massa pedemo yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Eks Perangkat Kampong mendesak Wali Kota Subulussalam untuk segera melunaskan gaji kepala desa dan perangkat desa yang belum dibayar selama sembilan bulan.

"Sebentar lagi bulan Ramadhan tiba, gaji kami harus dibayarkan segera. Bayar enam bulan yang di tahun 2022 dan tiga bulan di tahun 2023. Sebagian dari kami sudah berutang di warung-warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," teriak pedemo.

Perangkat desa melakukan demonstrasi ke Kantor Wali Kota Subulussalam, Selasa (7/3/2023). Aksi demo dilakukan untuk menuntut gaji mereka yang belum dibayarkan sejak tahun 2022. Foto: Yudi Ansyah/acehkini

Sempat terjadi ketegangan di lokasi demonstrasi. Massa yang ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Subulussalam justru diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam dan Asisten I Pemerintah Kota Subulussalam.

"Hadirkan Wali Kota Subulussalam ke sini, bukan perwakilannya," teriak pedemo.

Selanjutnya massa yang tidak bertemu dengan Wali Kota Subulussalam bergeser ke Gedung DPRK Subulussalam untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Adapun tujuh tuntutan massa aksi demo tersebut. Di antaranya membayar honor aparatur kampong selama enam bulan, membayar honor perangkat kampong setiap bulan sesuai dengan Instruksi Presiden, penyetaraan honor perangkat kampong setara dengan gaji PNS golongan II, menaikkan biaya operasional badan permusyawaratan gampong (BPG).

Selain itu, massa juga menuntut diberikan pesangon kepada ketua dan anggota BPG yang purna tugas, meningkatkan SDM ketua dan anggota melalui bimtek, dan meniadakan program titipan di dalam APBDES karena tidak sesuai dengan usulan Musrembang Desa. [] Yudi Ansyah