Gubernur Aceh Perpanjang Status PPKM Mikro

Pemeriksaan vaksinasi bagi penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh dari Sabang. Foto: Suparta/acehkini

Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat gampong, sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh, Nova Iriansyah, Nomor 26/INSTR/2021.

Intruksi tersebut dikeluarkan pada Selasa, 7 Desember 2021 dan berlaku hingga 23 Desember mendatang. Di Aceh ada tiga tingkatan PPKM Mikro, level 1, level 2 dan level 3. “Ingub itu ditujukan kepada para Bupati dan Walikota se Aceh, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Isinya memuat ketentuan untuk diterapkan di daerah masing-masing,” kata Muhammad Iswanto, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.

Kota yang masuk PPKM Mikro level 1 adalah Banda Aceh. Kabupaten/kota yang masuk PPKM Mikro Mikro level 2 adalah: Sabang, Lhokseumawe, Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Singkil, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Langsa, dan Bener Meriah.

Sementara kabupaten/kota yang masuk level 3 adalah; Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Menurut Iswanto, sebelumnya PPKM Mikro telah diberlakulan di Aceh sejak 20 Mei 2021. PPKM terus diperpanjang untuk memaksimalkan posko penanganan COVID-19 dan pengendalian penyebaran virus Corona. Dengan keluarnya Ingub baru ini, secara otomatis Ingub PPKM yang sebelumnya dikeluarkan tidak lagi berlaku.

Instruksi Gubernur itu merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Polisi gelar vaksinasi massal di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Foto: Abdul Hadi/acehkini

Di antaranya, agar Bupati/Walikota mengatur pemberlakuan PPKM Mikro sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong.

Pertama adalah Zona Hijau dengan Kriteria tidak ada kasus COVID-19 di Gampong, maka skenario pengendalian dilakukan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Sementara untuk Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Untuk Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan 5 lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong dalam tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Gampong. Pemerintah harus melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Selanjutnya adalah pelarangan kerumuman lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 malam dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

"Dalam Ingub itu disebut bahwa PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya," kata Iswanto

Sesuai data terbaru zonasi risiko Corona, saat ini seluruh wilayah Aceh berstatus zona oranye. []