Kebijakan Publik dan Masyarakat

Ilustrasi: Protes Kebijakan Pemerintah (Pixabay.com/Syahdannugraha)

Kenapa setiap kebijakan publik dibuat terkadang menuai protes dari masyarakat banyak? Apakah karena kebijakan tersebut tidak cukup menjadi solusi terhadap masalah yang ada atau bagaimana?

Pertanyaan di atas selalu timbul di benak saya ketika ada kebijakan baru. Padahal, saya tidak terlalu memikirkannya. Lagi-lagi yang membuat kebijakan itu pemimpin dan wakil rakyat sendiri. Tentu saja kebijakan yang dibuat adalah yang terbaik untuk masyarakat banyak.

Kebijakan publik sering diartikan sebagai tindakan atau pilihan pemerintah serta otoritasnya untuk menjawab berbagai isu yang timbul seperti isu politik, sosial dan budaya. Salah satu tujuan kebijakan untuk mewujudkan keinginan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari definisinya, dapat diketahui bahwa kebijakan publik memiliki makna yang cukup mendalam terhadap segala masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat.

Lalu, lantas kenapa masih ada sebagian masyarakat yang kurang setuju terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah?

Menurut saya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat terkadang tidak setuju dan protes pada setiap kebijakan yang dibuat.

Pertama, dalam membuat suatu kebijakan, terkadang masyarakat dan pemerintah selaku pembuat kebijakan publik memiliki persepsi yang berbeda dalam memahaminya. Dengan persepsi yang berbeda di situlah terjadi pro dan kontra, sehingga kebijakan yang dibuat kadang menuai protes dari masyarakat.

Kedua, kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pemerintah mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara horizontal. Artinya, lain masalah yang dihadapi, lain juga solusi yang diberikan.

Ketiga, kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh elemen masyarakat.

Keempat, terkadang kebijakan publik dibuat untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu, sehingga kebijakan tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya di protes.

Sejatinya dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat selalu menaruh harapan bahwa kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik secara keseluruhan.

Akhir-akhir ini, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang menuai banyak protes dan kritik dari kalangan masyarakat, seperti kebijakan kenaikan UKT dan Kebijakan Tapera.

Fenomena kebijakan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya masih rendah dan menengah.

Sebelum kebijakan dibuat, pejabat pemerintah selaku pembuat kebijakan publik mampu menyesuaikan solusi yang diberikan terhadap masalah-masalah yang sudah diidentifikasi. Sehingga kebijakan tersebut tidak menuai protes dari kalangan masyarakat.

Menurut hemat saya, tujuan kebijakan publik dibuat untuk menyetarakan kehidupan masyarakat berdasarkan kelas sosial yang berkeadilan. Artinya, dalam melahirkan suatu kebijakan harus dengan seimbang tanpa merugikan kelas sosial tertentu, baik yang berkehidupan sosial kelas atas, menengah dan bawah.

Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa kebijakan publik dibuat oleh pejabat pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yakni, berkeadilan, kemakmuran dan sejahtera masyarakat.