Sudah Simulasi Makan Siang Gratis: Apa Maksudnya?

Simulasi makan siang gratis di SMPN Curug 2, Kamis (29/2/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut 02 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, tampaknya memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan berdasarkan kondisi saat ini. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi dan pelantikan masih terasa jauh di depan. Namun, sebuah kejutan muncul: simulasi program unggulan mereka, Makan Siang Gratis, sudah mulai dilakukan. Apa maksudnya?

Pemerintah Kabupaten Tangerang, tepatnya di SMPN 2 Curug, pada tanggal 29 Februari 2024, mengadakan simulasi program makan siang gratis. Acara ini dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, dan dibiayai dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bagi saya, ini adalah hal yang cukup aneh dan membingungkan, tanpa bermaksud merendahkan pihak mana pun dan tetap berusaha menjaga netralitas. Menurut pandangan saya, simulasi tersebut seharusnya belum dilakukan, mengingat kompetisi masih berlangsung, anggaran negara (BOS) digunakan, dan pemerintah belum sepenuhnya memuaskan beberapa kalangan dalam berkomitmen netral dalam kompetisi Pilpres tersebut.

Isu netralitas pemerintah dalam Pemilu, khususnya Pilpres, memang perlu mendapatkan perhatian dan dibahas lebih lanjut. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa setiap proses politik, termasuk pemilihan presiden, dilakukan dengan adil dan transparan. Tidak ada ruang bagi pihak pemerintah untuk memihak dan mempengaruhi hasil kompetisi politik.

Simulasi program makan siang gratis yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini, meski mungkin dilakukan dengan niat baik, bisa menimbulkan pertanyaan dan keraguan di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin sebuah program unggulan dari pasangan calon tertentu sudah mulai disimulasikan sebelum mereka resmi dinyatakan menang? Apakah ini bisa diartikan sebagai bentuk dukungan terselubung dari pemerintah terhadap pasangan calon tersebut?

Penggunaan dana BOS untuk simulasi program ini juga patut dipertanyakan. Dana BOS seharusnya digunakan untuk mendukung operasional sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk simulasi program yang belum tentu bisa dilaksanakan.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tindakannya tidak menimbulkan persepsi bahwa mereka tidak netral dalam Pemilu. Pemerintah harus menjadi penjaga dan penegak aturan dalam Pemilu, bukan menjadi pemain di dalamnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya dan selalu menjaga komitmennya terhadap netralitas dalam Pemilu. Setiap tindakan yang menunjukkan sebaliknya hanya akan merusak integritas Pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.