Menggugah Kepekaan Sosial: Politik Berlabel Agama dan Tanggung Jawab Moral

Simpatisan PKS saat kampanye di Gelora Bung Karno pada Pemilu 2014. Foto: AFP/Adek Berry

Politik seharusnya menjadi sarana untuk melahirkan individu-individu yang beradab karena perannya yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam politik, para pemimpin dan pejabat publik seharusnya memiliki kesadaran dan kepekaan yang tinggi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar mereka.

Pendidikan politik yang baik akan mendorong mereka untuk memahami dan merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan terbawah yang sering kali terpinggirkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, politik bukan hanya soal kekuasaan, melainkan juga soal tanggung jawab moral untuk memperbaiki kondisi kehidupan bersama.

Selain itu, kepekaan terhadap penderitaan masyarakat seharusnya menjadi landasan bagi kebijakan dan tindakan politik yang diambil. Seorang politisi yang beradab akan menjadikan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Mereka tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan terhadap masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok rentan.

Politik yang dijalankan dengan landasan moral dan kepekaan sosial akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana kesenjangan dapat dikurangi dan penderitaan dapat diminimalisir. Politik dengan landasan moral itu, seringkali disebut-sebut oleh para politisi yang senang membawa agama pada kepentingan politik mereka.

Penggunaan label agama dalam politik seharusnya didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama itu sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, seringkali kita melihat bahwa partai-partai ini justru terjebak dalam praktik-praktik politik yang tidak etis. Hal ini tidak hanya merusak reputasi partai itu sendiri, namun imbasnya juga berdampak pada agama.

Sumber : pixabay.com

Agama mengajarkan tentang keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap sesama, sehingga ketika digunakan dalam politik, nilai-nilai ini seharusnya tercermin dalam kebijakan dan tindakan para pemimpin. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak jarang agama digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, memanipulasi emosi masyarakat, atau melegitimasi kepentingan politik tertentu. Hal ini tidak hanya merusak citra agama, tetapi juga menciptakan polarisasi dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Ketika partai-partai yang mengklaim membawa bendera agama gagal dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama, mereka tidak hanya mengkhianati kepercayaan publik, tetapi juga mencemarkan nama agama yang mereka wakili. Publik melihat ketidakkonsistenan antara janji-janji yang diucapkan dan tindakan nyata yang diambil, yang pada akhirnya merusak legitimasi moral partai tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting bagi partai-partai yang membawa label agama untuk benar-benar mengintegrasikan ajaran agama ke dalam setiap aspek kebijakan dan praktik pemerintahan, sehingga mereka dapat menjadi contoh yang baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Politisi yang benar-benar berpegang pada nilai-nilai agama seharusnya menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam membuat keputusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi. Mereka harus menghindari penyalahgunaan agama sebagai alat untuk memecah belah atau mengintimidasi lawan politik.

Dengan demikian, penggunaan agama dalam politik seharusnya bertujuan untuk memperkuat moralitas dan etika dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan yang diajarkan oleh agama.

Kampanye PKS di Bandung. Foto: AFP/Timur Matahari