Kontroversi Suasana Politik di Indonesia

Memanasnya suasana politik di Indonesia kian hari kian tidak memiliki titik cerah. Kondisi ini benar-benar dirasakan masyarakat. Mulai berkibarnya bendera-bendera partai, kampanye-kampanye di sosial media, huru-hara saling menjatuhkan, banyaknya demo yang terjadi, serta lain hal sebagainya yang sedang terjadi membuat kondisi publik masyarakat di Indonesia semakin memburuk.

Gambar Ilustrasi, Suasana kondisi politik di masyarakat. Sumber: https://pixabay.com/id/illustrations/pilih-pemungutan-suara

Kesempatan kali ini penulis akan memberikan fakta fenomena tersebut sekaligus pandangan tentang betapa berantakannya kondisi politik di Indonesia. Perlu banyak pihak yang harus bebenah kali ini. Bukan hanya pemerintah pusat, namun partai-partai besar, para pemimpin masing-masing partai, orang-orang besar yang diusung, serta lapisan masyarakat pun harus menyikapi fenomena ini dengan bijak.

Sebelum kita membahas lebih jauh, mari lihat beberapa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi dan menghebohkan masyarakat.

Para Kepala Desa Melakukan Aksi Unjuk Rasa Untuk Meminta Tambahan Masa Jabatan

Fenomena politik dalam lingkup kecil yakni di desa kali ini mengundang perhatian masyarakat kota. Para kepala desa berbondong-bondong datang ke gedung DPR di Jakarta pada 17 Januari lalu untuk melakukan aksi demo dengan alasan meminta tambahan masa jabatan di desa mereka. Dengan meminta pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.

Para Kades yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) ini berdalih, bahwa mereka butuh menambahkan masa jabatan yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun untuk memajukan desa. Serta mereka pun berdalih, bahwa masa jabatan 6 tahun dirasa kurang untuk mensejahterakan masyarakat, serta banyaknya gesekan pasca pemilihan kepala desa pun menjadi alasan.

Tentu pandangan penulis alasan tersebut bukan alasan yang logis, mengingat dalam waktu 6 tahun saja sudah lebih besar daripada masa jabatan presiden. Terlebih lagi, Kades bisa mendaftarkan diri kembali selama 3 periode. Sungguh fenomena yang bisa dibilang tidak masuk akal.

Menurut pandangan penulis disertai dengan pendapat lain yang didapat dari media sosial, menanggapi fenomena ini, para Kades berani melakukan aksi unjuk rasa ini didasarkan oleh kepentingan pribadi. Penulis mengutip pendapat warga net di salah satu platfrom media sosial, seperti, “Para Kades ini sepertinya belum balik modal. Bukan untuk memajukan desanya, tapi memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya saja,” begitu kurang lebih.

Namun setelahnya, yang lebih mengecewakan adalah pemerintah pusat dengan cepat merespon tindakan para Kades ini. Bahkan Presiden Joko Widodo secara cepat menyetujui untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Pemerintah memberikan keterangan, bahwa alasan para Kades tersebut masuk akal.

Tentu keputusan pemerintah tersebut menyulut amarah masyarakat. Masyarakat menilai bahwa ini hanyalah permainan politik saja demi mendapat banyak suara untuk pemilu 2024.

PDI Belum Mengusung Kandidat Calon

Beberapa waktu lalu publik dibuat heboh dengan pernyataan ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Bukan tanpa alasan, Megawati memberikan banyak pernyataan yang membuat keramaian. Salah satunya tentang sebenarnya dirinya sudah memiliki kandidat calon untuk maju di 2024.

Pada perayaan ulang tahun salah satu partai besar di Indonesia 10 Januari lalu ini juga Megawati memberikan pernyataan yang cukup membuat ramai jagat media sosial, tentang pernyataannya bahwa Pak Jokowi bukan siapa-siapa jika tidak ada PDI.

Tentu hal ini membuat masyarakat ramai-ramai memberikan komentar. Ada yang menganggap ini sebagai ucapan serius dan seharusnya Pak Jokowi mengambil tindakan, dan ada pula yang menganggap hal ini hanyalah candaan semata. Masyarakat memang tidak akan tahu maksud dari pernyataan tersebut sebenarnya.

Terhitung pada artikel ini tayang, PDI belum mengusung calon kandidatnya. Namun, masyarakat sudah berspektulasi bahwa Ridwan Kamil akan menjadi salah satu kandidat diantara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tapi hal itu sirna karena beberapa waktu lalu juga, Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Kang Emil ini sudah memantapkan dirinya di Partai Golkar. Yang tentu membuat masyarakat memiliki pendapat beragam.

Kurang lebih begitulah suasana panasnya politik di Indonesia akhir-akhir ini. Sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena lain yang dapat dibahas, namun beberapa poin penting di atas sudah cukup menggambarkan betapa masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi fenomena panasnya politik ini. Penulis juga menyarankan, agar masyarakat lebih hati-hati dalam memilih bacaan atau konten yang ditawarkan media sosial sekarang. Agar tidak meluasnya penyebaran berita yang tidak benar dan perpecahan di masyarakat jelang pemilu 2024.