Buruh Tani: Melihat Kesejahteraan dari Wilayah Lumbung

Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. Kementan

Indonesia sebagai salah satu negara agraris memiliki potensi besar di sektor pertanian. Namun, masih banyak petani dan buruh tani yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan di daerah lumbung pangan seperti Jawa Barat.

Masalah ini harus menjadi perhatian bersama, dan pemberdayaan ekonomi adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh buruh tani dan petani penggarap.

Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Dalam konteks buruh tani dan petani penggarap, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bercocok tanam dan pengolahan hasil pertanian. Selain itu, program kredit mikro atau modal usaha juga dapat diberikan agar mereka dapat memulai usaha mandiri.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 sebanyak 3 920,2 ribu jiwa angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 4 195,3 ribu jiwa dan sedikit terkoreksi pada 2022 menjadi 4.071 ribu jiwa, sebagian dari mereka berasal dari kalangan buruh tani dan petani penggarap.

Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. Kementan

Dalam hal ini, peran pemerintah, swasta dan Lembaga Filantropi sangat penting untuk memberikan dukungan dan membantu memfasilitasi program-program pemberdayaan ekonomi.

Lembaga Filantropi menjadi salah satu solusi dalam membangun kemandirian buruh tani dan petani penggarap. Perusahaan dan individu yang memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk membantu masyarakat sekitar, terutama dalam sektor pertanian bekerja sama dengan Lembaga-lembaga filantropi.

Program ini dapat memberikan bantuan berupa pelatihan, modal usaha, dan fasilitas produksi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan petani penggarap.

Namun, perlu diingat bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan cara yang instan dan cepat. Diperlukan waktu, komitmen, dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun kemandirian buruh tani dan petani penggarap. Selain itu, peran masyarakat dalam membuka diri dan berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan juga sangat penting.

Seorang petani menyulam tanaman tomatnya yang mati di Kelurahan Bayaoge, Palu, Sulawesi Tengah, Selassa (5/5) Foto: ANTARAFOTO/Basri Marzuki

Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan program-program pelatihan dan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan, serta memastikan adanya akses ke pasar dan dukungan teknologi bagi para buruh tani dan petani penggarap.

Program kredit mikro dan modal usaha juga dapat diberikan untuk membantu mereka memulai usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks filantropi, perusahaan dan individu dapat membantu dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, fasilitas produksi, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh buruh tani dan petani penggarap. Namun, program filantropi harus tetap berkelanjutan dan tidak hanya berupa bantuan yang bersifat satu kali.

Namun, program filantropi seharusnya tidak dijadikan satu-satunya solusi dalam membangun kemandirian buruh tani dan petani penggarap. Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi tujuan utama yang diinginkan.

Ilustrasi petani gunakan cangkul. Foto: Dian Muliana/Shutterstock

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan koperasi. Koperasi dapat menjadi sarana bagi buruh tani dan petani penggarap untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing.

Pemerintah Jawa Barat mencatat, saat ini terdapat sekitar 30.688 koperasi di wilayah Jawa Barat. Namun, hanya sekitar 14% dari jumlah tersebut yang bergerak di sektor pertanian.

Pengembangan koperasi pertanian dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen dan pengelolaan usaha koperasi kepada buruh tani dan petani penggarap. Selain itu, dapat diberikan fasilitas produksi seperti alat pertanian, pupuk, dan bibit unggul untuk meningkatkan kualitas produksi.

Pengembangan koperasi pertanian juga dapat dilakukan melalui dukungan dari pihak perbankan. Bank-bank dapat memberikan akses pembiayaan kepada koperasi pertanian agar dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga akan membantu dalam mengurangi risiko kemiskinan di kalangan buruh tani dan petani penggarap.

Ilustrasi koperasi Foto: Antara

Namun, pengembangan koperasi bukanlah satu-satunya solusi untuk membangun kemandirian buruh tani dan petani penggarap. Perlu ada perhatian lebih pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah lumbung pangan.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan akan membantu meningkatkan kemampuan buruh tani dan petani penggarap dalam menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Infrastruktur yang baik juga akan memudahkan aksesibilitas dan mobilitas barang dagangan dari dan ke daerah lumbung pangan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, perlu juga adanya kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan regulasi dan akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha di sektor pertanian.

Swasta dapat memberikan bantuan berupa fasilitas produksi dan pelatihan. Sedangkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi di kalangan buruh tani dan petani penggarap.

Ilustrasi Food Estate atau lumbung pangan. Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dalam konteks ini, kita semua dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah lumbung pangan. Kita dapat memilih produk-produk pertanian lokal yang berkualitas dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga dapat membeli produk-produk dari koperasi pertanian untuk membantu pengembangan usaha di sektor pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, kita harus bersama-sama memperhatikan keberlangsungan ekonomi dan sosial di daerah lumbung pangan, terutama dalam hal pemberdayaan buruh tani dan petani penggarap.

Selain itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu terus memonitor dan mengevaluasi program pemberdayaan yang sudah dijalankan, sehingga dapat memastikan program tersebut efektif dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi di daerah lumbung pangan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Petani beraktivitas di persawahan Desa Puca, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/1/2022) Foto: Abriawan Abhe/ANTARA FOTO

Dalam upaya membangun kemandirian buruh tani dan petani penggarap, tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah dan filantropi, namun juga peran masyarakat dan pelaku bisnis.

Pelaku bisnis dapat berperan sebagai mitra strategis dalam program pemberdayaan ekonomi di daerah lumbung pangan, dengan memberikan akses pasar dan dukungan teknis.

Pada akhirnya, membangun kemandirian buruh tani dan petani penggarap di daerah-daerah lumbung pangan Jawa Barat bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi merupakan suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.

Dengan adanya dukungan dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga-lembaga filantropi, masyarakat, dan pelaku bisnis, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan mandiri di daerah-daerah lumbung pangan Jawa Barat.