Kereta Api dan Tata Negara hingga Moratorium Izin Perkebunan Sawit

Melalui story-nya Sudirman Said menuliskan tentang bagaimana seharusnya kita menjaga republik ini. Ibarat kereta api dengan gerbong panjang, mengurus republik ini memerlukan banyak sekali lokomotif penggerak, agar laju kereta terjaga kecepatannya. Agar perjalanan jauh menuju cita-cita mulia kemerdekaan segera menjadi nyata. Selain story Sudirman Said, ada dua story lainnya yang masuk Aksara edisi ini. Berikut selengkapnya.

1. Menata Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Moratorium

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Dukungan pemerintah pusat dalam melakukan penataan kembali perizinan perkebunan kelapa sawit diwujudkan dalam kebijakan moratorium, atau penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang terbit pada 19 September 2018.

Selama ini, diketahui bahwa sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan HGU masih menghadapi masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan ini seolah tanpa ujung penyelesaian, dan berpotensi menimbulkan hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Di atas merupakan petikan story yang ditulis oleh Dr Ima Mayasari. Berikut selengkapnya.

2. Kereta Api dan Tata Negara Kita

Sudah lama saya mengagumi berjalannya sistem perkeretaapian kita, yang berubah total sejak dipimpin rekan saya Mas Jonan (@jonan_ignasius), yang sekarang menjadi Menteri ESDM.

Saya menyebut sistem karena manajemen kereta api memang merupakan gabungan dari berbagai elemen yang saling menopang, saling kontrol, dan tertata dalam satu aturan main. Tujuannya satu: memberikan pelayanan terbaik bagi para masyarakat pengguna jasa kereta api.

3. Isu Semenanjung Korea Pascapertemuan Trump-Kim: Peran ke Depan ASEAN

Santo Darmosumarto menuliskan tentang Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dengan Supreme Leader Korea, Utara Kim Jong-un di Singapura pada 2 Juni 2018 (Singapore Summit). Itu merupakan momen penting dalam sejarah hubungan kedua negara, yang secara de facto masih dalam status perang sampai saat ini. Hasil dari pertemuan tersebut membuka peluang bagi terciptanya kondisi yang kondusif untuk peningkatan stabilitas, proses denuklirisasi, dan perdamaian di Semenanjung Korea. Berikut petikan dari story Santo, yuk simak selengkapnya.

Ikuti terus Aksara di sini.