Kelahiran Kembali Partai Buruh Nasional

https://pixabay.com/id/photos/hari-buruh-protes-protestan-harapan-3654603/

Sejak Pemilu Tahun 1999, 2004 dan Pemilu 2009 partai buruh tidak pernah terdengar kembali gaungnya. Tentunya, hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi ideologis yang selalu dibawa oleh partai yang notabene-nya identik dengan buruh kian surut.

Namun, akhir-akhir ini pasca telah disahkannya Undang-Undang Omnibuslaw. Konfederasi serikat buruh dan pekerja akan menghidupkan kembali partai tersebut. Dengan asa yang sama yakni membawa suara-suara buruh dalam tataran kebijakan pemerintah, agar lebih berpihak pada buruh.

Konfederasi pun telah berpihak pada Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk menjadi aktor kunci sebagai presiden partai.

Pada karakter dan wataknya, Partai Buruh akan melanjutkan partai yang pernah ada sebelumnya, yang didirikan oleh Mucthar Pakpahan dan Sonny Pudjisasono.

Harapannya partai buruh Indonesia akan menjadi wadah untuk menyalurkan semua aspirasi para buruh dan sebagai rumah besar para konstituen, yang terdiri dari buruh tani, buruh nelayan dan seluruh serikat persatuan buruh dengan beragam profesi.

Tentunya tujuan utama didirikannya kembali partai ini untuk mencapai welfare state dengan pijakan Pancasila sebagai dasar ideologis.

Namun, jika ditelaah secara mendalam tentunya kemunculan kembali partai buruh ini tidak serta merta menjadi angin segar bagi para buruh. Justru kelahiran kembali partai buruh, akan sama saja nasibnya seperti partai-partai baru.

Jika dikalkulasikan, partai buruh akan sulit untuk menembus dan menduduki senayan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya figur politik yang mentereng dan elektabilitasnya kuat.

Partai buruh hanya bersandar pada aspek satu golongan profesi yakni "buruh" tentunya ini akan menjadi keuntungan sekaligus masalah besar jika selanjutnya tidak bisa ada kompromi dan negosiasi dengan partai lainnya.

Said Iqbal yang menjadi aktor kunci dan juga figur mayor dari partai buruh, belum dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini akan berkorelasi positif dengan kurangnya elektabilitas partai, serta ini menjadi hambatan yang serius.

Intinya, walaupun sudah memiliki core politik yang konkret yakni golongan kaum buruh, namun tidak seluruh masyarakat Indonesia adalah buruh. Justru labelling ini akan menambah sulit partai buruh nasional dalam kancah elektoral.