Analisis Kebijakan Harga Pertanian Studi Kasus Impor Beras dan Jagung

“UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan”

Foto original penulis

Apa itu Teori harga pertanian? Merupakan pemahaman mendalam tentang interaksi antara penawaran dan permintaan, elastisitas, serta peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, diharapkan dapat tercapai keseimbangan yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen di sektor pertanian.

Analisis mengenai teori harga yang diterapkan dalam sistem pertanian Indonesia

1. Teori harga dasar (Harga Pembelian Pemerintah atau HPP) dan harga maksimum (Harga Eceran Tertinggi atau HET) untuk mengatur harga gabah dan beras. HPP bertujuan untuk melindungi petani dengan memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan, terutama saat panen raya. HPP dirancang untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong produksi domestik sedangkan HET bertujuan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau. HET ditetapkan berdasarkan wilayah dan jenis beras, sehingga menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen sedangkan.

2. Teori intervensi pasar, di mana pemerintah aktif terlibat dalam mengatur harga untuk mencapai stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Intervensi ini dilakukan melalui operasi pasar, subsidi, serta pengadaan langsung dari petani

3. Teori keseimbangan pasar, di mana pemerintah berusaha menciptakan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan adanya HPP, pemerintah berharap dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka, sementara HET bertujuan untuk menjaga agar harga tidak melonjak tinggi saat permintaan meningkat

4. Teori keadilan ekonomi, di mana tujuan utama adalah merata dalam penyediaan pangan.

Harga pertanian di Indonesia, terutama komoditas utama seperti padi dan jagung, sangat dipengaruhi harga dan volatilitas pasar. Kebijakan harga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian, mengingat ketidakstabilan harga dan komoditas pertanian lainnya merupakan masalah ekonomi yang perlu diperhatikan. Meskipun kebijakan harga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka pendek, ada indikasi bahwa dalam jangka panjang, dampaknya cenderung menurun. Penelitian Rahayu, Endang Siti dan Sri Widodo (2008) menunjukkan bahwa kebijakan harga dasar gabah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani dan kenaikan harga input seperti pupuk yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan petani.

Volatilitas harga jagung di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Fluktuasi yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga jagung dunia, nilai tukar, dan inflasi. Selain itu perubahan iklim menyebabkan penurunan produksi padi dan jagung yang berdampak pada kenaikan harga. Pengamat pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, (2024) El Nino menyebabkan musim tanam menjadi mundur.

Pengaruh harga jagung dunia terhadap harga jagung di Indonesia

Keterkaitan antara pasar internasional dan domestik, dimana fluktuasi harga di tingkat global dapat secara langsung mempengaruhi harga di pasar lokal. Penelitian Benny Rachman menunjukkan bahwa transmisi harga jagung dari pasar internasional ke pasar domestik Indonesia hampir sempurna, dengan nilai transmisi mendekati satu. Ini berarti bahwa perubahan harga jagung di pasar dunia akan tercermin hampir secara langsung dalam harga jagung domestik.

Awal tahun 2022, harga jagung dunia meningkat sekitar 21,53% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai USD 335,71 per ton Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2/8/2022). Ketika harga jagung dunia meningkat, pemerintah Indonesia sering kali merespons dengan kebijakan impor untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, terutama untuk sektor pakan ternak. Pada tahun 2023, pemerintah mengimpor 500.000 ton jagung untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan pakan ternak akibat defisit produksi domestik. Melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan memperluas lahan tanam dalam Roadmap Jagung 2022-2024, pemerintah menetapkan target untuk mencapai swasembada jagung, yang mencakup penggunaan benih unggul dan peningkatan efisiensi produksi.

Pemerintah juga menetapkan harga acuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrem. Namun, ketika harga jagung domestik melebihi harga acuan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi petani dan industri pakan ternak.

Kritik terhadap teori harga pertanian dan kebijakan harga pertanian di Indonesia

Pasar pertanian di Indonesia cenderung bersifat oligopsoni, di mana sejumlah kecil pedagang memiliki kekuatan pasar yang besar. Ini berimplikasi pada posisi tawar petani yang lemah, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan kebijakan harga dengan efektif. Pedagang dapat menentukan harga dengan lebih dominan, yang sering kali merugikan petani Rizka Amalia Nugrahapsari dan Manuntun Parulian Hutagaol (2021).

Rati Purwasih (2020) dalam penelitianya menemukan adanya kesenjangan informasi antara petani dan pedagang. Petani sering kali hanya mendapatkan informasi harga dari sesama petani atau pedagang pengumpul, yang menghambat kemampuan mereka untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam transmisi harga dari konsumen ke produsen, di mana pedagang memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan petani. Penelitian Muspirah, Rahmawati dan Ikpatra (2021) menunjukkan bahwa penetapan harga tidak meningkatkan insentif bagi petani untuk berproduksi secara berkelanjutan.

Solusi untuk pemerintah

Kebijakan intervensi pasar merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur harga dan pasokan barang, Mengatur impor barang pangan dengan mengenakan tarif tinggi pada produk impor dapat melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak adil. Kebijakan ini bertujuan agar konsumen lebih memilih produk dalam negeri yang harganya lebih terjangkau

Mendorong investasi dalam teknologi pertanian dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas adalah langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, pasokan barang akan lebih stabil dan harga dapat terjaga.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap praktik spekulasi dan manipulasi pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa harga tetap berada dalam batas yang wajar.

Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan petani milenial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan usaha tani. Program ini dapat mencakup kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru serta akses pasar yang lebih luas.

Meningkatkan infrastruktur digital di daerah pedesaan agar petani milenial dapat mengakses informasi pasar, teknologi terbaru, dan pelatihan online. Penyediaan jaringan internet yang baik adalah langkah penting untuk memastikan mereka terhubung dengan perkembangan terbaru di sektor pertanian