Cegah Kecurangan Pajak, Ini Dia Strategi Tapping Box Pemkot Bandar Lampung

Ilustrasi Transaksi Pajak Restoran. (sumber: shutterstock.com)

Pajak daerah menyumbang sekitar 85% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandar Lampung. Dengan berkembang pesatnya bisnis makanan dan peningkatan wisatawan yang tinggal di hotel, tentu kontribusi pajak restoran, hotel, dan hiburan sangat diharapkan dapat menaikkan pendapatan daerah. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) (2019), dalam tiga tahun terakhir PAD Bandar Lampung belum mencapai target.

Hal tersebut terjadi akibat kebocoran pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran yang mana masih terdapat banyaknya pelaku usaha selaku Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak. Selain itu, didorong pula dengan kurang terintegrasinya database penerimaan pajak. Sehingga, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) menggunakan perangkat tapping box.

Berdasarkan data dari Kepala BPPRD pada tahun 2020, hingga saat ini telah terpasang 500 unit tapping box di tempat usaha hotel, restoran, dan hiburan di Bandar Lampung sebagai upaya optimal dalam mencegah kecurangan pajak seiring dengan penerimaan pajak. Alat tapping box juga memudahkan pelaku usaha menyetorkan pajak restoran yang dipungut dari kantong konsumen (Setiawan, 2021).

Sistem Pengawasan Tapping Box

Penggunaan tapping box sudah mulai dijalankan sejak Oktober 2018 dan efektif dalam penerapannya pada tahun 2019. Menurut Desta (2019), tapping box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke printer point of sales dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan Global System for Mobile (GSM) ke server Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kota Bandar Lampung. Maka dari itu, seluruh transaksi yang terjadi terkirim secara real time.

Monitoring online menggunakan tapping box dapat dijadikan sebagai sarana untuk pemeriksaan pajak. Petugas pajak akan memeriksa dan membandingkan dengan pencatatan transaksi pada alat yang sudah terpasang pada usaha wajib pajak tersebut saat pembayaran pajak terutang.

Efektivitas Penggunaan Tapping Box dalam Mengoptimalisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Bandar Lampung

Pemasangan tapping box ini sangat membantu dalam PAD Bandar Lampung dari sektor pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sepanjang tahun 2019, pendapatan dari sektor pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan di Bandar Lampung naik hingga Rp65,6 miliar atau sebesar 145%, dari yang sebelumnya sebesar Rp49,4 miliar menjadi Rp115 miliar.

Berdasarkan data dari BPPRD pada tahun 2020, terdapat peningkatan penerimaan pajak restoran setiap bulannya, rata-rata penerimaan pajak restoran per bulan meningkat sebesar Rp1.583.738.505 atau 121,33%, peningkatan penerimaan pajak hotel setiap bulannya dengan rata-rata sebesar Rp325.991.966 atau 15,04%, dan rata-rata penerimaan pajak hiburan per bulan meningkat sebesar Rp630.929.413 atau 41,33%. Dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran, hotel, dan hiburan setiap bulannya maka langkah pemerintah kota Bandar Lampung dalam menerapkan sistem monitoring pajak secara online menggunakan alat tapping box sangat tepat untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak hiburan, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hambatan yang Dihadapi

Pemasangan tapping box dapat dikatakan cukup efektif, namun pemerintah juga perlu mengantisipasi jika terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Misalnya, adanya kendala pada server yang digunakan, yang seharusnya data terinput menjadi belum terinput atau muncul halaman error. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem masih rendah dan belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Selain itu, belum seluruhnya Wajib Pajak yang patuh dalam penerapan tapping box, bahkan hanya 67% dari total keseluruhan. Wajib Pajak menolak melakukan penggunaan tapping box, karena khawatir jika data-data mereka tidak terjaga kerahasiaannya dan merasa keberatan karena terkesan selalu diawasi. Seperti yang dilansir pada Jendela Informasi Lampung (2020), Kepala BPPRD kota Bandar Lampung, Andre Setiawan menegaskan bahwa masih terpantau penghindaran pajak.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan tapping box dapat dijadikan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Hambatan teknis yang terjadi pada server merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkoordinasi kembali dengan teknisi tapping box dan meningkatkan sistem yang lebih baik.

Sedangkan, BPPRD kota Bandar Lampung dapat mengawali dengan sosialisasi atau pendekatan secara personal agar pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan baik. Sosialisasi ini juga diharapkan memberi pengertian terkait pentingnya sifat kooperatif dalam penerapan tapping box yang akan berimplikasi pada pengoptimalan pajak yang akan ditujukan untuk pembangunan daerah Bandar Lampung.

Namun, apabila Wajib Pajak tersebut tetap melakukan penghindaran pajak, maka perlu dikenakan sanksi berupa surat teguran atau mencabut izin usaha sementara. Sanksi ini berlaku juga bagi pelaku usaha yang mematikan alat tapping box. Dengan mengatasi hambatan yang ada diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap pelaksanaan kebijakan penerapan tapping box sebagai monitoring pajak, sehingga dalam pelaksanaannya akan memberikan hasil yang optimal.

Sumber Referensi:

BPPRD Bandar Lampung (2018). BPPRD Bandar Lampung Baru Pasang 102 Tapping Box. Retrieved from https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/bpprd-tappingbox.

Simanjutak, S. (2021). Optimalkan PAD, Bank Lampung dan Pemkot Metro Sepakat Tambah Tapping Box. Retrieved from https://lampung.rilis.id/Bisnis/Berita/Optimalkan-PAD-Bank-Lampung-dan-Pemkot-Metro-Sepakat-Tambah-Tapping-Box-UAUzvPh

Suryanto, A. (2020). KPK Sebut Tapping Box Naikkan PAD Bandar Lampung hingga 145%. Retrieved from https://radarlampung.co.id/kpk-sebut-tapping-box-naikkan-pad-bandarlampung-hingga-145/