Kebijakan Uni Emirat Arab dan Upaya Penarikan Investor Barat

Islam merupakan aspek penting dalam melihat perubahan politik Timur Tengah. Imperialisme Barat telah mengubah sistem dan struktur politik di Timur Tengah. Saat Timur Tengah memasuki era modern, pengaruh Barat menjadi dominan. Ini terjadi karena kolonisasi Barat tidak hanya bertujuan untuk menguasai sumber daya alam, tetapi juga melemahkan sistem politik Timur tengah, agar sejalan dengan kepentingan Barat.

Pada awal kemerdekaan negara mereka, para penguasa Timur Tengah tidak hanya pro-Barat, tetapi juga berusaha menerapkan sekularisme secara radikal. Akibatnya, demi mempertahankan kekuasaan mereka, para rezim menjadi otoriter dan tidak memberikan ruang kebebasan kepada rakyat. Rakyat Timur Tengah hidup terkekang, mengalami kemunduran ekonomi, sementara para penguasa menikmati kehidupan mewah.

Kegagalan rezim-rezim di Timur Tengah yang pro-Barat dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat mereka, mendorong gerakan oposisi massa. Gerakan-gerakan oposisi biasanya dipelopori oleh kelompok sosialis dan Islam. Kedua kelompok ini menjadi ancaman serius bagi para rezim di Timur Tengah. Kelompok sosialis menyoroti kondisi rakyat yang tertindas dan diabaikan hak-haknya, sementara kelompok Islam memandang sistem sekuler telah gagal memberikan manfaat bagi rakyat.

Diskurkus hubungan antara Islam dan politik dalam konteks politik Timur Tengah semakin menarik untuk dikaji, karena adanya peningkatan yang menggeliat terhadap tuntutan demokratisasi dan terbukanya aspirasi rakyat. Agama dan politik pun seolah menjadi bagian tidak terpisahkan yang saling menautkan diri, serta menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial-politik Timur Tengah.

Menguatnya identitas keislaman yang terjadi dalam realitas politik Timur Tengah tidak lepas dari keinginan masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk menunjukkan eksistensinya di tengah kekacauan sistem, sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Esposito, Islam saat ini bukanlah sebuah keyakinan semata, melainkan sebagai kekuatan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai teologis dalam kehiduapan sosial-politik suatu negara.

Berbagai aktivitas sebagai bentuk pengukuhan terhadap eksistensi keislaman dapat dilihat dengan semakin maraknya masyarakat yang berusaha mengimplementasikan nilai-niilai Islam dalam ranah politik praktis, seperti pendirian organisasi politik ataupun gerakan sosial-kemasyarakatan. Bahkan, dalam konteks bernegara, pemerintah di beberapa negara mencoba mendekatkan simbol agama untuk melegitimasi kebijakannya, baik dalam sosial-politik, hukum, maupun ekonomi; salah satunya yang terjadi di Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melonggarkan syariat Islam yang selama ini telah diterapkan, dengan harapan agar dapat menarik minat investasi asing. UEA kini mengizinkan pasangan berbeda jenis kelamin yang belum menikah untuk tinggal serumah, melonggarkan larangan minuman beralkohol, dan akan memperkarakan secara hukum aksi pembunuhan atas alasan mempertahankan kehormatan keluarga atau yang disebut sebagai honor killing.

Hal ini tentu saja dilakukan pemerintah UEA jelang menjadi tuan rumah pameran World Expo. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menarik pemodal dan mendatangkan sekitar 25 juta pengunjung ke Negara UEA, setelah diundur satu tahun akibat pandemi virus corona. Keputusan pelonggaran penerapan syariat Islam dinilai sebagai upaya pemerintah UEA guna menarik turis dari Barat, para pemodal, dan pebisnis. Selain itu, hal itu juga dinilai sebagai upaya para pemimpin UEA beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Keputusan diambil setelah UEA meneken perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel bertajuk Abraham Accords yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada 15 September lalu. Perjanjian diharapkan menarik turis dan investasi Israel.

Melonggarkan Alkohol

Sebelumnya, orang-orang di UEA harus mengantongi izin khusus supaya mereka bisa membeli atau membawa minuman keras ke kediaman mereka. Pemerintah UEA juga hanya membolehkan orang-orang di atas 21 tahun untuk membeli dan mengonsumsinya. Berdasarkan hukum UEA bagi warga non-Muslim, mereka diizinkan untuk minum-minuman beralkohol di tempat yang berizin. Tetapi tidak bagi warga Muslim. Muslim tidak diperbolehkan meminum alkohol. Sedangkan, non-Muslim memiliki hak untuk pergi ke Departemen Investigasi Kriminal Dubai (CID) dan mengajukan izin untuk minum, tetapi izin ini hanya terbatas. Tetapi berkat pelonggaran yang diberlakukan kini, penduduk Muslim di UEA juga bisa mengajukan izin untuk membeli miras.

Kohabitas

Kumpul kebo dengan lawan jenis adalah kejahatan serius di UEA. Melanggar undang-undang kohabitasi akan dikenakan hukuman penjara hingga tiga tahun, diikuti dengan deportasi atau deportasi langsung. Aturan ini juga berlaku di hotel, meskipun tidak setiap hotel meminta bukti pernikahan kepada tamu sebelum mereka menginap. Melahirkan di luar nikah juga ilegal di UEA. Tak jarang perempuan akan dituntut dan dideportasi. Jika anak lahir terlebih dahulu sebelum pernikahan, hukuman masih bisa dipertimbangkan untuk diberikan.

Di bawah aturan baru, pemerintah UEA akan melonggarkan aturan tentang pasangan yang belum menikah dan tinggal satu atap (kumpul kebo). Namun pemerintah Dubai yang dinilai agak permisif tentang larangan itu, masih menerapkan hukuman bagi para pelaku. Kecuali warga asing yang bermukim di sana. Secara garis besar, perubahan syariat Islam di UEA membuat para warga asing yang bermukim di sana tidak perlu berurusan dengan pengadilan agama terkait persoalan pernikahan, perceraian, dan harta waris.

Honor Killing

Pemerintah UEA juga mencabut aturan yang mendukung aksi pembunuhan demi kehormatan keluarga (honor killing) yang masih dilakukan oleh suku-suku setempat. Pelaku honor killing yang rata-rata lelaki dan korbannya perempuan mulanya bisa melenggang bebas jika melakukan hal itu. Honor killing adalah tindak kejahatan untuk menghilangkan 'aib' seorang wanita akibat pergaulan bebas, menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, mengenakan pakaian yang dianggap tidak pantas, terlibat hubungan sesama jenis atau tidak mematuhi batasan agama dan budaya.

Meskipun laki-laki dapat menjadi korban pembunuhan semacam itu, tapi korban cenderung menyasar pada kaum perempuan. Di bawah aturan baru, kejahatan jenis ini akan setara dengan jenis kejahatan lainnya dan para pelaku bisa diseret ke pengadilan.