Tuduhan Israel Gabung dengan Turki dalam Konflik Armenia-Azerbaijan

Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah di Kaukasus Selatan. Meskipun 95% dari populasi Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Ketika kedua negara dimasukkan ke Uni Soviet, ketegangan atas wilayah bisa diredam. Ketika kontrol Soviet atas negara-negara satelitnya melemah di tahun 1980-an, permusuhan berkobar sekali lagi.

Sebuah perang enam tahun meletus setelah Nagorno-Karabakh mencoba pertama kalinya secara resmi bergabung dengan Armenia dan kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991. Setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia pada tahun 1994, wilayah ini sebagian besar dibiarkan untuk memerintah sendiri secara otonom.

Konflik antara kedua negara ini menjadi perhatian yang cukup serius mengingat selama pertempuran sudah jatuh korban sebanyak 20.000 sampai 30.000 jiwa. Hubungan antar kedua negara terus mengalami ketegangan setelah gencatan senjata tahun 1994 hingga pertempuran serius pada April 2016 yang merenggut puluhan nyawa. Jatuhnya korban sipil masih terus terjadi hingga sekarang.

Selain korban yang meninggal, sejumlah orang terpaksa dievakuasi dari daerah konflik. Wartawan BBC, Khonul Khalilova, menyebut bahwa terdapat laporan korban sipil baik dari 2 2 pemerintah Azerbaijan maupun dari pemerintah Armenia. Kementerian Pertahanan di Karabakh yang disokong Armenia, misalnya melaporkan bocah 12 tahun dan dua anak lainnya meninggal dunia. Sejumlah saksi mata mengatakan sejumlah orang dievakuasi dari beberapa desa dekat zona konflik. Bahkan, ada warga yang bersembunyi di ruang bawah tanah rumah mereka.

Dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan konflik yang terlihat dalam aksi kekerasan, termasuk ditembak jatuhnya sebuah helikopter Armenia oleh pasukan Azerbaijan pada bulan November 2014 (Agence France-Presse di Baku, 2014), serta beberapa pertempuran mingguan, jika tidak terjadi setiap hari di sepanjang Garis Kontak (Parliament & Directorate- General for External Policies of the Union, 2016).

Seiring runtuhnya Uni Soviet membuat Armenia dan Azerbaijan terus mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai milik mereka. Saling lempar kesalahan atas siapa yang menyerang terlebih dahulu membuat konflik semakin rumit dan jauh dari penyelesaian. Pada bulan Maret 1992, diputuskan bahwa Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) harus memimpin upaya mediasi masyarakat internasional.

Minsk Group yang merupakan badan mediasi dari OSCE yang bertugas mempelopori untuk menemukan solusi damai bagi konflik Nagorno- Karabakh yang diketuai oleh Perancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat atau dikenal dengan Co-Chair. Kemudian OSCE segera berkembang menjadi forum negosiasi de facto pada konflik.

Memasuki tahun-tahun berikutnya konflik yang memiliki akar panjang ini belum menemukan penyelesaian hingga sampai kepada PBB. Pasukan Armenia mengambil Nagorno-Karabakh dan beberapa daerah sekitarnya, hal ini membuat Azerbaijan sekitar 15% lebih kecil. Azerbaijan yang tidak menerima begitu saja pendudukan Armenia yang semakin luas atas Nagorno-Karabakh, pada November 2004 akhirnya meluncurkan inisiatif di Majelis Umum PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi untuk mengidentifikasi dan mengutuk secara sistematis kebijakan Armenia.

Hal ini terwujud melalui proses mediasi ulang pada bulan Desember 2005, yang mendapatkan sinyal positif dari kunjungan Group Perencanaan Tingkat Tinggi OSCE yang berlangsung hingga Januari 2006. Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 18-19 Januari 2006, yang mempertemukan antara Menteri Luar Negeri Armenia, Vartan Oskanian dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov mengantarkan pada terbentuknya satu dokumen yang disebut dokumen London, yang mana berisi pendahuluan pendek yang menguraikan prinsip-prinsip untuk tindakan di masa depan.

Pertemuan ini sekaligus disiapkan untuk pertemuan puncak antara Presiden Armenia Robert Kocharian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang dijadwalkan di Paris diluar bulan Februari. Setelah pertemuan antara presiden kedua belah pihak, yakni Presiden Armenia Robert Kocharian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Paris yang mana menunjukkan dukungan tingkat politik atas usaha negara Co- Chair yang terdiri dari Rusia, Perancis dan AS di Minsk Group untuk menempa penyelesaian yang adil dan abadi dari konflik Nagorno-Karabakh.

Selanjutnya pembukaan Dewan Menteri OSCE diadakan di Madrid pada 29 November 2007. Perjanjian untuk menerima prinsip-prinsip Madrid sebagai dasar untuk negosiasi baru berlangsung pada tanggal 6 Juni 2008, pada pertemuan St. Petersburg dari Presiden Armenia dan Azerbaijan.

Tuduhan Israel Gabung dengan Turki

Perdana Menteri Nikchol Pashinyan mengatakan bahwa Israel terlah bergabung dengan Turki, teroris dan tentara bayaran Suriah untuk membantu Azerbaijan. Dengan tegas ia mengatakan bahwa keputusan tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang buruk. Menurut Pashinyan, Israel yang mempersenjatai Azerbaijan itu dengan tujuan untuk melakukan genosida terhadap masyarakat Armenia di Nagorno-Karabakh.

Dilansir dari Republika.co.id (4/11), Pashinyan menambahkan bahwa keterlibatan Israel dalam sengketa itu jelas terlihat. Mengingat UAV Israel secara aktif digunakan dalam perang melawan Armenia di Nagorno-Karabakh. Menurutnya, Yerusalem harus mundur dan mulai mempertanyakan siapa mitra dan musuhnya dalam konflik ini. Tentara bayaran, teroris Islam, dan Israel sekarang berada di pihak yang sama dalam pembelaan terhadap Azerbaijan. Atas hal itu, Pashinyan mempertanyakan posisi Israel dalam dukungannya terhadap Azerbaijan.

Hubungan antara kedua sekutu lana ini, mencapai titik terendah pada Oktober lalu. Khususnya, ketika Yerevan memanggil duta besarnya seabgai protes atas penjualan senjata ke Azerbaijan. Salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim, di mana Israel melakukan hubungan diplomatik yang bersahabat. Dari sini, Pashinyan menyimpulkan bahwa keterlibatan tentara bayaran Turki dan Suriah dalam konflik telah memperumit situasi.

Kehadiran mereka di wilayah konflik merupakan ancaman, tidak hanya bagi Nagorno-Karabakh, tetapi juga bagi Iran dan Rusia, sehingga kedua negara tersebut menyatakan bahwa kehadiran meraka memang sebagai ancaman.