Buzzer Politik, alias Orang-Orangan Sawah dalam Rusaknya Ruang Demokrasi Publik

Orang-orangan sawah. Sumber: Unsplash/Anne Nygard

Memahami konteks mengenai proses penyampaian aspirasi, selayaknya kita harus membuka lembaran babak baru. Retorika-retorika lawas yang kerap digaungkan oleh pemerintah, mengenai bagaimana rakyat harus "sopan dan beradab" sudah terlalu kuno. Mengapa? Sudah dapat kita amati sendiri, kelakuan pemerintah yang mengabaikan tetek-bengek kesopanan menanggapi, atau bahkan tidak peduli sama sekali dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan ala "cium kaki". Salah satu cara populer mereka, adalah dengan mengerahkan "orang-orangan sawah" bernama buzzer yang ditugasi untuk meredam kekacauan di masyarakat.

Ketika pemerintah mulai menggantungkan legitimasi kekuasaannya pada buzzer, ini artinya mereka mempunyai banyak sesuatu yang harus terburu-buru disembunyikan. Masalah klasik akuntabilitas pemerintahan yang dipenuhi oleh koruptor. Contoh paling nyata akhir-akhir ini adalah kasus serangan terhadap gerakan “Bareng Warga”, yang vokal menolak revisi UU TNI, dan menjadi bukti nyata krisis legitimasi menggerogoti sendi-sendi kekuasaan.

Rezim yang seharusnya berdiri di atas mandat rakyat, justru mengerahkan orang-orangan sawah yang bersembunyi dibalik akun anonim untuk menyerang kritik secara brutal. Pada dasarnya, di dalam perspektif Antonio Gramsci, praktik ini adalah bentuk hegemoni lunak. Bentuk-bentuk ini menempatkan pemaksaan yang berbentuk pembujukan, dengan cara memalsukan konsesus melalui narasi buzzer yang mencitrakan kebijakan elitis sebagai kepentingan nasional.

Ironisnya, semakin banyak orang-orangan sawah ini disebar, bukannya menutup borok pemerintahan, justru semakin menunjukkan kegelisahan akan kehilangan kendali jika rakyat diberikan ruang bertanya. Mentalitas korup dari rezim yang busuk, yang menjadikan buzzer sebagai tameng untuk menghindari sorotan publik dan menciptakan konflik horizontal. Jika kekuasaan sah lahir dari proses kepercayaan, mengapa pemerintah gemar menancapkan orang-orangan sawah ini?

Jawabannya sederhana sekali. Jika mereka berkomplot untuk membuat kebijakan secara tertutup dan minim partisipasi publik, seperti RUU TNI, buzzer adalah senjata pamungkas untuk menutupi ketidaksiapan mereka berbenah. Dengan kata lain, setiap buzzer merilis opini yang didesain secara massal, maka hal ini menunjukkan pemerintah tak lagi punya modal politik untuk meyakinkan rakyat secara jujur.

Psikologi Kekuasaan yang Rapuh

Ketergantungan rezim pada buzzer adalah indikasi gangguan psikopolitik yang menunjukkan rapuhnya mentalitas penguasa dalam memimpin. Di balik ribuan akun anonim yang menyerang kritikus, seperti basis "Bareng Warga" di X, tersembunyi ketakutan patologis terhadap kebenaran yang sulit dikendalikan.

Theodor Adorno dalam bukunya berjudul The Authoritarian Personality, menggambarkan gejala ini sebagai paranoia politik. Sebuah hasrat untuk meniadakan oposisi dengan menggunakan mekanisme represif — dalam hal ini, melalui buzzer yang mengubah kritik revisi UU TNI menjadi ancaman stabilitas nasional. Metode semacam ini adalah wujud asli dari mindernya penguasa akan kebijakan yang ternyata rentan dikritik, sehingga mereka memilih untuk membuat ilusi-ilusi sosial ketimbang membuka ruang publik yang transparan dan rasional.

Lebih buruk lagi, dalam Teori Cognitive Dissonance milik Leon Festinger, kita bisa bisa membuat hipotesis bahwa pemerintah otoriter lebih suka menciptakan echo chamber artifisial melalui buzzer untuk mengurangi disonansi antara realitas penolakan dan hasrat mempertahankan kekuasaan. Orang-orangan sawah ini adalah proyeksi ketakutan pemerintah yang tidak sanggup melihat dirinya di cermin demokrasi yang memantulkan wajah buruk di sana-sini.

Tetapi, anehnya pemerintah terlihat sedang berupaya menormalisasi kekerasan simbolik di ruang publik. Keberadaan buzzer untuk meredam kritik, membuka tabir bahwasannya mereka melakukan konspirasi kejahatan demokrasi, yaitu dehumanisasi kekuasaan. Rakyat pada akhirnya hanya ditempatkan sebagai pion yang dipaksa setuju, bukanlah subjek yang harus diajak untuk berdiskusi.

Di dalam buku berjudul Escape from Freedom karya Erich Fromm, hal-hal di atas adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab moral. Pemerintah memilih bersembunyi di balik meja sambil onani, daripada berhadapan langsung dengan tuntutan transparansi.

Pada akhirnya, rezim yang berkutat pada operasi orang-orangan sawah ini adalah rezim yang secara psikologis telah keok. Dikalahkan oleh ketakutannya sendiri akan kehilangan kursi, kalah dari ketidakmampuan membangun kepercayaan, dan kalah dari keberanian untuk menjadi pemimpin yang layak.

Ketertindasan yang Terkomodifikasi

Banyaknya akun buzzer yang menyerang basis pergerakan publik seperti Bareng Warga di X, terdapat fenomena tersembunyi yang dapat dikaji melalui perspektif sosiologi, yang jauh lebih mengenaskan. Penindasan ini sekarang dimanifestasi oleh gerombolan kaum yang sama tertindasnya oleh pihak penguasa. Dalam konsep false consciousness ala Karl Marx, masyarakat dari lapisan ekonomi lemah sudah secara naluriah menjadi garda terdepan menuntut keadilan. Namun, yang terjadi di Indonesia kali ini adalah beberapa dari mereka terpaksa menjebak diri sebagai tukang stempel legitimasi dari rezim yang menindas mereka juga. Mereka menyerang banyak pergerakan publik yang kritis, seperti penolakan revisi UU TNI. Tanpa sadar dan paham, bahwa kebijakan bersifat elitis adalah jembatan Asshiraat Al-Mustaqiim yang akan menceburkan para buzzer ke neraka, saat sudah tidak dibutuhkan lagi.

Ditambah lagi, dalam Teori Social Exchange yang dikemukakan George Homans, kita akan melihat bahwa hubungan antara buzzer dan pemerintah adalah transaksi keterpaksaan yang kalut. Di sebuah situasi mendesak saat tingginya pengangguran dan rendahnya upah layak, menjual suara dan independensi sebagai rakyat sipil adalah pilihan paling rasional. Tetapi, hal ini menggambarkan betapa menyedihkan menjadi orang-orangan sawah yang dikendalikan, akibat pemerintah gagal menyediakan ruang hidup yang layak.

Misalnya, terdapat seorang pemuda dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 1000 per komentar dukungan RUU TNI, dia bukan menyelamatkan hidupnya karena mendapat uang. Paling parahnya, dia secara tidak sadar dimanipulasi oleh sistem pemerintah untuk dieksploitasi secara ekonomi, politik, dan moral. Dia sebagai rakyat yang punya hak suara, akhirnya dikubur asasinya demi bayaran yang tidak seberapa.

Fenomena bak benang kusut ini menciptakan paradoks solidaritas, yang secara langsung melahirkan symbolic violence mengerikan. Orang-orangan sawah yang mayoritas berasal dari kalangan bawah dirampas kesadaran kritisnya dan menjadi agen penjajahan simbolik bagi masyarakat lainnya.

Dengan menghabisi pergerakan Bareng Warga di X tanpa logika rapi, mereka sudah merobohkan tangga yang bisa mengeluarkannya dari neraka ketidakadilan. Sayangnya, neraka ini terlalu dalam dan menyebabkan buzzer kesulitan mengenali siapa musuh sejatinya, karena telah menyamar sebagai pahlawan bayaran di layar ponsel.

Guy Stranding sudah jauh-jauh hari memprediksi fenomena ini di dalam bukunya, berjudul The Precariat: The New Dangerous Class. Pada bukunya, kita akan menemukan refleksi paling tepat untuk memandang keberadaan buzzer, yaitu sebagai wajah baru dari kelas prekariat. Kelas ini terdiri dari kelompok-kelompok rentan tanpa jaminan sosial yang disulap jadi cadangan politik untuk menghancurkan gerakan progresif. Mereka diupah untuk mematikan suara yang sebenarnya bisa membela hak-hak mereka. Dalam kasus revisi UU TNI, misalnya, buzzer dari keluarga prajurit kecil mungkin tidak sadar bahwa perluasan peran militer justru mengancam kesejahteraan TNI itu sendiri.

Masih di konsep yang sama, banyaknya buzzer yang dikerahkan merupakan wadah normalisasi pengkhianatan sosial terstruktur. Buzzer alias orang-orangan sawah ini lama-lama akan dianggap sebagai profesi wajar, sehingga masyarakat secara keseluruhan ditumpas kemampuannya untuk membedakan kebenaran dan kepentingan, antara suara hati yang murni atau uang yang bisa dibawa ke peti mati.

Ini menjadi puncak kebuntuan moral, serta kekacauan simbolis akan makna-makna hak asasi hidup manusia. Nilai-nilai kolektif segera rubuh, dan segera digantikan oleh logika transaksional. Akibatnya, ruang publik dibangun berdasarkan pasar gelap, di mana prinsip demokrasi diperdagangkan lewat bayaran per komentar sosial media.

Akhirnya, kita sudah kehabisan kopi hitam yang rasanya menjemukkan, meninggalkan beberapa noda kusam di kemeja kerja kita. Namun, kehidupan selanjutnya semakin runyam dengan masifnya pergerakan orang-orangan sawah ini. Mereka adalah pantulan terjelas dari sebuah cermin sosial-politik yang retak. Setiap akun buzzer yang menyerang gerakan sipil adalah monumen kegagalan negara dalam menciptakan keadilan. Mereka adalah produk dari sistem yang memaksa rakyat memilih antara menjadi korban atau algojo — dan dalam pilihan itu, demokrasi dikubur hidup-hidup.