Benci Produk Asing, Tapi Kok Impor Pangan

Beberapa waktu lalu kutipan pidato dari Presiden Jokowi tentang "Benci Produk Asing" menggegerkan Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan beberapa media asing pun menyoroti pidato Presiden Jokowi tersebut.

“Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia.Kutipan pidato Presiden yang menimbulkan perdebatan.

Meski sempat diklarifikasi, bahwa kata-kata tersebut untuk produk asing yang masuk di e-commerce. Kata-kata tersebut terus menjadi sorotan masyarakat. Apalagi kemudian dikaitkan dengan berita yang lebih heboh mengenai rencana impor beras beberapa hari kemudian. Benci produk asing, tapi kok Impor Pangan.

Ok, yang pertama mari kita bersikap bijak, bahwa yang dimaksudkan Pak Jokowi hanyalah sebuah ungkapan menyangatkan. Agar masyarakat menggunakan produk dalam negeri sebesar-besarnya dalam keseharian dan menomorduakan produk luar.

Bukan dalam artian benar membenci atau tidak menggunakan sama sekali. Suatu hal yang mustahil di masa saat ini tidak menggunakan produksi luar.

Yang kedua, jika memang impor beras diperlukan bukan sebuah keharaman untuk melakukan impor. Akan tetapi yang perlu jadi perhatian adalah kapan waktu yang tepat membuka kran impor kapan menutupnya.

Hal ini berkaitan dengan tidak sinergisnya antarlembaga dalam menggunakan kriteria data pangan. Ditambah lagi beberapa kalangan yang menduga data pangan tidak akurat. Lembaga terkait harus duduk bersama untuk membahas hal ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lahan sawah siap panen, Dokumentasi pribadi

Impor Beras dan Bahan Pangan lain

Tidak ada yang salah dalam menggunakan produksi luar negeri jika memang itu dibutuhkan. Dan faktanya dalam porsi makanan kita sehari-hari, berbagai produksi pangan luar kita konsumsi.

Jika melihat data produksi dan konsumsi, beras harusnya sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kebutuhan beras per kapita Indonesia sekitar 114 kg/tahun. Dengan dikalikan jumlah penduduk, maka konsumsi setiap tahun sekitar 30 juta ton. Untuk produksi gabah 2020, dari data BPS tercatat sebesar 54 juta ton GKG. Jika dikonversi ke beras (64,2%) maka produksi beras sudah mencapai 34 juta ton.

Impor yang akan direncanakan saat ini didasarkan pada data cadangan stok beras di Bulog. Dengan perbedaan kriteria perhitungan tersebut harusnya semua lembaga yang berkepentingan duduk bersama. Jika tidak polemik semacam ini akan terus terjadi di masa datang.

Untuk pemenuhan karbohidrat, banyak bahan makanan lain yang bisa mensubstitusi beras. Bahan pangan lokal seperti jagung, sagu, sorgum dan singkong bisa menjadi pengganti beras.

Akan tetapi bahan pangan di atas tidak memiliki daya saing sebaik beras. Baik secara harga atau secara preferensi konsumsi. Indonesia sudah lama dicekoki oleh budaya makan nasi yang berlebihan.

Sudah membudaya di masyarakat bila belum makan nasi dianggap belum makan. Bahkan ada sebuah meme di internet menggambarkan pizza yang dimakan dengan nasi, saking kelewat gilanya orang Indonesia akan nasi.

Budaya makan dan impor tersebut makin diperparah dengan hadirnya mie instan. Saat ini bagi sebagian orang, nasi bisa disubstitusi dengan mie instan.

Padahal mie instan dibuat dari tepung terigu, yang mana berasal dari gandum luar negeri. Indonesia menjadi pengimpor terbesar kedua di dunia untuk gandum.

Jika orang tidak bisa makan nasi, kemungkinan besar lebih memilih mie instan daripada pangan lokal yang ada. Mie instan lebih murah dan mudah untuk dibeli hingga dihidangkan, berbeda dengan bahan pangan lokal lain.

Untuk pemenuhan protein, Indonesia perlu khawatir dengan kelangsungan kemandirian pangannya. Kedelai sebagai bahan baku tempe hingga kini masih impor dari Amerika. Kebutuhan daging sapi juga masih impor bakalan dari Australia.

Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Menurut lagu legendaris Koes Plus, di Indonesia tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Apakah hal tersebut betul? Tentu sangat betul, semua tanaman bisa tumbuh di negara tropis dan subur. Namun berbeda cerita apakah semua tanaman bisa berproduksi maksimal dan menguntungkan?

Beberapa tanaman secara alami memang tidak cocok dikembangkan di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan fotoperiodisme tanaman yang berbeda. Meski begitu dengan kemajuan teknologi saat ini harusnya semua tanaman bisa dimodifikasi untuk berproduksi secara maksimal.

Yang jadi masalah kemudian adalah jumlah lahan yang terbatas. Kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara agraris yang besar. Memang betul kita adalah negara agraris, akan tetapi tidak besar.

Lebih masuk akal kita disebut negara maritim dibanding negara agraris. Luas lautan kita saja lebih besar daripada daratan.

Menurut data FAO Tahun 2018 Indonesia tidak masuk menjadi 10 besar negara dengan lahan pertanian terbesar. Indonesia hanya masuk menjadi nomor 15 terbesar dengan luas 62 juta Ha.

15 Negara dengan lahan pertanian terbesar, diolah dari data FAO 2018

Dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Sedangkan Lahan pertanian kita hanya nomor 15, tentu terbayang betapa kecil rasio lahan dengan jumlah penduduk.

Kunci keberhasilan yang bisa Indonesia lakukan untuk menjaga kedaulatan pangan nya adalah fokus mengembangkan tanaman pangan yang bisa berproduksi maksimal. Tidak perlu semua tanaman harus dikembangkan dan swasembada. Pilih komoditas yang penting dan berpengaruh dengan hajat hidup orang banyak.

Jika harus impor, maka neraca perdagangan internasional harus diseimbangkan dengan ekspor. Indonesia masih memiliki keunggulan daya saing di beberapa komoditas ekspor di perkebunan dan hortikultura. Selain itu dengan potensi lautan yang besar, komoditas laut Indonesia harusnya juga bisa didongkrak untuk membuat neraca positif.

Tidak perlu membenci produk asing, lebih baik jika fokus meningkatkan daya saing. Ditambah dengan membantu produsen pangan atau produk pertanian/perikanan/peternakan lokal untuk dapat mengekspor produksi mereka. Hal tersebut jauh lebih baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tentu tidak lucu jika swasembada pangan, namun rakyat tidak mampu mengakses pangan karena rendahnya daya beli.