Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Representasi Papua di Pemerintahan Prabowo-Gibran
14 Juli 2024 11:20 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Anton Bukaleng tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Papua itu wilayah Indonesia. Wilayah yang luasnya 319.036 KM2 atau 19,33 persen dari luas Indonesia ini tetap dan akan terus menjadi bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebagai bagian dari wilayah NKRI, Papua telah memberikan kiprahnya dan kontribusi besar buat Indonesia tercinta. Sumbangan kekayaan alam seperti emas, perak, tembaga, bauksit, nikel, gas dan mineral lainnya cukup besar jumlahnya yang telah disuplai dari Papua untuk Indonesia. Tanpa mengabaikan kontribusi wilayah lain, Papua punya andil besar untuk keberlangsungan kehidupan NKRI.
ADVERTISEMENT
Namun dalam banyak hal, wilayah dengan penduduk 4,5 jutaan ini seolah terabaikan sehingga jauh tertinggal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dibanding dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Papua masih ketinggalan dalam pendidikan, SDM, fasilitas kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur. Karena itu, Papua dengan optimisme yang besar akan terus berupaya mentas dari ketertinggalan ini agar bisa setara dan satu kelas dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Masyarakat Papua tidak boleh bekerja sendiri untuk mengejar ekspektasi masa depannya. Di sini, perhatian, peran dan kontribusi pemerintah pusat dibutuhkan. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat buat Papua masih perlu terus ditingkatkan dan disetarakan dengan daerah-daerah lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dan ketimpangan di antara anak bangsa, termasuk kepada masyarakat Papua.
ADVERTISEMENT
Agar keterlibatan Pemerintah Pusat dalam pembangunan Papua itu lebih efektif, salah satu strateginya: Pemerintah Pusat perlu mengikutsertakan masyarakat Papua secara representatif dalam kebijakan. Dalam pengertian, mesti ada tokoh-tokoh atau elite Papua yang diajak dan diikutsertakan menjadi bagian dari stakeholder di Pemerintahan Pusat.
Pertengahan bulan Oktober 2024 ini, ada pergantian kekuasaan. Presiden Jokowi habis masa baktinya dan digantikan oleh Prabowo Subianto. Di pemerintahan Prabowo, selayaknya ada representasi dari tokoh Papua. Ini penting sekali sebagai upaya pemerataan dan keadilan. Perwakilan Papua diharapkan bisa memberi masukan dan mempengaruhi kebijakan terkait dengan pembangunan nasional, khususnya menyangkut masa depan Papua.
Seiring dengan proses perubahan UU Kementerian, akan ada tambahan jumlah kabinet di era Prabowo-Gibran menjadi 40 menteri. Setidaknya ada dua atau tiga menteri perwakilan dari Papua. Ini harapan dan tuntutan yang fair. Masyarakat Papua yakin Prabowo betul-betul memahami akan hal ini. Sebagai tentara yang pernah keliling dan tinggal di berbagai pelosok Indonesia, Prabowo tahu bagaimana keadaan dan kebutuhan masyarakat Papua.
ADVERTISEMENT
Masyarakat Papua punya harapan dan akan mendesak Prabowo-Gibran untuk mengajak serta para tokoh Papua duduk di kabinet. Salah satu tokoh Papua yang punya pengalaman, mumpuni, besar kontribusinya buat bangsa selama ini dan bisa menjadi perwakilan dari masyarakat Papua adalah Natalius Pigai. Selain tokoh-tokoh Papua lain yang selama ini juga banyak yang ikut andil dalam merawat perjalanan bangsa.
Bagi masyarakat Papua, Natalius bukan hanya orang asli Papua, tapi ia telah mewakili kepentingan Papua di level nasional maupun internasional. Pigai tidak diragukan integritas dan kemampuannya jika dijadikan sebagai bagian dari orang-orang yang akan membantu Prabowo-Gibran dalam mengambil kebijakan pemerintahannya. Sesuai dengan kapasitasnya di bidang hukum, Natalius Pigai bisa membantu Prabowo-Gibran di kemenkumham. Atau dimanapun posisi dan perannya, yang terpenting bagi masyarakat Papua, ada perwakilan Papua secara proporsional di pemerintahan Prabowo-Gibran.
ADVERTISEMENT
Jika Prabowo-Gibran ingin membangun kesetaraan, keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, maka tidak ada jalan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat Papua kecuali Pemerintah Pusat melibatkan tokoh Papua menjadi bagian dari stakeholder. Natalius Pigai adalah salah satu pilihan yang bisa diterima dan merepresentasikan masyarakat Papua.