Etika dalam Komunikasi Politik

Ilustrasi seminar politik. Foto: Shutter Stock

Etika berasal dari dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan. Etika membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata-adab, yaitu berdasarkan pada inti atau sifat dasar manusia; baik-buruk (Achmad, 1983). Kata "etika" telah menjadi bagian penting dalam berbagai konteks, termasuk filosofi, ilmu sosial, hukum, bisnis, dan banyak lagi, dan membentuk dasar bagi pemahaman tentang perilaku moral dan nilai-nilai dalam berbagai masyarakat dan budaya.

Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.

Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom.

Lantas Apakah Etika Komunikasi Politik?

Wacana etika komunikasi politik disebut Alois Nugroho (Nugroho, 2011) sebagai oxymoron, suatu istilah yang bertentangan dengan fakta politik itu sendiri. Hal ini lahir dari realitas politik yang cenderung tidak mengenal etika sehingga kerapkali praktik politik menghadirkan kejahatan, tipu muslihat dan permainan kotor dalam rangka memperoleh serta mempertahankan kekuasaan.

Etika komunikasi politik harus dimaknai secara positif. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan wajah komunikasi politik yang baik, ideal, bermartabat, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, serta solidaritas dalam masyarakat. Model komunikasi politik yang menyinggung perasaan dan merendahkan martabat orang lain serta memanipulasi kepentingan komunikan jelas bertentangan dengan etika.

Etika komunikasi politik adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan politik secara baik, santun, sesuai norma dan nilai etik sebuah masyarakat (Shahreza, 2016). Etika komunikasi politik juga diartikan sebagai kajian tentang baik buruknya suatu tindakan komunikasi politik yang dilakukan manusia, suatu pengetahuan rasional yang mengajak manusia agar dapat berkomunikasi dalam bidang politik dengan baik (Wardhani, 2017). Etika menjadi hal utama dalam komunikasi politik, karena dilakukan di ruang publik (public sphere).

Pada kajian tentang etika komunikasi politik fokus kepada komunikator politik, pesan politik dan saluran politik. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang moralitas, Etika memiliki beberapa fungsi dan perwujudan yaitu:

1. Etika Deskriptif (descriptive ethics)

Etika deskriptif adalah sebuah kajian empiris atas berbagai aturan dan kebiasaan moral seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat, agama tertentu, atau sejenisnya. Secara normatif menjelaskan, secara moral berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam tingkah laku manusia.

2. Etika Normatif (normative ethics)

Etika normatif mengkaji dan menelaah teori-teori moral tentang kebenaran dan kesalahan. Merupakan etika yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti apa yang mereka lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia.

3. Meta-etika (meta-ethics)

Meta-etika tidak berkaitan dengan fakta-fakta empiris atau historis, dan juga tidak melakukan penilaian evaluasi atau normatif. Meta-etika lebih mengkaji persoalan-persoalan etika, seperti pertanyaan: apa makna dari penggunaan ungkapan “benar” atau “salah”? Merupakan etika yang mengartikan istilah dan bahasa yang di pakai dalam pembicaraan etika, serta cara berfikir yang di pakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika.

Ada perbedaan antara etika dengan etiket, dimana keduanya menyangkut perilaku serta mengatur perilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan manusia. Etika komunikasi politik sebagai etika individual mendefinisikan lebih jauh tentang kriteria dari komunikasi politik yang baik dan buruk. Teori etika itu ada empat yaitu teori deontologis, teori utilitarian, teori hak, dan teori keutamaan (Mulder, 2005):

1. Deontologis, suatu tindakan dikatakan baik bukan pada tujuan tindakannya akan tetapi, pada tindakan itu sendiri. Pelaksanaannya bersifat wajib (deon = wajib) tanpa syarat, imperatif kategoris. Teori ini deperkenalkan oleh filsuf Jerman, Immanuel Kant.

Dalam deotologis tindakan punya nilai moral dan tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Nilai etika tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik.

2. Utilitarian, suatu tindakan disebut baik apabila tindakan itu membawa kebahagian bagi sebagian besar orang”the greatest happiness of the greatest number”. Sebaliknya, tindakan itu buruk apabila tindakan itu membawa keburukan atau kesedihan dan kesengsaraan bagi banyak orang. Teori yang dipopulerkan oleh John Stuart Mill mencakup 2 hal yang mendasar dalam penerapannya yaitu normatif dan psikologis.

Dasar normatif adalah setiap tindakan harus mengusahakan kebahagiaan dan menghindari ketidaknyamanan, sedangkan dasar psikologis menyebutkan semua tindakan berorientasi pada keharmonisan dengan sesama manusia.

3. Teori hak, merupakan sisi lain teori deontologis. Apa yang menjadi kewajiban pada satu pihak akan menjadi hak bagi pihak yang lain. Suatu tindakan dikatakan baik kalau tindakan itu memenuhi hak-hak dari pihak yang lain.

Adalah hak dari komunikan untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar dan tepat. Memperoleh informasi yang salah dan tidak akurat tidak hanya membingungkan, tetapi, juga dapat memproduksi tindakan yang salah dan berakibat buruk bagi komunikan.

4. Teori keutamaan, menekankan pada disposisi watak pelaku, termasuk dalam tindakan komunikasi politik. Orang yang berkeutamaan adalah orang yang memiliki keutamaan moral, seperti kejujuran, kerendahan hati, keberanian, keadilan dan dapat dipercaya.

Seorang komunikator politik yang berkeutamaan adalah yang memiliki kejujuran, keberanian dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan komunikasi politik yang dilakukannya.

Dalam ruang publik di apa pun terdapat standarisasi nilai etika publik yang harus diindahkan. Etika ruang publik diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban. Bagi mereka yang tidak mengindahkan akan mendapatkan sanksi sosial berupa reaksi yang tidak diharapkan dan tidak pantas berdasarkan nilai sosial.

Kurangnya etika berpolitik sebagaimana perilaku politisi dewasa ini merupakan dampak dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika.