Dampak Kenaikan PPN Hingga 12% Dan Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Terjadi

Pada 1 Januari 2025, Pemerintah Indonesia resmi menaikkan jumlah PPN dari 11% menjadi 12%. Hal ini membuat dampak besar bagi masyarakat, mereka berbondong-bondong meminta Kementrian Keuangan membicarakan masalah ini dan menjadi garda terdepan dalam permasalahan tersebut. Permasalahan ini dimulai ketika kenaikan PPN tidak hanya pada barang premium, namun bagi barang-barang pokok.

• DAMPAK KENAIKAN PAJAK BAGI MASYARAKAT

1. Mengalami lonjakan yang sangat tinggi

Masyarakat mengalami kenaikan harga yang memuncak, hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan drastis. Lonjakan yang signifikan ini juga membawa berbagai dampak kompleks bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. lonjakan PPN menjadi 12% yang dianggap terlalu tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.

2. Berdampak pada pedagang yang menjual barang dan jasa

Salah satu dampak yang paling terasa dari kenaikan PPN adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Sebagai pajak konsumsi, PPN langsung dikenakan pada konsumen akhir, sehingga kenaikan tarif ini otomatis membuat harga barang dan jasa yang dikenakan PPN menjadi lebih mahal. Mereka tidak hanya harus menyesuaikan operasional bisnis mereka, tetapi juga menghadapi tekanan dari konsumen dan pemasok sekaligus. Dalam jangka panjang, jika situasi ini tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung, banyak pedagang kecil dan menengah mungkin kesulitan untuk bertahan.

3. Keadaan yang tidak kondusif.

Kenaikan pajak sebesar 12% dapat menciptakan keadaan yang tidak kondusif karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian. Bagi masyarakat, kenaikan pajak ini akan berdampak meningkatkan biaya hidup. Hal ini dapat terasa berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, karena daya beli mereka akan menurun. Orang-orang mungkin merasa tertekan oleh kebutuhan untuk membayar lebih banyak, sementara pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan yang sebanding.

Design canva from https://www.canva.com/id_id/contoh/EAFIOO0CZNs-hijau-inspirasi-aset-kripto-naik-instagram-post/

• UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN KENAIKAN PPN KE 12%

1. Pemerintah mengedukasi terhadap kenaikan PPN 12%

Pemerintah harus megedukasi alasan yang tepat untuk kenaikan pajak ini. Menjelaskan alasan yang baik untuk menaikkan ppn ini hingga masyarakat mengetahui alasan pemerintah menaikkan PPN tersebut hingga ke 12%. Pemerintah juga dapat menjelaskan manfaat atas kenaikan pajak tersebut. Komunikasi yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kenaikan pajak tersebut.

2. Membuat transparansi dana untuk masyarakat

Pemerintah terbuka kepada masyarakat untuk menunjukkan anggaran dana yang masuk dan keluar. Pemerintah harus memperkuat transparansi dalam pengelolaan pajak dan memastikan anggaran digunakan untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menunjukkan transparansi dana, masyarakat akan mengetahui dana tersebut dipergunakan untuk apa saja.

3. Mengecualikan kenaikan PPN bagi barang dan jasa

Untuk kenaikan PPN seharusnya dikecualikan bagi barang dan jasa seperti barang pokok, obat-obatan, dan layanan pendidikan. Langkah ini dapat membuat masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok tetap terjangkau, masyarakat juga bisa berobat dengan harga terjangkau ketika sakit, serta dapat menggunakan layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau juga.

Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% memiliki sisi positif dan negatif. Dari kenaikan PPN dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya peran pemerintah dalam peristiwa ini memiliki niat baik agar merasakan pembangunan merata serta semua masyarakat bisa merasakan hal yang sama secara adil, tetapi pemerintah juga harus memberikan informasi transparansi dana agar masyarakat juga bisa mengetahui penggunaan dana tersebut dikelola secara bijak.