Sekolah (Swasta) Gratis Berkualitas

BEBAN biaya pendidikan acap kali menjadi permasalahan masyarakat setiap kali pergantian tahun ajaran, bukan hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri. Tak ayal orangtua siswa harus berpikir ekstra etika anaknya akan melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, ketentuan WAJAR 12 tahun menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak belajar warganya. Memberikan pendidikan yang murah dan layak kepada warga masyarakat merupakan kewajiban negara yang tercantum dalam UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan dan terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat.

Pasca pandemic Covid-19 memporak-porandakan tatanan perekonomian bangsa, pun sektor pendidikan yang mengalami guncangan dahsyat. Selain dampak pandemic, salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah adalah besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua untuk anak-anaknya. Salah satu solusi jika pembebasan biaya pendidikan merupakan instrumen untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan bagi siswa miskin. (Huu Khiema dkk; 2020).

Dalam hal ini, seperti diwartakan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menggulirkan sekolah gratis di 25 SMA/SMK swasta di Kota Bandung dan Cimahi. Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, upaya tersebut sebagai bagian program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu. Adapun rencana kuota SMA/SMK swasta gratis untuk di Kota Bandung dan Cimahi sebanyak 809 siswa

Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu sengaja digulirkan menyusul meningkatnya data keluarga tidak mampu akibat pandemi Covid-19. Selain itu, jumlah SMA/SMK/SLB negeri cenderung lebih sedikit disandingkan sekolah swasta di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri saat ini memiliki 848 sekolah negeri dan 4.115 sekolah swasta.

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, adanya iuran dan bantuan sumbangan dari masyarakat memberi pengaruh terlebih bagi sekolah swasta yang sebagian besar biaya pendidikan masih ditanggung oleh orang tua siswa.

Harus dipahami bagi sebagian besar operasional sekolah swasta sangat berbeda dengan sekolah negeri. Pemahaman program sekolah gratis ini harus benar-benar dipahami oleh semua lapisan masyarakat, ketika sekolah swasta masih memiliki selisih biaya kekurangan setelah diberikan bantuan dari pemerintah maka sekolah diperkenankan meminta bantuan iuran dana untuk pendidikan.

Jelaslah jika sekolah swasta berbeda dengan negeri yang honor gurunya dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah. Tidak heran bagi sekolah swasta sendiri hampir enam puluh sampai delapan puluh persen biaya ditanggung sekolah, belum lagi kegiatan ekstra atau lainnya, hampir semua biaya dari sumbangan orang tua dipergunakan untuk operasional sekolah.

Dari segi sarana prasarana, jelas sekolah swasta membutuhkan dana untuk menunjang ini, apalagi jika sekolah mendapatkan dana blok grant untuk pembangunan, maka mau tidak mau harus ada dana sharing untuk menunjang ini.

SDN di Kepulauan Seribu (Foto : Kang Agus, 2009)

Sejatinya penggratisan biaya sekolah sasarannya bisa membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan sekolah. Sehingga pendidikan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang mampu atau kaya saja, akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

Paling utama sekolah gratis harus bisa memberikan dampak seperti menghasilkan SDM yang berkualitas, peningkatan mutu sekolah, dan juga meningkatkan minat belajar siswa, akan tetapi sampai dengan saat ini semua belum mencapai hasil yang maksimal.

Menjadi tujuan utama dalam upaya untuk meningkatkan akses masyarakat berlatar belakang miskin supaya bisa mengenyam pendidikan, namun harus diutamakan peningkatan pada sekolah dasar dan menengah sekolah-sekolah tidak hanya soal kuantitas saja akan tetapi menjadi penting sekali agar meningkatkan kualitas pendidikan.

Sejatinya sudah menjadi hukum kausalitas bahwa sesuatu yang berkualitas dicapai dengan usaha dan biaya tinggi. Pendidikan yang bermutu itu mahal menjadi justifikasi dikarenakan sekolah harus mengeluarkan biaya-biaya yang tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Pendidikan berkualitas memerlukan biaya yang banyak, tetapi biaya yang banyak belum tentu menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi skala prioritas mencetak generasi unggul, dan menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan insan yang cerdas, untuk pendidikan gratis berkualitas setidaknya bisa dilakukan dengan ; Pertama, menambah besaran dana APBN untuk pendidikan.

Kedua, pemberdayaan sekolah dengan partisipasi masyarakat (Community Based Education (CBE)) dengan melibatkan para tokoh masyarakat, para pebinis, pengusaha dan kelompok yang mampu secara ekonomi.

Ketiga, komintmen dan kinerja masyarakat dari Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.

Dan Keempat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan harus terus ditumbuh kembangkan. Biaya yang murah atau gratis dan akses yang mudah, menjadi tidak berarti bila kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya rendah.

Alhasil, kualitas pendidikan termasuk di sekolah-sekolah gratis bergantung pada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).