Pengembangan Pertahanan Negara di Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur

pixabay.com

Pemindahan Ibu kota negara telah menjadi isu bagi masyarakat global dan nasional, terlebih di daerah Kalimantan Timur. Upaya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebenarnya telah direncanakan oleh pemerintah sejak lama dan melalui Kementerian PPN/Bappenas upaya tersebut kembali diwujudkan. Hal ini diperjelas dengan dikeluarkannya Keputusan Pemerintah yang ingin memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dilihat dari telah adanya Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu kriteria mencari wilayah IKN baru adalah aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional. Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur disebabkan dengan beberapa permasalahan yang menjadi dasar sehingga pemindahan Ibu kota harus segera dilakukan, akibat dari adanya kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa, kesenjangan pembangunan wilayah yang tidak merata, Pulau Jawa yang rawan bencana gempa bumi dan banjir, padatnya lalu lintas dan permukiman di Jakarta, kurangnya kualitas dan ketersediaan air bersih, lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial serta masalah lainnya.

Jakarta sebagai Ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu dari banyak kota metropolitan di dunia. Peran yang dimiliki Jakarta dalam dinamika yang terjadi di Indonesia sangat sentral. Selain Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat ekonomi, bisnis, politik, dan kebudayaan di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Jakarta sebagai magnet migrasi dan urbanisasi dari seluruh penjuru nusantara yang mengakibatkan Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia.

Ibu kota dalam suatu negara memiliki peran yang sangat kompleks dan strategis, sehingga dengan perpindahan ibukota baru dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur akan berpotensi adanya pengembangan pertahanan negara, maka Centre Of Gravity (COG) sistem pertahanan Indonesia juga akan turut berubah.

Geostrategis Indonesia

Dilihat dari faktor geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang berada di antara dua benua dan dua samudera, sudah seharusnya Indonesia membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga untuk menjaga keselamatan dan keamanan maritim bagi seluruh kapal Indonesia maupun kapal-kapal dari negara lain yang melalui perairan Indonesia.

Lingkungan Strategis Indonesia

Rencana pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi simbol identitas bangsa; modern dan berstandar internasional; smart green, beautiful, sustainable; tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur.

Pembangunan pertahanan dan keamanan negara melalui pengembangan dan penguatan TNI di luar Jawa merupakan suatu kebutuhan yang harus segera diwujudkan dalam mendorong pembangunan nasional di daerah, khususnya di Ibu kota negara yang baru.

Secara umum dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional memberikan kontribusi dalam membangun tren atau kecenderungan situasi keamanan. Dinamika perkembangan lingkungan strategis sebagai faktor penggerak yang dapat menentukan tren atau kecenderungan situasi keamanan tersebut dapat dijadikan dasar dalam memprediksi adanya berbagai ancaman, hambatan, sekaligus sebagai peluang yang akan dihadapi. Pembangunan postur pertahanan negara yang memperhitungkan kekuatan, kemampuan dan gelarpun senantiasa memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis, sehingga diharapkan akan selalu mampu beradaptasi dengan perubahan dan intensitas ancaman dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

Beberapa isu strategis yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara dan perlu dipertimbangkan meliputi: keamanan kawasan Indo-Pasifik; modernisasi militer, perlombaan persenjataan, dan proliferasi senjata pemusnah masal; terorisme dan radikalisme; konflik intra dan antarnegara; masalah perbatasan dan kejahatan lintas negara; keamanan informasi dan pertahanan siber; isu demografi; isu lingkungan hidup serta keamanan pangan, air, dan energi; bencana alam; serta pandemi.

Pergeseran Ibu kota negara tersebut dapat menguntungkan baik secara strategis maupun taktis. Namun perlu penyesuaian pada postur pertahanan negara yaitu terutama gelar kekuatan di Kalimantan harus diperkuat. Ini membutuhkan komitmen tinggi semua pemangku kepentingan, khususnya dari sisi anggaran. Centre of gravity bisa berupa wilayah geografis, seperti daerah pusat pemerintahan, daerah pusat perekonomian, tapi bisa juga berupa instrumen lain kekuatan nasional, misalnya, militer dan objek vital strategis. Bahkan, dalam konteks demokrasi, bisa berupa legitimasi politik. Jadi, bentuknya bisa tangible (fisik) maupun intangible (nonfisik).

Gelar Kekuatan Pertahanan Negara.

Centre of gravity negara tentu saja yang paling utama ialah pusat pemerintahan dan bisa juga pusat perekonomian. Secara geografis ini berarti Jakarta. Bila diperluas artinya mungkin mencakup Pulau Jawa, tergantung dari kalkulasi strategisnya. Itulah yang mendasari mengapa selama ini kekuatan TNI terpusat di Jawa. Alasannya, pemerintahan RI ada di Jawa dan lebih dari 50% penduduk serta perekonomian Indonesia terpusat di Jawa. Itu gambaran sederhana centre of gravity Indonesia. Tidak terbatas pada wilayah kunci dan fungsinya, tetapi juga instrumen dan cara mempertahankan wilayah kunci tersebut. Mana yang dipandang kekuatan kunci untuk menundukkan Indonesia, itulah centre of gravity, dan itu pasti menjadi misi utama musuh. Dampak pemindahan ibu kota Dengan perpindahan ibu kota RI dari Jawa ke Kalimantan, yang berubah adalah posisi pusat pemerintahan (di Kalimantan) dan pusat perekonomian (di Jawa).

Pembangunan Pertahanan Negara.

Gambaran secara garis besar potensi pembangunan pertahanan negara yang dapat dilakukan melalui gelar kekuatan pertahanan negara sebagai berikut:

1. Kekuatan TNI di Jawa tidak dikurangi karena diperlukan pertahanan yang kuat dan tetap sebagai pusat perekonomian Indonesia.

2. Perlunya penambahan kekuatan TNI di Kalimantan seperti kekuatan pertahanan darat, dimana setiap provinsi di Kalimantan diharapkan memiliki satu Kodam, lengkap dengan kekuatan satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasinya. Saat ini baru ada dua di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

3. Kekuatan pertahanan laut juga perlu penambahan, terutama di Ujung Pandang dan Manado, serta pembentukan pangkalan baru di Kalimantan Selatan dan Utara. Daerah sekitar sungai besar di Kalimantan harus dirancang sebagai daerah gelar satuan marinir. Selain itu perlu ada desain ulang tentang disposisi gelar kapal selam supaya lebih efektif melindungi Ibu kota negara.

4. Pada kekuatan pertahanan udara diperlukan penambahan pada tempat-tempat yang strategis untuk melindungi ibu kota negara. Pangkalan udara di tiap provinsi menjadi penting untuk mendukung mobilisasi pasukan darat dan untuk proyeksi kekuatan pesawat-pesawat tempur.

Desain kekuatan TNI di Kalimantan sangat diperlukan agar dapat diproyeksikan lebih efektif untuk mendukung pengerahan kekuatan pertahanan ke wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Dengan posisi Kalimantan di tengah-tengah Indonesia, hal ini akan lebih mudah dilakukan karena jarak yang lebih dekat.