Spanduk Aksi Damai Bertuliskan Buaya, Ini Kata Wali Kota Pangkalpinang

Spanduk yang dibawa peserta aksi menuliskan jangan salahkan buaya sungai. (Ist)

Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil alias Molen menemui sejumlah massa dari perwakilan PMII Pangkalpinang, MPTB Babel, dan Persatuan Pelajar Indonesia Raya (PARINDRA), saat gelar aksi damai, perihal mempertanyakan terkait ambruknya proyek Jembatan Air Karabut senilai 25,9 miliar, yang menggunakan anggaran APBD Kota Pangkalpinang. Kamis (12/11/2020).

Disela-sela aksi berlangsung, orang nomor satu di Kota Pangkalpinang tersebut menyikapi isu buaya, yang tertera dalam spanduk yang dibawa oleh peserta aksi.

"Jangan menyalahkan buaya darat dan eh buaya sungai, iya benar. Semuanya benar, maklum lah adek-adek kita penuhi keinginan mereka, malah kita mereka untuk kawal biar pelaksanaan ini selesai," tukas Molen.

Adapun, salah satu poin tuntutan para massa pendemo tentang buaya adalah meminta para pejabat yang bertanggungjawab terhadap robohnya Jembatan Air Karabut untuk tidak menyalahkan buaya sungai.

"Karena buaya sungai tidak mengerti apa-apa tentang proyek pembangunan jembatan. Tetapi marilah kita meminta pertanggungjawaban ini kepada buaya darat, karena buaya daratlah yang bisa memakan semen, besi dan paku-paku," ungkap salah satu peserta orasi.

Menanggapi sejumlah massa pendemo tersebut, menurut Molen, aksi demo tersebut mengingatkan masa lalu dirinya semasa masih muda atau mahasiswa disaat melakukan aksi.

"Ini mengingat masa lalu saya dulu seperti ini, mungkin kayaknya ini hukum karma kali, ya. Dulu saya mendemo ini saya" kata Molen.

Molen menyebut baru kali ini dirinya didatangi para massa pendemo selama menjabat Walikota Pangkalpinang. Ia mengaku, telah menunggu kedatangan para massa.

"Baru sekali ada yang mendemo saya, untuk itu. Saya tunggu tadi sebelum jam 9 dengan jadwal mereka, saya menanti kehadiran mereka," tukasnya.

Ambruknya proyek jembatan Jerambah Gantung saat proses pengerjaan, kata Molen telah disikapi oleh pihaknya.

“Ini sudah seminggu ini kita keluar Tim Ahli terkait ini, yang mana yang layak masih dipakai, mana yang harus diganti. Tidak ada penambangan anggaran, enggak ada," tukasnya.