Konten Media Partner

Biro Perekonomian Papua Barat: Jangan Saling Menyalahkan atau Menyerang

19 Agustus 2021 16:31 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jefry Jech Verson Auparay
zoom-in-whitePerbesar
Jefry Jech Verson Auparay
ADVERTISEMENT
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Papua Barat, Selaku Kepala Biro Perekonomian Papua Barat, Jefry Jech Verson Auparay, mengungkapan belakangan ini kinerja Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, disoroti melalui media online, terkait masa kepemimpinannya selama empat tahun belakangan ini.
ADVERTISEMENT
"Saya selaku Ketua Majelis Pemuda Indonesia Papua Barat, saat ini mengimbau agar tidak saling menyalahkan atau saling menyerang. Mari melihat Papua Barat seutuhnya, itu yang utama dulu. Karena belakangan ini banyak kritikan terkait kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat," kata Jefry Jech Verson Auparay kepada wartawan di Manokwari.
Menurutnya, saat ini banyak kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa tidak melakukan apa-apa. Namun perlu diketahui bahwa ada yang sedang mencari nama dan punya target dalam Pilgub Papua Barat tahun 2024.
"Saya pikir imbauan yang disampaikan itu keliru dan menyesatkan. Bagi saya mari kita saling menjaga. Saya harap jangan kita saling menyalahkan dan menyerang," katanya.
Auparay mengingat, dalam 2 tahun belakangan ini seluruh dunia sedang dilanda COVID-19 bukan hanya di Papua Barat, tapi seluruh dunia sehingga mengakibatkan beberapa sektor mengalami kelumpuhan.
ADVERTISEMENT
"Keputusan presiden tentang penanggulangan COVID-19 dan bantuan Bapok yang dibagikan kepada pemerintah, merupakan instruksi presiden. Bahkan presiden turut membagikan Bapok, maka hal serupa dilakukan gubernur Papua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk turut memberikan bantuan ke masyarakat. Kalau seorang gubernur yang juga adalah ketua Nasdem Papua Barat membagikan sembako dan itu juga dilakukan oleh partai politik lain, kenapa tidak disoroti ketua partai lain," ujarnya.
Gubernur selaku kepala daerah wajib melihat rakyatnya, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi masalah politik harus dikesampingkan dan mementingkan urusan kemanusiaan yang paling penting. Sementara itu, pemerintah saat melakukan kebijakan seperti mengalokasikan dan melakukan refocusing anggaran dan pemberian bantuan untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia sesuai Inpres dan keputusan menteri keuangan.
ADVERTISEMENT
"Atas Inpres itu gubernur mendistribusikan Bapok di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Bagimana hal itu dijadikan sebagai bentuk pencitraan. Saya sampaikan apa dilakukan gubernur tidak ada pencitraan. Selaku kepala daerah merasa simpati kepada rakyatnya, kepada siapa rakyat harus mengadu kalau bukan kepada pemerintah," ungkapnya.
Ia mengatakan, masalah politik harus dikesampingkan, dan memiliki rasa peduli kepada rakyat. Pemerintah Provinsi Papua Barat merupakan milik seluruh rakyat Papua Barat.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, menyindir Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, terkait janji politiknya untuk melakukan pengaspalan jalan provinsi saat mencalonkan diri pada Pilgub Papua Barat.