Lambert: Jika Pemerintah Hanya Mekarkan Papua, Berarti Kita Rasa Dikucilkan

Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD Lambert Jitmau, foto: Yanti/Balleo News

Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD Lambert Jitmau mengatakan, pemekaran calon provinsi papua barat daya (PBD) semata-mata bertujuan untuk memperpendek rentan kendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Sorong raya.

"Pemekaran di tanah Papua berarti termasuk juga Papua Barat. Jika pemerintah pusat hanya memekarkan di Papua dan tidak melakukan pemekaran di Papua Barat, berarti kita disini merasa dikucilkan, tidak dihargai dan merasa dianaktirikan," ungkap Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD yang juga merupakan Wali Kota Sorong, Selasa (15/3).

Menurut Lambert, jika Pemerintah Pusat hanya memekarkan wilayah Papua sementara Papua Barat tidak dimekarkan, maka hal ini tentunya bisa memicu terjadinya konflik di Papua Barat.

"Papua Barat hanya minta satu provinsi lagi untuk dimekarkan. Jangan kira di Papua saja yang ada konflik, sementara di Papua Barat tidak ada. Pasti ada konflik juga, daripada terjadi konflik disana sini mari kita arif dan bijak dalam mengambil keputusan yang menguntungkan seluruh warga masyarakat yang ada di tanah Papua," harap Lambert.

Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD Lambert Jitmau menerima pernyataan sikap dari Ketua Presidium Percepatan Pemekaran PBD Yosafat Kambu, foto: Yanti/Balleo News

Terkait hal itu, Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD meminta Pemerintah Pusat jangan abaikan permintaan akar rumput yang ada di Sorong Raya.

"Jika Provinsi Papua Barat Daya jadi, maka akan jadi pilot project kebhinekaan di Indonesia. Perbedaan disini bukan jurang pemisah, tapi merupakan pemersatu untuk membangun NKRI dari tanah Papua Barat. Jangan ada yang anak tiri dan anak emas di tanah Papua, pemerintah harus bagi kue pemekaran merata. Biarlah Tuhan yang membuat mukjizat di tanah ini," harapnya.

Kalau pemekaran, sambungnya, hanya berdasarkan pada kajian intelijen tentu tidak bisa. Pemerintah pusat diminta jangan lihat sebelah mata dan malas tahu, karena di Papua Barat merangkul semua etnis yang ada di nusantara.

"Pembagian kue yang ada jangan pilih kasih, harus sama di tanah Papua. Pemekaran jangan hanya pakai kajian intelijen, persyaratan-persyaratan sesuai undang-undang mau dikemanakan. Papua Barat Daya ini sudah diperjuangkan selama 19 tahun, dimana semua persyaratan sudah dipenuhi kalau diabaikan bagaimana," imbuhnya.

Oleh karena itu, Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD berpesan kepada Pemerintah Pusat agar sebelum menetapkan daerah otonom baru di Papua, jangan melakukan hal-hal yang membuat daerah lain tersinggung dan merasa diabaikan serta ditinggalkan, itu yang tidak boleh. Apalagi di wilayah Sorong Raya, semua kepala daerah memberikan dukungan penuh dalam segala hal untuk pemekaran calon provinsi Papua Barat Daya.

Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD memberikan arahan kepada warga Sorong Raya bahwa perjuangan pemekaran PBD masih terus berlanjut, foto: Yanti/Balleo News

"Perjuangan pemekaran PBD sudah 19 tahun dan akan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Pemerintah pusat tidak usah ragu dan khawatir, wilayah Sorong Raya memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah," akunya.

Dikatakan Lambert, pada zaman dahulu Soekarno menghadirkan negara ini tanpa berpikir apakah negara ini sudah hebat atau belum. Dimana Soekarno mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka dulu, yang lain-lain akan diurus kemudian.

"Begitu juga dengan calon provinsi Papua Barat Daya, hadirkan dulu nanti yang lainnya akan dilengkapi, jangan ada alasan klasik. Kalau tidak dimekarkan kami tim pemekaran akan terus berjuang. Kami ini pejabat jadi kami bisa menahan diri, tapi akar rumput yang ada di bawah ini tidak bisa dibendung karena mereka sudah capek dan lelah memperjuangkan hadirnya provinsi Papua Barat Daya. Tidak mungkin masyarakat hanya diam saja mengingat perjuangan sudah 19 tahun lamanya," tandas Lambert.