KPK Dalami Kemungkinan Dana Suap Meikarta Mengalir di Pilgub Jabar

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (kanan), di Plaza Balai Kota, Bandung, Selasa (30/10/2018). (Utara Jaya)

BANDUNG, bandungkiwari - Kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta berbuntut panjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penelusuran mengenai kemungkinan aliran dana untuk membiayai panggung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Barat 2018.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan uang senilai 13 miliar yang menyeret bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka juga mengalir kepada pihak lain untuk digunakan dalam pertarungan Pilkada.

"Saya belum melihat itu tapi nanti penyidik akan melengkapi tapi biasanya kita akan mendalami secara bertahap," kata Saut di Plaza Balai Kota, Bandung, Selasa (30/10/2018).

Saat ini Saut tidak bisa menyatakan uang dugaan kasus suap mega proyek Meikarta mengalir di panggung Pilgub Jawa Barat. Namun, dia juga tidak menampik apabila harus ada penelusuran lebih mendalam terhadap kemungkinan tersebut.

Oleh karenanya, Saut akan terus mengumpulkan bukti terkait kasus suap perizinan pembangunan Meikarta. Disamping penelusuran dilakukan dengan mengorek keterangan dari sejumlah saksi yang terus dihadirkan.

"Kita juga tidak bisa bilang tidak ada. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang,” kata Saut.

“Jadi perlu waktu karena KPK tidak boleh menyebutkan juga di depannya makanya selalu merunut pelan-pelan ke belakang, kroscek lagi baru kemudian kita bisa membuktikannya."

Saut enggan berspekulasi menyatakan bahwa sudah ada aliran dana yang dipakai untuk operasional Pilgub Jawa Barat. "Banyak kasus orang disebut tapi ternyata orang tidak berperan oleh karena itu perlu waktu untuk mendalaminya," tegasnya.

Ditambahkan Saut, masyarakat agar bersabar menunggu proses dugaan suap Meikarta ini. Dia memastikan KPK akan terus bekerja keras membongkar kasus yang sudah menyeret kepala daerah ini.

"Saya belum bisa nyebut karena kamu pasti nanya siapa orangnya. Sabar saja dulu pengertian dan kawan kawan peran orang per orang seperti apa dalam setiap kasus mendalaminya," imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya, Saut mengungkapkan kasus suap ataupun korupsi yang melibatkan kepala daerah beberapa di antaranya diketahui mengalir untuk pembiayaan Pilkada. Bahkan dia menyebut hal itu pernah terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Pernah ada beberapa kali di Jawa Barat alirannya ke sana. Apakah ada aliran ke sana kita dalami dulu," katanya.(Utara Jaya)