Bahas Kedatangan TKA, DPRD Gorontalo Akan Gelar Pertemuan dengan Gubernur

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna. Minggu, (19/7). Foto: Dok istimewa

GORONTALO - DPRD Gorontalo akan menggelar pertemuan yang membahas tentang pencanganan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan rapat pada hari Senin (20/7) besok. Rapat yang nantinya akan digelar itu, akan mendatangkan dinas terkait, yaitu, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Imigrasi, termasuk pihak perusahaan dan juga Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

“Saya sebagai komisi empat akan bertanggung jawab terhadap hal ini. Ini tugas dan juga mitra dari komisi kami,” ucap Hamid, Minggu (19/7).

Sejumlah mahasiwa mempertanyakan akan diadakannya rapat tersebut. Hamid kemudian memastikan dirinya akan hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan nantinya.

“Kalau saya tidak hadir nanti, maka saya akan mundur dari jabatan,” tandasnya.

Selain Hamid, terdapat dua anggota dewan Provinsi Gorontalo. Di antaranya yaitu, Thomas Mopili dan Nasir Majid.

Thomas Mopoli merupakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Thomas menuturkan, soal investasi pemerintah tetap membutuhkan hal tersebut. Tetapi tidak menghiraukan kaidah-kaidah pemasukan tenaga kerja asing.

“Kami ditambah dengan mahasiswa, bersama untuk mengawal kesenjangan yang terjadi selama ini. Ada tenaga buruh kasar, juga ditempati oleh tenaga asing, ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Sebutnya, banyak para pekerja yang saat ini tidak memiliki lagi pekerjaan. Dalam perusahaan, banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian diisi oleh tenaga kerja asing.

“Ini yang kami coba untuk memposisikan diri sebagai speaker. Dari masyarakat yang suaranya tidak terdengar oleh Pemerintah Provinsi, agar nantinya didengar oleh pemerintah,” paparnya.

Thomas menuturkan, pada hari Senin nanti, DPRD Provinsi Gorontalo akan mengundang semua pihak terkait.

“Kami merencanakan itu, dengan jaminan kami mundur. Kalau ternyata pertemuan tidak terjadi, kami akan mundur,” pungkasnya.

Thomas Mopili, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Foto: Dok banthayoid (Fadhil Hadju)

Sementara itu, Koordinasi Aksi, Hidayat Musa mengungkapkan, pihaknya menilai DPRD Provinsi Gorontalo tidak mampu untuk menjawab tuntutan mereka untuk mendatangkan dinas terkait.

“Kita sampai ke kesepakatan pertemuan pada Senin nanti.Kami sangat mengharapkan pertemuan ini bisa diadakan. Karena aksi yang kami lakukan ini, mereka tidak bisa mendatangkan pihak Disnaker,” ujarnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo, Arlan menuturkan, aksi yang dilakukan tersebut murni untuk memperjuangkan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

“Kita ingin mewujudkan kesetaraan kerja antara tenaga kerja lokal maupun asing. Baik dalam hal upah, fasilitas kerja, dan juga jaminan kesehatan,” tuturnya.

Kata Arlan, jika nanti pada hari Senin pihak DPRD tidak menggelar rapat, maka pihaknya akan melakukan gerakan secara hukum.

“Karena ada pernyataan tadi mereka akan mengundurkan diri,” ucapnya.

-----

Reporter: Fadhil Hadju