Bukan MBG, Papua Butuh Pendidikan Gratis!

Ilustrasi Pendidikan. Sumber: Canva (Milik Pribadi)

Dilansir dari berita Tempo, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan makan bergizi gratis merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Pigai mengatakan tujuan dari MBG adalah menghasilkan manusia berkualitas dan kompeten menuju 2045. Namun, Menteri HAM Natalius Pigai sepertinya tidak mengetahui bahwa pendidikan juga harus dipenuhi sebagai dasar dari HAM yang perlu juga diperhatikan.

Negara yang menjunjung tinggi demokrasi ini tentu paham akan landasan utama yang digunakan sebagai pedoman hidup kita sebagai warga NKRI, kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28C dan 31 sudah jelas mengatur kita untuk selalu mengutamakan pendidikan. Rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berhak dibiayai sampai 12 tahun yang termasuk pada program wajib belajar.

Lalu, masih pantaskah Menteri HAM menyampaikan pernyataan bahwa makan bergizi gratis merupakan bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan negara? Sedangkan pendidikan diabaikan begitu saja? Bukan hanya itu, masalah pendidikan yang pada umumnya mudah diatasi, tapi berasa dibuat sulit oleh pemerintahan belum terselesaikan juga dengan maksimal dan optimal. Masih banyak juga daerah yang belum merata akses pendidikannya.

Jika tidak pernah diatasi, kita akan dibuat semakin bodoh oleh negara, hal yang harus kita sadari dengan mata terbuka dan tana pakai kacamata kuda untuk melihat suatu kebijakan. Apalagi berharap sekadar dengan memberikan makanan bergizi gratis akan menghasilkan manusia berkualitas dan kompeten tahun 2045!

Beberapa waktu yang lalu, ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan sebelumnya menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Seharusnya pemerintah sudah sadar dan patut melakukan evaluasi terkait kebijakan yang sudah dikeluarkan itu. Papua sebagai salah satu daerah yang memiliki keunikan dan keberagaman yang begitu indahnya masih saja tidak menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan infrastruktur yang memadai untuk mereka bisa akses pendidikan dengan layak seperti daerah lainnya.

Siswa bersiap menyantap menu makan bergizi gratis perdana di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025). Foto: Martinus Eguay/ANTARA FOTO

Mereka tidak butuh makanan yang bergizi, yang mereka inginkan hanya pendidikan yang gratis. Coba saja pemerintah mengalokasikan dana makan bergizi yang ternyata itu pun tidak gratis kepada beasiswa yang banyak untuk daerah-daerah yang sekiranya memiliki banyak anak muda yang seharusnya mereka belajar untuk menuntut ilmu sehingga harapan bersama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas akan mudah terpenuhi dengan cepat. Namun sayangnya itu hanya bunga tidur yang tidak akan pernah nyata.

Pun dengan hal yang sama, sepertinya pemerintah belum melihat perkembangan dari Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Tanah Papua. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, IPM Provinsi tertinggi berada di DKI Jakarta, dengan angka mencapai 84,15 atau masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan terendah di Papua Pegunungan 54,43.

Dari data ini, seharusnya pemerintah mengevaluasi kenapa hal itu bisa terjadi di tanah Papua? Bagaimana cara kita supaya IPM tanah papua semakin meningkat dari tahun ke tahun? Bukan malah, sekadar memberikan makan bergizi gratis, berharap IPM tanah Papua bakalan meningkat.

Meskipun, program makan bergizi gratis sudah tersebar di beberapa wilayah, beberapa guru merasa dengan program ini memang sekali makan anak bakalan terpenuhi. Namun, apakah kita bisa memegang kendali penuh untuk makanan anak pada selanjutnya? Bahkan di rumahnya sendiri? Bisa saja mereka tidak bisa makan karena akibat dari efisiensi anggaran yang membuat pekerjaan orang tua mereka jadi hilang dan mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain berharap pada MBG! Tentu ini merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri, namun pemerintah seakan berpendapat dengan manis bahwa semua akan baik-baik saja.

Alangkah baiknya sebelum menentukan kebijakan, pemerintah menerima masukan dari segala aspek yang ada pada masyarakat, tanyakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Bukan sekadar untuk memenuhi list program pemerintah yang wajib dilaksanakan. Indonesia emas 2045 terlahir dengan adanya generasi muda yang kritis dan punya daya saing dalam intelektual.

Bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut, jika pendidikan dan kesehatan dinomorduakan dan banyak yang menanggung akibat dari efisiensi anggaran yang sudah dilakukan.