Mahmakah Konstitusi Putuskan Pemakzulan Presiden Yoon Terkait Dekrit Militer, Apa Artinya bagi Korsel?

Mahmakah Konstitusi Putuskan Pemakzulan Presiden Yoon Terkait Dekrit Militer, Apa Artinya bagi Korsel?

Para pengunjuk rasa yang menentang pemakzulan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bereaksi setelah mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 April 2025 di Seoul, Korea Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang memakzulkan Presiden Yoon Seuk Yeol disambut kegembiraan dan kesedihan dari para pendukung Yoon dan penentangnya yang turun ke jalan menjelang putusan. Hingga kini polisi bersiaga jika terjadi aksi demonstrasi disertai kekerasan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan suara bulat menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (04/04). Putusan ini merupakan tindak lanjut atas dekrit militer yang diumumkan Yoon akhir tahun lalu.

Dekrit darurat militer yang diberlakukan Yoon pada Desember silam dipandang secara luas telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik.

Kekuasaan Yoon lantas ditangguhkan ketika parlemen Korea Selatan memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.

Kini, setelah Yoon dimakzulkan, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Yoon juga menghadapi dakwaan lain atas pemberontakan yang dituduhkan padanya.

Apa reaksi atas putusan pemakzulan ini?

Partai oposisi di Korsel, Partai Demokrat, menggambarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Jumat (04/04) sebagai kemenangan besar bagi rakyat, lapor kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Sementara pengacara Yoon, Yoon Gap-geun, mengeklaim seluruh proses persidangan "tidak sah dan tidak adil".

"Dan hasilnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak kami pahami dari sudut pandang hukum," katanya kepada wartawan setelah putusan tersebut.

Para pengunjuk rasa yang bereaksi setelah mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 April 2025 di Seoul, Korea Selatan.

"Saya merasa menyesal bahwa ini sepenuhnya merupakan keputusan politik," tambahnya.

Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan mereka menerima hasil pengadilan dan meminta maaf kepada rakyat Korea.

Bagaimana reaksi pendukung Yoon dan penentangnya?

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan disambut gembira oleh kelompok anti-Yoon yang berkumpul di jalan-jalan di Seoul.

"Saya tidak bisa tenang. Saya sangat senang dengan pemakzulan ini. Saya hanya sedih karena butuh waktu lama untuk membuat putusan ini," kata Won Seonhee, yang berusia 66 tahun.

Warga Korsel yang lain, Haeson Song, 30 tahun, mengaku merasa penuh harapan sekaligus cemas tentang masa depan negaranya.

Woo Seon-hee (kiri) menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi Korsel.

Sementara itu, seorang pendukung Yoon ditangkap aparat kepolisian karena merusak jendela bus polisi di dekat Mahkamah Konstitusi, menurut laporan media setempat.

Dalam foto yang dipublikasikan oleh media lokal, seorang pria yang mengenakan pelindung tubuh dan masker gas serta helm, terlihat memegang tongkat panjang di dekat jendela bus, dengan lubang besar yang pecah di kaca.

Menurut laporan media lokal, beberapa orang mencoba menghentikannya namun gagal. Polisi akhirnya melacaknya dan menangkapnya.

Polisi Korea Selatan telah memobilisasi "semua sumber daya yang tersedia" hari ini untuk menggagalkan kemungkinan kekerasan.

Polisi anti huru-hara memblokir jalan untuk melindungi para pendukung Yoon saat mereka berkumpul pada 4 April 2025 di Seoul, Korea Selatan.

Apa arti putusan pemakzulan ini?

Pada Desember 2024, Yoon dicopot sementara dari jabatannya, setelah parlemen memutuskan memakzulkannya terkait keputusannya menerapkan darurat militer.

Yoon dilucuti dari kekuasaannya, tetapi masih menjabat sebagai presiden secara resmi.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan harus mengonfirmasi pemakzulannya dan memberhentikannya secara permanen—yang baru saja dilakukan pada Jumat (04/04).

Selama beberapa bulan terakhir, panel hakim mendengarkan bukti dari mereka yang terlibat malam itu—mulai dari komandan militer, perwira intelijen, dan politisi, hingga Presiden Yoon sendiri.

Presiden Yoon saat mengumumkandarurat militer di Kantor Kepresidenan pada 3 Desember 2024 di Seoul, Korea Selatan.

Pertanyaan yang harus dijawab di pengadilan adalah: apakah Yoon melanggar konstitusi ketika ia mengumumkan darurat militer?

Konstitusi Korsel menyatakan darurat militer hanya boleh digunakan selama masa perang atau keadaan darurat lain yang serupa.

Konstitusi juga menyatakan anggota parlemen harus diberi kesempatan untuk memberikan suara mengenai darurat militer.

Selama persidangan, Yoon mengeklaim ia hanya ingin memperingatkan warga Korea Selatan tentang bahaya partai oposisi, seraya menambahkan bahwa ia mengirim pasukan untuk menjaga perdamaian.

Baca juga:

Namun menurut yang lain, Yoon memerintahkan tentara untuk mendesak anggota parlemen keluar dari parlemen agar menghentikan mereka memberikan suara menentang dekritnya.

Putusan hari ini menjadikan pemakzulan itu resmi: Yoon bukan lagi presiden Korea Selatan.

Pemilihan umum dadakan akan diadakan dalam waktu 60 hari untuk memilih penggantinya.

Bagaimana proses pemakzulan ini bermula?

Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, yang mengejutkan Korea Selatan dan seluruh dunia.

Ia mengeklaim penerapan darurat militer itu untuk menyelamatkan negara dari simpatisan Korea Utara.

Namun, hal itu secara luas dipandang sebagai manuver untuk menghadapi musuh-musuh politiknya, karena ia semakin terkekang oleh oposisi yang kuat di parlemen.

Para pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang Presiden Korea Selatan pada 5 Desember 2024 di Seoul, Korea Selatan.

Sejak saat itu, Yoon telah dimakzulkan oleh anggota parlemen dan didakwa melakukan pemberontakan.

Oposisi juga menggunakan mayoritas parlemennya untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo.

Yoon ditangkap pada Januari, dan dibebaskan pada Maret setelah penahanannya dibatalkan karena alasan teknis.

Imbas dari gejolak ini, Korea Selatan telah dilanda kekacauan politik selama beberapa bulan terakhir, dan rakyatnya menjadi semakin terpecah belah.

Bagaimana pemakzulan dilakukan di Korea Selatan?

Pemakzulan presiden bukanlah hal yang baru bagi Korea Selatan, yang terakhir kali menyingkirkan Presiden Park Geun-hye melalui proses ini pada 2016 silam.

Ironisnya, Yoon, yang saat itu menjadi jaksa, adalah orang yang memimpin penyelidikan terhadap mantan pemimpin Park Geun-hye—yang berujung pada pemakzulan Park.

Pertama, rancangan undang-undang pemakzulan harus diajukan oleh mayoritas anggota parlemen di Majelis Nasional, yang dalam kasus Yoon dipimpin oleh Partai Demokrat.

Pendukung Presiden Yoon berkumpul di Seoul, pada 4 April 2025.

Kemudian, setidaknya dua pertiga dari 300 anggota majelis harus memberikan suara mendukung mosi tersebut.

Pada 14 Desember, 2024 anggota parlemen memberikan suara mendukung pemakzulan Yoon, yang menyebabkan penangguhannya.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang untuk memutuskannya.

Jika Yoon dimakzulkan, pemungutan suara harus diadakan dalam waktu 60 hari untuk memilih pemimpin negara berikutnya.