Mahasiswa S3 FH UNS, Soroti Politik Uang pada saat Kampanye

Mahasiswa S3 Fakultas Hukum UNS, Henry Indraguna, menyoroti politik uang pada saat pelaksanaan kampanye di Indonesia. Hal ini didasarkan dengan pengalamannya saat menjadi Caleg Dapil 5 Jawa Tengah tahun 2019 silam

SOLO - Mahasiswa S3 Fakultas Hukum UNS, Henry Indraguna, menyoroti politik uang pada saat pelaksanaan kampanye di Indonesia. Hal ini didasarkan dengan pengalamannya saat menjadi Caleg Dapil 5 Jawa Tengah tahun 2019 silam.

Menurutnya, ketika seseorang hendak mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, Bupati, atau Gubernur maka tidak akan terlepas dengan namanya politik uang.

Oleh karena itu, saat ini dirinya tengah menyusun proposal penelitian disertasi guna membahas politik uang saat kampanye di Indonesia.

"Saya sudah sharing masalah persiapan saya untuk disertasi dengan Dekan FH UNS. Tadi diberikan arahan-arahan yang nantinya disertasi itu bisa menunjang saya pada saat pencalonan sebagai Anggota DPR RI tahun 2024 nanti," ucap Henry, Kamis (29/10) usai bertemu dengan Dekan FH UNS.

Melalui temuan-temuannya di lapangan saat mencalonkan diri sebagai Caleg Dapil 5 Jawa Tengah. Henry akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebagai bahan disertasi.

Menurut Henry, ketika seseorang hendak mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, Bupati, atau Gubernur maka tidak akan terlepas dengan namanya politik uang

"Saya itu pernah ditanya, ketika saya mau jadi calon bupati ditanya orang siap duit enggak? Saya tanya duit berapa, dia bilang kurang lebih 40-50 miliar. Nah, kalau uang itu saya siapkan terus saya duduk di kursi legislatif, pasti setelah itu saya mencari cara agar uang saya bisa kembali. Gimana caranya? Ya itu pasti korupsi, enggak mungkin enggak korupsi," jelas Henry.

Henry mengkhawatirkan jika hal ini terus berlanjut, maka nantinya pasti tidak ada penyelesaian dan pasti ujung-ujungnya adalah korupsi.

Usai bertemu dengan Dekan FH UNS, Henry mendapatkan beberapa pengarahan, serta diminta melakukan perbandingan dengan pelaksanaan kampanye yang ada di Belanda.

"Jadi pertimbangannya nanti adalah hukum yang ada di Belanda sana, saya siap. Ini nanti saya pikirkan juga bahwa disertasi saya ini harus berhubungan dengan Pileg 2024 nanti. Harapannya, ada satu terobosan hukum, sehingga pada saat nyaleg nanti, ini bisa menjadi contoh ke depan. Kalau mau nyaleg, nyabup, pemilihan kepala daerah tidak perlu keluar uang segitu banyaknya. Bila perlu bawa badan saja, jika kita bawa badan dan enggak keluar duit, pasti kerja kita akan benar," pungkasnya. (Fernando Fitusia)