Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Politisi PDIP: Kita Mencari Formula yang Pas

Politisi senior PDIP, Aria Bima. FOTO: Fernando Fitusia

SOLO - Menanggapi penolakan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya baru-baru ini, politisi senior PDIP, Aria Bima mengatakan hal tersebut boleh-boleh saja. Namun menurutnya, Wali Kota Bogor itu harus menyampaikan alasan.

"Silahkan Pak Bim, Wali Kota Bogor memberikan pendapat menolak dengan argumentasi. Tolakan dengan argumentasi itulah yang harus dibawa ke ranah akademis. Atau bagi yang mengusulkan juga sama-sama dibawa ke ranah akademis. Karena kita mencari formulasi demokrasi yang pas," papar Aria usai mengikuti kegiatan Sosialisasi Program KUR dan Lembaga Keuangan Untuk Kredit Usaha Rakyat, di Tosan Hotel Solo Baru, Kamis (13/10/2022).

Aria Bima mengutarakan untuk pemerintah daerah tingkat II atau kabupaten/kota diperlukan legitimasi pemerintah demi efektifitas jalannya pemerintahan selama 5 tahun.

"Kalau hanya sekedar wacana untuk mempermasalahkan dan mempersoalkan pemilu lewat DPRD, saya tidak anti, tapi itu perlu menjadi diskursus untuk kita semua," katanya.

Bima menyebut, Pemilihan tidak langsung bukanlah wacana yang baru. DPR, lanjut dia terus melakukan evaluasi terhadap metode penyelenggaraan pilkada hingga yang terbaik.

"Jadi menurut saya, silakan saja kalau mau ada kajian-kajian mengenai efektifitas kita berdemokrasi. Baik demokrasi yang prosedural dengan coblosan maupun lainnya. DPR akan selalu terbuka mengevaluasi undang-undang pilkada, pilpres, pemilihan DPD setiap 5 tahunan,”terangnya.

“Kita berdemokrasi ini masih mencari formulasi yang paling pas dan baik. Baik yang mana ? Baik minimal untuk mendapatkan pimpinan pimpinan yang tidak jelek. Bukan sesuatu yang statis, human yang kemudian tidak bisa kita evaluasi. Kita masih perlu mana yang terbaik dan tentunya DPR akan terus melakukan pemantauan," lanjutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor yang juga Ketua APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Bima Arya dengan tegas telah menolak wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau oleh DPRD yang digulirkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ia menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur. Apalagi jika partisipasi rakyat dibatasi.

"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembalalan," ujarnya, Rabu (12/10/2022) kemarin.

(Fernando Fitusia)