ORI: Simbol Kemandirian, Pelayanan Publik Berintegritas

Kelahiran Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 adalah sebuah tonggak penting dalam sejarah ekonomi dan keuangan Indonesia. ORI menjadi mata uang pertama yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia setelah meraih kemerdekaan, menggantikan mata uang yang sebelumnya dikuasai oleh penjajah. Dengan diterbitkannya ORI, Indonesia tidak hanya menunjukkan bahwa ia telah merdeka secara politik, tetapi juga secara ekonomi. ORI menjadi simbol kemandirian bangsa dalam mengelola perekonomiannya, sekaligus sebagai bukti bahwa Indonesia berdaulat penuh sebagai negara.

Benny Eko Supriyanto - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) mengingatkan kita kembali pada semangat kemandirian dan integritas yang diusung oleh ORI. Setelah 78 tahun sejak kelahirannya, ORI tetap menjadi inspirasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tema "Pelayanan Publik Berintegritas" yang diangkat tahun ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai kemandirian, integritas, dan transparansi dalam mengelola keuangan negara.

ORI sebagai Simbol Kemandirian Ekonomi

ORI bukan hanya sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol perjuangan untuk kemandirian ekonomi Indonesia. Saat ORI pertama kali diperkenalkan, negara ini baru saja merdeka dan sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi. Penerbitan ORI menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada mata uang asing atau penjajah. Dengan mata uang sendiri, Indonesia dapat mulai mengelola sistem keuangannya, mengatur kebijakan fiskal, dan membangun fondasi perekonomian yang kuat dan mandiri.

Kemandirian ekonomi inilah yang menjadi pilar utama pembangunan nasional. Dengan mengelola sumber daya secara mandiri, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. ORI menandakan bahwa bangsa ini mampu mengelola keuangannya sendiri, tanpa campur tangan dari pihak luar, dan menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pelayanan Publik Berintegritas

Seiring dengan simbol kemandirian, ORI juga menjadi titik awal bagi pelayanan publik yang berintegritas. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, integritas adalah nilai yang sangat penting. Kementerian Keuangan, sebagai pengelola utama keuangan negara, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip-prinsip integritas. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Integritas dalam pelayanan publik berarti bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasari pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kebijakan fiskal, termasuk dalam hal perpajakan dan pengelolaan anggaran negara, harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan integritas yang tinggi, Kementerian Keuangan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara digunakan seefektif mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Transformasi Menuju Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan

Transformasi berkelanjutan menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk menjaga kemandirian ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperbarui kebijakan dan sistemnya agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur keuangan digital, reformasi perpajakan, serta berbagai inisiatif untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, baik melalui edukasi keuangan, pemberdayaan UMKM, maupun pengembangan sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang dilakukan tidak hanya fokus pada angka-angka makroekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Komitmen Kementerian Keuangan untuk Indonesia yang Lebih Baik

Peringatan HORI bukan hanya perayaan sejarah, melainkan refleksi atas perjalanan panjang bangsa ini dalam membangun ekonomi yang berdaulat. Komitmen Kementerian Keuangan untuk memberikan pelayanan publik yang berintegritas dan memperkuat kemandirian ekonomi adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih baik, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, Kementerian Keuangan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di usia yang ke-78, ORI tetap menjadi inspirasi dalam perjalanan bangsa ini menuju kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Kemandirian ekonomi dan pelayanan publik berintegritas bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dilakukan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan semangat yang sama seperti saat pertama kali ORI diterbitkan, Indonesia terus melangkah maju untuk menjadi bangsa yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di panggung global.

HORI ke-78 adalah pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kemandirian dan integritas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan bagi semua. Kementerian Keuangan, sebagai pengawal keuangan negara, akan terus menjaga komitmen ini dengan sepenuh hati, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.