Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor? Ini Penjelasannya

Ilustrasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Foto: Pexels

Mulai Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema pemungutan Opsen Pajak ke para pemilik kendaraan bermotor. Apa itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor?

Dikutip dari buku Literasi Kewirausahaan dan Keuangan karya Siti Resmi, dkk., Opsen adalah pungutan pajak tambahan berdasarkan presentase tertentu.

Artinya, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan opsen yang dikenakan oleh pemerintah kota/kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenal Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Ilustrasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Foto: Pexels

Sederhananya, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan pokok PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aturan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Berdasarkan UU HKPD, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terbagi menjadi dua, yakni tambahan pajak untuk kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Merujuk Pasal 83 ayat (1) UUU HKPD, tarif Opsen PKB dan BBN-KB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang. Pembayarannya dilakukan bersamaan dengan PKB melalui Samsat setempat.

Dengan begitu, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor, yaitu BBNKB, Opsen BBNKB, PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

Agar memudahkan pengawasan dan pembayaran, pada bagian belakang STNK Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran akan ditambahkan dua kolom baru untuk mencatat opsen PKB dan opsen BBN-KB.

Baca Juga: STNK Bakal Punya Dua Kolom Pajak Baru, Begini Tampilannya

Contoh Perhitungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Ilustrasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Foto: Pexels

Agar semakin paham, simak contoh perhitungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor berikut yang dikutip dari buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Damas Dwi Anggoro, dkk.

(NDA)