Cara Mengurus SIUP Online Untuk Pelaku Bisnis

Suasanan pelayanan OSS di Kantor BKPM. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Bagi pemilik usaha, mengurus izin kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan hal yang wajib dilakukan. Cara mengurus SIUP online bisa dilakukan melalui sistem perizinan terpadu alias online single submission (OSS).

Sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2018 yang dikutip dari oss.go.id, OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, terdapat beberapa badan usaha yang terbebas dari kewajiban menyandang izin SIUP, di antaranya:

- Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan.

- Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.

- Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, maupun pedagang kaki lima.

Cara Mengurus SIUP Online

Untuk dapat membuat SIUP secara online, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat dan melakukan aktivasi akun OSS. Setelah itu barulah bisa mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

Berikut cara mendapatkan NIB yang nantinya berfungsi sebagai identitas perusahaan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional:

1. Log in pada sistem OSS

2. Isi data-data yang diperlukan. Apabila pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping, serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan output surat pernyataan.

3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU, pelaku usaha juga perlu memasukkan informasi uraian bidang usaha.

4. Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan.

(AMP)