Konten dari Pengguna

Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

24 November 2021 9:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari User Dinonaktifkan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden/HO ANTARA
zoom-in-whitePerbesar
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden/HO ANTARA
ADVERTISEMENT
Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
ADVERTISEMENT
"Belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat," tutur Tito.
"Belanja APBD juga dapat menstimulasi pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi corona."
"Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar lima persen pada akhir 2021,” menjelaskan.
Tito menjelaskan pernyataan ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021. Turut hadir dalam kegiatan itu Menteri Keuangan dan pemda melalui video conference, awal pekan ini.
Tito melanjutkan, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen untuk mencapai target yang telah diuraikan, salah satunya pemda, seperti melalui realisasi belanja APBD.
ADVERTISEMENT

Mendagri Akan Monitoring Belanja APBD

Dalam perencanaannya, Tito akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi APBD setiap minggunya untuk mendorong percepatan realisasi APBD. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.
Tito juga meminta kepala daerah agar dapat menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah.
“Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan. Rapat Koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” tuturnya.
Tito juga tak luput mengapresiasi pemda yang mampu merealisasikan APBD TA 2021 dengan capaian tinggi. Beberapa provinsi dengan nilai persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu. Di antaranya Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara (Sulteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Jambi, Lampung, Maluku Utara (Malut), dan lainnya.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri per 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebesar 65,12 persen, sedangkan rata-rata persentase realisasi belanja APBD kabupaten sebesar 61,15 persen dan kota 59,08 persen.