Makan Bergizi Gratis Dimulai Awal Januari, Pakar Kesehatan Ingatkan 5 Hal Ini

Uji coba makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Surabaya. Foto: Diskominfo Surabaya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi program yang dilangsungkan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih. Program ini menjadi program unggulan Prabowo- Gibran yang akan dimulai Januari 2025 tahun depan. Prioritas penerima makan bergizi gratis yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah.

“Menurut saya program makanan bergizi gratis ini baik dan akan memberikan manfaat pada anak dikarenakan pertumbuhan anak sekolah sangatlah pesat. Sehingga tentu membutuhkan asupan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan otak, atau aktivitas fisiknya,” ujar Dede Nasrullah Pakar Kesehatan UM Surabaya, dalam keterangannya, seperti dikutip Basra, Jumat (29/11).

Akan tetapi, menurut Dede pemerintah harus memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah menentukan standard jenis makanan. Pemerintah pusat harus menentukan standard jenis makanan yang akan diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah.

“Jangan sampai nanti jenis makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kadar gizi sesuai dengan peruntukannya seperti variasi menu makanan agar anak- anak tidak bosan dan menghabiskan makanannya. Hal ini menjadi penting dikarenakan sasarannya bukan hanya anak- anak akan tetapi juga ibu hamil dan menyusui serta balita,” terangnya.

Kedua, memastikan tepat sasaran. Hal ini penting karena sering kali pemerintah pusat kurang memperhatikan hal ini sehingga tidak tepat sasaran dalam pemberian program- program kepada masyarakat. Tepat sasaran ini tentu harus dapat terjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia dan jangan sampai ada yang tidak mendapatkan program tersebut padahal di sana misalnya banyak anak yang risiko stunting atau gizi kurang.

Ketiga, memastikan kadar gizi makanan yang akan diberikan. Hal ini tentu sangat penting untuk diperhatikan. Dalam menentukan kadar gizi pemerintah perlu berkoordinasi melibatkan tim khusus mulai dari akademisi, perguruan tinggi dan konsultan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kadar gizi sesuai dengan sasaran.

Keempat, membentuk tim khusus di setiap daerah, agar setiap daerah menangani terkait program makanan gratis ini yang mungkin di bawah koodinasi dinas kesehatan.

“Tim khusus ini yang akan mengawasi terkait dengan program ini sampai pada tingkat bagian bawah dan terdistribusi dengan baik,” kata Dede.

Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program, dikarenakan program ini juga merupakan program yang masih baru di Indonesia sehingga monitoring dan evaluasi ini wajib dilakukan.

Monitoring dan evaluasi ini untuk mengukur keberhasilan program ini dan evaluasi keberlanjutan sampai periode akhir kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan terstruktur sehingga bisa dirasakan dampaknya oleh semua masyarakat Indonesia dan tentu program ini yang ditunggu oleh banyak masyarakat,” tukasnya.

Dede yang juga Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UMSurabaya menegaskan, yang terpenting dan harus diperhatikan dalam program makan bergizi gratis di sekolah ini ialah harus melibatkan orang tua, para pelaku pangan di tingkat lokal agar anak dapat mengkonsumsi dan mengenal berbagai diversifikasi pangan lokal. Harus diselenggarakan melibatkan banyak sektor khususnya pangan lokal sehingga ada dampak menggerakkan ekonomi di sekitar.

“Jangan sampai memberikan makanan yang tidak sesuai dengan karakteristik makanan dari daerah yang bersangkutan dan tentu juga harus memperhatikan kadar gizi. Ini menjadi poin untuk membiasakan anak makan makanan tradisional dan lokal yang ada di daerah mereka masing-masing," pungkasnya.