Wamenkes: Penanganan Stunting Bukan Hanya Sekadar Memberikan Makanan ke Anak

Forum Merdeka Barat (FMB) bertajuk "Langkah Penting Turunkan Stunting" yang digelar secara daring, Senin (26/6)

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante S Harbuwono menyebut, bahwa penanganan stunting bukan hanya sekadar memberikan makanan kepada anak-anak. Namun, penanganan stunting itu harus dilakukan melalui pendekatan spesifik dan sensitif. Pendekatan spesifik itu misalnya, memberikan makanan tambahan kepada anak-anak hingga mencegah anak-anak tersebut sakit dan sebagainya.

"Sedangkan pendekatan sensitif itu berhubungan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan setempat. Misalnya, kemiskinan, sanitasi yang baik, kemudian masalah budaya di setempat dan sebagainya," kata Dante, dalam sebuah acara Forum Merdeka Barat (FMB) bertajuk "Langkah Penting Turunkan Stunting" yang digelar secara daring, Senin (26/6) sore.

Dante juga menyebut, bahwa upaya penanganan stunting tidak hanya membutuhkan komitmen dari pemerintah pusat secara eksklusif. Tetapi juga dibutuhkan peran dan komitmen pemerintah daerah. "Dan ini dibutuhkan kerja sama dari kementerian/lembaga," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bid Advokasi, Penggerakan & Informasi (ADPIN) BKKBN, Sukaryo Teguh Santosa menjelaskan, bahwa secara nasional, tren kasus stunting dari tahun 2007 - 2022, flat turun sekitar 2 persen per tahunnya. Namun tren data stunting tersebut juga bersifat fluktuatif.

"Itu turunnya secara perlahan, tetapi mulai tahun 2016, penurunan stunting cukup bagus. Bahkan, saat pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan," kata Sukaryo Teguh Santosa, dalam kesempatan yang sama.

Ia menyebut, secara nasional, prevalensi stunting di Indonesia turun sebesar 2,8 persen dari tahun 2021-2022. Meski belum mencapai target 14 persen di akhir tahun 2024, namun menurutnya, penurunan stunting ini merupakan langkah awal yang bagus.

"Nah, tentu saja kita punya PR (pekerjaan rumah), karena untuk menurunkan (stunting) akhir tahun 2024 (menjadi) 14 persen, ini bukan pekerjaan mudah, maka perlu mitigasi faktor utama risikonya seperti apa," tandasnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan sejumlah strategi penanganan stunting di Kota Pahlawan. Strategi itu salah satunya dengan memetakan berapa banyak data jumlah bayi yang lahir setiap harinya. Dari data tersebut, kemudian dipisahkan per wilayah berapa bayi yang lahir normal dan stunting.

"Per hari harus tahu berapa bayi yang lahir di Surabaya. Karena bayi yang lahir ada di klinik, bidan, puskesmas dan rumah sakit. Mereka ini semua membuat laporan ke aplikasi Kementerian Kesehatan. Sehingga saya tahu berapa bayi lahir di Surabaya, yang stunting berapa," jelasnya.

Menurutnya, data balita stunting di Surabaya juga dapat diketahui per wilayah sampai di tingkat RT/RW. Termasuk pula berapa banyak data warga miskin dan pengangguran di wilayah tersebut. Nah, dalam upaya pencegahan atau penanganan stunting tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan pola gotong-royong.

"Setelah data diketahui, kemudian kita pisahkan, kita buat penanggungjawab dan pola gotong-royong itulah yang kita gunakan. Sehingga di Surabaya ini ada Kader Surabaya Hebat (KSH), sekitar 45.000 dan beliau inilah yang turun mendampingi," ungkap dia.

Eri juga menyatakan, bahwa pencegahan dan penanganan stunting di Surabaya bukan hanya dilakukan saat balita tersebut lahir. Namun, pencegahan dimulai ketika anak perempuan sudah memasuki siklus menstruasi.

Karena itu, sebelum menikah, Pemkot Surabaya mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti program Kelas Catin. Di mana dalam program ini, Catin akan diberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang diberikan meliputi segala aspek, terutama dari segi kesehatan.

"Itu kita dampingi sampai dia menjadi calon pengantin yang bagus. Setelah dia menikah, kita juga dampingi lagi sampai mereka hamil dan melahirkan," ungkapnya.

Data prevalensi stunting di Kota Surabaya mencatat, hingga akhir tahun 2022 turun menjadi 4,8 persen dari sebelumnya di tahun 2021 yang mencapai 28,9 persen. Di mana pada akhir tahun 2022, kasus stunting di Surabaya tercatat ada 923 balita dan turun menjadi 712 balita hingga akhir bulan Mei 2023.

Eri juga menambahkan, bahwa tidak seluruhnya penanganan stunting di Kota Pahlawan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Surabaya. Tetapi penanganan dilakukan pentahelix, dengan cara gotong-royong melibatkan semua stakeholder hingga perguruan tinggi.

"Kami (Pemkot Surabaya) tidak semua menggunakan APBD, karena di tempat kami ada orang tua asuh stunting. Nah, keterlibatan masyarakat ini yang menjadi kunci penanganan stunting di Surabaya," imbuhnya.