Produksi Smelter Freeport Gresik Diharapkan Tingkatkan Pajak Jatim

Didyk Choiroel, Sigit Danang Joyo dari Kemenkeu, Yunita Linda Sari (OJK), Bambang S. Hidayat (LPS Jatim) dan M. Noor Nugroho (BI) dalam Temu Media dengan tema “Sinergi Berkesinambungan Untuk Menjaga Stabilitas dalam Menghadapi Tantangan Global Tahun 2025”.

Surabaya (beritajatim.com) – Penerapan tarif PPN menjadi sebesar 12% pada tahun 2025 serta produksi pada Smelter Freeport Gresik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun berikutnya.

Selain itu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2025 diperkirakan akan melesat pasca Smelter Freeport Gresik yang diproyeksikan akan berproduksi 100% pada akhir 2024.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur merangkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo menyatakan Smelter freeport diharapkan mampu meningkatkan penerimaan perpajakan untuk tahun-tahun berikutnya. •

“Selain itu penerapan tarif PPN menjadi sebesar 12% pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari jenis pajak PPN & PPnBM,” kata Sigit Danang Joyo dalam Temu Media di Resto Arunaya jalan Bengawan Surabaya, Rabu (6/11/2024). •

Ditambahkannya dalam Rapat Koordinasi Gabungan yang dilaksanakan oleh seluruh unit vertikal DJP di wilayah Jawa Timur, diputuskan bahwa seluruh unit vertikal di wilayah Jawa Timur akan lebih memperhatikan aspek perpajakan terhadap Wajib Pajak di bidang Consumer Goods, Bahan Bangunan, dan Kesehatan.

Pada Triwulan III tahun 2024, ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan sebesar 4,91% (year-on-year). Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan ekspor dan tingginya permintaan domestik.

Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,79%, berkurang sebesar 0,56% dibandingkan Maret 2023. Angka prevalensi stunting juga mengalami penurunan yang signifikan, mencapai 6,10% pada tahun 2024, jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14%.

Pendapatan Negara Jawa Timur Capai Rp211,65 Triliun Hingga Oktober 2024

Hingga 31 Oktober 2024, total pendapatan negara yang terkumpul dari Jawa Timur mencapai Rp211,65 triliun. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp96,96 triliun, Bea Cukai Rp107,93 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp6,76 triliun.

Penerimaan Pajak

Pada periode tersebut, penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp96,96 triliun, tumbuh 7,79% (yoy) dan mencapai 74,51% dari target APBN 2024. Penerimaan ini terutama didorong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berkontribusi sebesar 59,68%, serta Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar 39,35%.

Penerimaan Sektor Jasa Keuangan & Asuransi

Sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 33% (yoy) seiring peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga.

Penerimaan Bea dan Cukai

Total penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp107,93 triliun, tumbuh 2,21% (yoy) dan sudah mencapai 71,01% dari target APBN. Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan Bea Masuk yang tercatat sebesar Rp5,5 triliun, didorong kenaikan nilai impor, peningkatan jumlah dokumen PIB, dan penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah. Penerimaan cukai tercatat sebesar Rp102,33 triliun, tumbuh 1,77% (yoy), didorong oleh produksi hasil tembakau yang meningkat serta bertambahnya NPPBKC baru.

Pertumbuhan Produksi Rokok

Hingga Oktober 2024, produksi rokok di Jawa Timur tumbuh sebesar 1,8 miliar batang atau sekitar 1,77% (yoy), dengan kontribusi utama dari jenis HT SKT, SPT, dan SPM, meski produksi HT SKM mengalami penurunan.

Realisasi Belanja Negara di Jawa Timur Capai Rp110,35 Triliun: Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Pemerintah telah merealisasikan belanja negara di Provinsi Jawa Timur hingga Oktober 2024 sebesar Rp110,35 triliun.

Dana tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp39,56 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp70,79 triliun.

1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur

Belanja K/L di Jawa Timur mencapai Rp39,56 triliun, dengan sektor pendidikan mendapatkan alokasi tertinggi sebesar Rp10,63 triliun.

Dana ini digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan pendidikan bagi 31.834 siswa, peningkatan akses dan mutu bagi 1.295 madrasah, serta peningkatan kualitas di 499 perguruan tinggi.

Di sektor infrastruktur, realisasi belanja mencapai Rp4,72 triliun dari pagu sebesar Rp8,19 triliun. Investasi infrastruktur ini diharapkan meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Timur, baik dari investor domestik (PMDN) maupun asing (PMA).

2. Prioritas Pertahanan dan Keamanan Jawa Timur

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,20 triliun pada enam K/L. Hingga akhir Oktober 2024, realisasi belanja untuk fungsi pertahanan dan keamanan mencapai Rp16,62 triliun, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan keamanan di Jawa Timur.

3. Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tiga kementerian terlibat aktif dalam penyaluran dana di Jawa Timur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan Rp3,31 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp468 miliar, dan Kementerian Agama mencapai Rp6,99 triliun.

4. Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa

Belanja Transfer ke Daerah mencapai Rp70,79 triliun atau 87,40% dari pagu yang dialokasikan ke 39 kabupaten/kota. Pendidikan menjadi sektor dominan dalam realisasi TKD dengan total anggaran Rp6,36 triliun.

Selain itu, Dana Desa telah mencapai realisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 97% dari pagu, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana.

5. Penyaluran Kredit Program dan UMKM

Sebagai dukungan terhadap UMKM, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp40,42 triliun kepada 781.632 debitur. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp641 miliar untuk 149.031 debitur di Jawa Timur. (ted)