Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi dan SBY

Foreign policy adalah istilah yang sering membuat banyak orang salah mengartikan karena ambigu. Terkadang masih ada yang mengartikan foreign policy sebagai kebijakan luar negeri atau politik luar negeri. Maka bisa dikatakan bahwa masih banyak yang salah kaprah dalam mengartikan istilah tersebut dengan menganggap kebijakan luar negeri sama dengan politik luar negeri. Hal ini termasuk ke dalam permasalahan ilmu bahasa klasik yang seolah dibiarkan saja. Padahal istilah dalam hubungan internasional sering memiliki makna yang berbeda dengan bahasa yang telah ada.

Jika kita teliti kembali kebijakan luar negeri adalah implementasi dari sebuah corak politik luar negeri suatu negara tertentu. Sedangkan politik luar negeri adalah identitas suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia). Contohnya seperti politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Kemudian jika terjadi permasalahan mengenai HAM di lingkungan eksternal maka kebijakan luar negeri Indonesia adalah dengan melalui diplomasi, perundingan atau menjadi mediator. Kebijakan luar negeri bisa dikatakan sebagai akumulasi adanya politik luar negeri. Sehingga kebijakan luar negeri suatu negara sifatnya tidak tetap sedangkan politik luar negeri sifatnya cenderung tetap. Tujuan dari kebijakan luar negeri sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan dari luar agar dapat memenuhi kepentingan dalam negeri (Lestari 2015). Dari penjelasan singkat terkait kebijakan luar negeri maka dirumuskan masalah “Mengapa kebijakan luar negeri tidak bersifat tetap?”.

Kebijakan luar negeri itu sifatnya tidak tetap karena kebijakan luar negeri berganti setiap kepemimpinannya berganti. Seperti kebijakan luar negeri pada pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Jokowi yang berbeda. Jika dilihat dari sisi operasional pada era SBY prinsipnya adalah “A Million Friends and Zero Enemies”, perspektif orientasinya adalah internasional, pendekatannya moderat dan toleran, dan perspektif subjeknya adalah politik dan demokrasi. Di era Jokowi sisi operasionalnya adalah "Diplomasi Membumi", sisi orientasinya adalah "berorientasi pada rakyat", pendekatannya tegas dan bermartabat, dan perspektif temanya adalah ekonomi kerakyatan berbasis kelautan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015).

source: https://pixabay.com/id/illustrations/president-indonesia-jokowi-3616060/

Dari sisi tersebut masa pemerintahan SBY lebih ringan karena melibatkan lebih banyak negara lain dibandingkan masa pemerintahan Jokowi yang lebih mengutamakan hal-hal yang mengutamakan kepentingan rakyat. Meskipun keduanya berbeda tetapi keduanya tetap menerapkan kebijakan politik bebas dan aktif. Karena dalam menentukan kebijakan luar negerinya tidak ada intervensi atau pengaruh dari negara lain. Walaupun Jokowi tetap menerapkan kebijakan politik bebas dan aktif tetapi di masa pemerintahan Jokowi ini tetap menuai kritik karena ada yang menganggap jika kebijakan yang ada saat ini membuat Indonesia lebih tertutup karena tidak terlalu mementingkan kepentingan internasional tetapi lebih mementingkan kepentingan rakyat.

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan SBY adalah kebijakan luar negeri yang proaktif dan canggih. Hal tersebut ditandai dengan menggunakan jargon “thousand friends zero enemy” untuk meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional dengan menunjukkan posisi penting Indonesia di dunia internasional. Juga perkataan SBY (2009),“no country perceives Indonesia as an enemy and there is no country which Indonesia considers an enemy. Thus Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies.”(B. Yusman dan Piccone 2014), yang dimana perkataan tersebut bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang mendorong kerja sama yang konstruktif dengan negara manapun. Kata-kata ini juga menyampaikan pesan lain kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang tidak menyukai konflik. Dari fakta tersebut, kami menyimpulkan bahwa SBY berusaha menjalin hubungan internasional dengan negara-negara ASEAN dan beberapa negara tetangga di sekitar ASEAN. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia sejak Orde Baru yaitu pola sirkular konsentris (Concentric Circle Formula). Konsep tersebut menjadikan ASEAN terletak pada concentric circle yang pertama dan berfungsi sebagai cornerstone politik luar negeri Indonesia yang berarti ASEAN menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Widiatmaja dan Albab 2019).

Kebijakan luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Jokowi memiliki visi yang berbeda. Jokowi secara eksplisit berupaya “reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global” (Widodo dan Kalla, 2014:12). Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga “kebebasan untuk menentukan arah hubungan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional” dan memposisikan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global yang efektif dengan mengutamakan isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia (Priyanto). Pendapat kebijakan luar negeri Jokowi tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan luar negeri SBY yang dinilainya elitis dan tidak terkait langsung dengan kepentingan nasional Indonesia khususnya pembangunan ekonomi dalam negeri (Putri, dkk 2018).

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi lebih berorientasi pada pembangunan dalam negeri misalnya mencapai kerjasama investasi dan perdagangan. Mengikuti instruksi dari Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengubah pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri dalam pernyataan kebijakan tahunan pertamanya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan bahwa Indonesia mengutamakan pengamanan kedaulatan Indonesia kemudian meningkatkan perlindungan WNI dan memperkuat diplomasi ekonomi. Menurut pernyataan sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menekankan tiga arah yang berpengaruh sebagai turunan dari kebijakan luar negeri dalam negeri. Pertama adalah penguatan ekonomi melalui kegiatan diplomasi. Arahan lain yang diperlukan adalah aktif dalam menerapkan mekanisme bilateral sebagai alat diplomasi bukan multilateral. Terakhir adalah memberdayakan wakil-wakil yang dilantik untuk lebih aktif mempromosikan keunggulan Indonesia terutama secara finansial. Berdasarkan beberapa tindakan dan pernyataan fokus pada peningkatan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang ada di Indonesia. Karena itu dalam setiap pertemuannya Jokowi selalu fokus pada hasil konkret dalam setiap agenda politik luar negeri. Oleh karena itu Jokowi seringkali menghindari pertemuan yang sekiranya tidak menghasilkan sesuatu yang diperlukan (Kompasiana 2022).

Kebijakan luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Jokowi bisa dikatakan jika tidak berbanding terbalik dengan SBY ataupun memiliki perbedaan yang signifikan. Namun masih banyak yang merasa kurang setuju dengan visi Jokowi yang ke dalam atau lebih terfokus pada dinamika dalam negeri. Padahal perbedaan latar belakang antara SBY dan Jokowi juga bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan gaya kepemimpinan Jokowi maupun SBY. Seperti Jokowi yang belum terbiasa dengan forum internasional multilateral sedangkan SBY yang berlatar belakang militer dan telah memiliki pengalaman politik nasional dan internasional. Maka daripada itu bisa disimpulkan jika profil politik SBY lebih kuat dibandingkan Jokowi.

Kemudian seperti yang ada di pernyataan sebelumnya bahwa Jokowi menerapkan kebijakan down to earth diplomacy atau diplomasi membumi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan down to earth diplomacy bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Down to earth diplomacy juga diartikan sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan domestik atau lebih tepatnya rakyat Indonesia dengan cara lebih mengutamakan isu sosial ekonomi yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara langsung. Hal tersebut menunjukkan jika di masa pemerintahan Jokowi ini tidak terlalu berfokus pada pembentukan citra positif di kancah internasional (Widiatmaja dan Albab 2019).

Kebijakan politik luar negeri tidak bersifat tetap karena pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif tergantung pada interpretasi pemimpin terhadap arti dari politik bebas dan aktif tersebut. Kebijakan luar negeri bisa berbeda setiap periodenya tergantung dengan latar belakang pemimpinnya saat itu. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia sudah banyak menjalin kemitraan bilateral yang membawa manfaat ekonomi secara langsung terhadap Indonesia. Walaupun begitu kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Jokowi ini mendapat kritikan bahwa Jokowi kurang memperhatikan pembentukan citra positif Indonesia di kancah internasional. Selain itu selama pemerintahan Jokowi Indonesia lebih sering merespons dibandingkan bertindak kepada isu internasional.

Jadi bisa disimpulkan bersama jika pemimpinnya berganti maka kebijakan luar negerinya juga akan berganti sesuai dengan visi pemimpin tersebut.