Pertamina Tambah 10 Penyalur BBM Satu Harga hingga ke Provinsi Baru di Papua

Peresmian 10 penyalur BBM satu Harga di Papua. Foto: Katharina/BumiPapua

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menambah 10 titik penyaluran BBM satu Harga di Bumi Cenderawasih..

Ke-10 penyalur tersebut menyebar hingga ke daerah pemekaran otonomi baru di Papua, yakni penyalur Iwur di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penyalur Embetpem di Kabupaten Nduga. Penyalur Kuari di Kabupaten Tolikara. Ketiga penyalur berada di Provinsi Papua Pegunungan.

Kemudian penyalur BBM Bikar di Kabupaten Tambrauw. Penyalur Aifat Timur Tengah, lalu penyalur Ambarbaken di Kabupaten Maybrat. Ketiganya berada di Provinsi Papua Barat Daya.

Lalu penyalur Demba di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Penyalur BBM Ekadide di Kabupaen Paniai. Penyalur Homeyo di Kabupaten Intan Jaya. Keduanya berada di Provinsi Papua Tengah. Lalu, penyalur Windesi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peresmian 10 penyalur BBM Satu Harga dilakukan bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian ESDM yang dilaksanakan di halaman Integrated Terminal Jayapura, Kota Jayapura, Kamis 24 Agustus 2023.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi, Komite BPH Migas, Wahyudi Anas dan Eman Salman Arief, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Bupati Tambrauw diwakili Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tambrauw, Tunggul Panjaitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D) Bapak Amiruddin, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Paniai, Soleman Boma.

Menjawab Masalah

Peresmian 10 penyalur BBM satu Harga di Papua. Foto: Katharina/BumiPapua

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyatakan peresmian BBM Satu Harga menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya pemerataan harga BBM di daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan dan Terluar.

"BBM Satu Harga ini merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat yang ada di wilayah Papua hingga Maluku," kata Edi.

Kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

“Dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan harga bagi masyarakat. Terkait masalah perbedaan harga yang sering disalahgunakan oknum tertentu. Kalau ada sampai kami dengar, langsung ditindaklanjuti di lapangan," ujar Edi.

BBM Satu Harga di Papua Maluku

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi saat peresmian 10 penyalur BBM Satu Harga di Papua. Foto: Katharina/BumiPapua

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi menjelaskan Pertamina senantiasa menjaga komitmen dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan telah beroperasinya lebih dari 412 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan terdapat 140 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua-Maluku pada tahun ini.

“Di wilayah Indonesia bagian timur khususnya dari Papua hingga Maluku terdapat 140 titik lembaga penyalur yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2023. Jumlah ini mendominasi seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dengan adanya Peresmian BBM Satu Harga, masyarakat dapat membeli BBM Subsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” ujar Sunardi.

Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady meminta bantuan pemda dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di wilayah Papua-Maluku.

“BPH tidak punya perwakilan di daerah provinsi, kita hanya ada di Jakarta, dengan keterbatasan personel dengan jangkauan luas, kami berharap BPH bisa bergandengan tangan di level pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengawasan,” tuturnya.