Efisiensi Palsu dan Disfungsi Nyata: Pelajaran dari Washington

Elon Musk (Ilustrasi)/AI generated

Kisah kembalinya pegawai federal Amerika Serikat ke kantor pada awal 2025 menawarkan pelajaran penting bagi pengelolaan birokrasi modern. Di bawah administrasi Presiden Donald Trump, kebijakan "return to office" diberlakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kesiapan organisasi, kapasitas infrastruktur, ataupun kondisi sosial para pegawai. Hasilnya bukanlah efisiensi, melainkan disfungsi: kelangkaan tisu toilet di gedung pemerintah, antrean panjang hanya untuk masuk kantor, hingga ilmuwan yang bekerja di ruang bersama tanpa privasi. Kebijakan yang diklaim sebagai langkah rasional manajerial ini justru menelanjangi kekacauan dalam praktik.

Di balik kebijakan tersebut, terselip motif ideologis yang tidak tersembunyi. Presiden Trump secara terbuka menyatakan harapannya agar banyak pegawai federal mengundurkan diri sehingga pemerintahan menjadi lebih kecil dan, menurutnya, lebih efisien. Ini mencerminkan "instrumentalisme ideologis" dalam birokrasi: ketika instrumen administratif digunakan bukan untuk meningkatkan kinerja, melainkan mencapai tujuan politik tertentu (Peters, 2010).

Lebih lanjut, kisah ini juga menggambarkan apa yang disebut Michael Lipsky sebagai kondisi "street-level bureaucracy" yang dilepas tanpa arah. Ketika pegawai IRS harus duduk di lantai karena tidak ada ruang kerja, atau ilmuwan FDA harus bekerja di ruang bersama dengan data sensitif, maka kita menyaksikan hilangnya kapasitas negara dalam merancang dan menata pelaksanaan kebijakan publik (Lipsky, 1980). Ini bukan soal kinerja individu, tapi kegagalan sistemik dalam desain kelembagaan.

Kritik klasik Herbert Kaufman terhadap birokrasi Amerika sebagai sarat dengan "red tape" dan hambatan administratif kini dibalik ke bentuk ekstrem: penghilangan prosedur, pemangkasan anggaran, dan pelepasan tanggung jawab kelembagaan justru menciptakan anarki organisasi (Kaufman, 1977). Dalam konteks ini, cita-cita efisiensi justru menjadi topeng bagi penghancuran kapasitas administrasi publik.

Keterlibatan Elon Musk melalui lembaga baru bernama "Department of Government Efficiency" menambah ironi situasi ini. Pengusaha teknologi diundang untuk mengatur ulang pemerintahan dengan logika korporasi, tanpa pengalaman birokrasi. Hasilnya adalah pemutusan kontrak massal, rekrutmen ulang yang kacau, serta penugasan ulang pegawai tanpa kejelasan lokasi kerja. Seperti dikritik oleh Christopher Hood, upaya mencapai "a government that worked better and cost less" sering kali berakhir dengan hasil yang sebaliknya: birokrasi yang bekerja lebih buruk dengan ongkos sosial yang lebih tinggi (Hood & Dixon, 2015).

Di saat yang sama, pegawai menghadapi ketidakpastian sosial: relokasi lintas negara bagian, kesulitan logistik antar-jemput anak, hingga ancaman PHK mendadak. Ini menandakan bahwa kebijakan RTO tidak hanya berdampak pada birokrasi, tetapi juga pada jaringan sosial dan ekonomi pegawai. Sebagaimana diingatkan oleh Dwight Waldo, birokrasi bukan hanya mesin teknis, tetapi institusi sosial yang merefleksikan nilai-nilai masyarakat (Waldo, 1948).

Dari Washington, kita belajar bahwa efisiensi yang dipaksakan tanpa fondasi etik dan kesiapan struktural justru melahirkan disfungsi. Pengelolaan aparatur sipil negara tidak bisa hanya mengandalkan logika angka atau tekanan ideologis. Ia memerlukan empati kelembagaan, kehati-hatian dalam implementasi, serta penghargaan terhadap kerja publik sebagai fondasi demokrasi. Indonesia, yang kini tengah merancang reformasi ASN dan menghadapi godaan privatisasi fungsi negara, patut mencermati pelajaran ini dengan serius.

Pustaka:

Hood, C., & Dixon, R. (2015). A Government That Worked Better and Cost Less? Evaluating Three Decades of Reform and Change in UK Central Government. Oxford University Press.

Kaufman, H. (1977). Red Tape: Its Origins, Uses, and Abuses. Brookings Institution Press.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.

Peters, B. G. (2010). The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration (6th ed.). Routledge.

Waldo, D. (1948). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. Ronald Press.