Transformasi Strategi Perusahaan di AS dalam Rezim Tarif

serious-businessman-hailing-cab (Ilustrasi)/Image by freepik

Selama bertahun-tahun, relasi antara dunia usaha dan negara dalam kebijakan tarif berjalan mengikuti satu pola. Perusahaan di Amerika Serikat (AS) yang merasa dirugikan oleh masuknya barang impor akan melobi pemerintah, menyampaikan keluhan melalui institusi seperti International Trade Commission (ITC), dan menyiapkan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian. Strategi ini bukan sekadar langkah hukum, tetapi juga kalkulasi akuntansi. Studi empiris menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan menurunkan laba yang dilaporkan melalui discretionary accruals untuk memperkuat klaim perlindungan tarif dari pemerintah. Dalam konteks ini, perusahaan adalah subjek aktif—aktor ekonomi yang mencari proteksi melalui pintu regulasi.

Namun, dinamika ini berubah drastis di era kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Sejak 2018, dan kembali muncul pada 2025, tarif diberlakukan bukan karena desakan perusahaan melalui kanal formal seperti ITC, tetapi langsung oleh Presiden dengan dalih “nasionalisme ekonomi”, ketidakseimbangan tarif, atau ancaman terhadap keamanan nasional. Alih-alih menjadi pemohon, perusahaan kini menjadi pihak yang terkena dampak langsung. Mereka tak lagi berperan sebagai aktor utama dalam penetapan kebijakan, melainkan menjadi penyesuaian struktural dalam keputusan politik yang lebih besar. Ini adalah pergeseran dari rezim regulatory responsiveness ke executive unilateralism.

Perubahan ini mendesak perusahaan untuk mengubah strategi. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar “tampak merugi” demi tarif. Kini, perusahaan harus berhadapan langsung dengan kenyataan naiknya biaya impor, potensi pembalasan dari mitra dagang, dan ketidakpastian rantai pasok global. Strategi pelaporan keuangan pun beralih dari manipulasi taktis menuju penyesuaian survivalistik. Biaya tarif yang membengkak masuk dalam laporan laba rugi, menggerus margin, dan memaksa perusahaan mengkomunikasikan risiko melalui pengungkapan dalam catatan keuangan. Akuntansi dalam konteks ini bukan lagi instrumen lobi, tetapi alat dokumentasi krisis.

Situasi ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fluktuasi kebijakan. Situasi ini menandai transformasi cara perusahaan membaca dan merespons negara. Jika sebelumnya negara dapat dipengaruhi melalui lobi dan angka, kini negara tampil sebagai entitas yang lebih otonom, bahkan agresif, dalam menetapkan arah perdagangan. Perusahaan tidak lagi hanya bernegosiasi dengan birokrasi regulatif, tetapi menghadapi kehendak politik yang sering tak terduga dan tidak berbasis bukti empiris seperti investigasi ITC. Relasi ini membuat korporasi kehilangan kontrol atas konteks makro yang selama ini bisa diprediksi atau dinegosiasikan.

Ironisnya, ketika negara menjadi lebih aktif, perusahaan justru menjadi lebih pasif. Bukan karena kurangnya daya, tetapi karena tertundanya respons dalam menghadapi kebijakan sepihak. Survival menjadi satu-satunya strategi rasional melalui berbagai upaya, memangkas biaya, merelokasi pabrik, menyusun ulang rantai suplai, dan merumuskan kembali ekspektasi pasar. Ini bukan lagi strategi politik, melainkan strategi bertahan dalam ekosistem ekonomi yang makin dipengaruhi logika populisme dan unilateralitas.

Transformasi dari lobi ke survival ini penting untuk dicermati bukan hanya oleh pelaku bisnis, tetapi juga oleh pembuat kebijakan dan akuntan profesional. Ketika laporan keuangan tidak lagi menjadi instrumen untuk bernegosiasi dengan negara, maka transparansi dan ketangguhan menjadi parameter baru yang menentukan. Dalam dunia yang ditandai oleh ketidakpastian politik, perusahaan harus lebih siap menghadapi negara bukan sebagai mitra regulatif, melainkan sebagai kekuatan disruptif.