Bupati Cirebon Sebut Ada Oknum Dewan di Belakang Proyek Gapura Taman Ambruk

Bupati Cirebon, Imron, saat meninjau gapura Taman Pataraksa yang ambruk. Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Ciremaitoday.com, Cirebon-Bupati Cirebon, Imron, menegaskan agar kasus ambruknya gapura tradisional di Alun-alun Taman Pataraksa diusut tuntas karena diduga ada oknum anggota dewan yang terlibat di belakangnya.

Apalagi proses pelaksanaan proyek taman miliaran rupiah itu tidak melibatkan unsur aparat penegak hukum (APH) sebagai pendamping.

"Sebagai bupati, saya sangat kecewa. Ini tamparan bagi pemerintah daerah. Kok bisa-bisanya, proyek di depan kantor bupati, DPRD, dan Kejaksaan serta instansi lainnya roboh. Ini pemborong mikir ga?" ujar Imron, kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (10/1).

Sebab, menurut Imron, kejadian itu cukup berdampak besar bagi pembangunan di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan support anggaran dari Pemprov Jabar. Bagaimana tidak, alokasi anggaran untuk pembangunan Taman Pataraksa didanai dari APBD Provinsi Jabar dengan jumlah total Rp15 miliar lebih, yang dibagi menjadi dua tahap.

"Yang kasihan itu kepala dinas. Kita sudah panggil kadisnya, minta penjelasan. Saya tanya, katanya ada oknum DPRD di balik proyek tersebut. Tapi setelah di cek di PT itu tidak tertera. Pinter," tandasnya.

Oleh karena itu, Imron menegaskan agar proyek bermasalah itu harus diaudit. Sebab, kata dia, semua proses hingga saat lelangnya sesuai prosedur.

"Yang di sesalkan, kenapa pengawasan ini sampai kecolongan. Ceroboh sekali," ucapnya.

Imron pun menyebut, alasan rekanan saat ditanya di lokasi ambruknya gapura tradisional Pataraksa, jawabannya tidak masuk akal, yakni terdampak gempa yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat.

"Masuk akal ga? Yang lain gak kaya gitu. Ini ujug-ujug alasannya gitu. Pas dilihat di lapangan waktu itu, dari materialnya, memang terlihat asal-asalan," ungkapnya.

Sehingga, kata dia, sangat wajar jika kasus tersebut harus diusut sampai tuntas. Sampai saat ini pun ia masih menunggu laporan audit Inspektorat.

Apalagi, selain tidak ada pendampingan dari APH dalam pelaksanaan proyek itu. Pun tidak meminta pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang paham kontruksi. Padahal, DPUTR paham tentang kontruksi.

"Kita pantau terus sampai tuntas. Bukan persoalan masih masa pemeliharaan, ini memalukan. Di depan mata. Asumsinya masyarakat pasti, proyek di depan pusat pemerintahan saja seperti itu, gimana yang tidak terlihat," tukasnya.

"Padahal, kita bangga punya icon baru di pusat pemerintahan. Tapi icon itu jadi viral karena robohnya bangunan gapura tradisional alun-alun pataraksa," pungkasnya. (*)