Demo di DPRD dan Ricuh, Mahasiswa Beri Kartu Merah Bupati Cirebon

Aksi demonstrasi yang digelar oleh puluhan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon sambil membakar ban sebagai bentuk protes. Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Ciremaitoday.com, Cirebon-Aksi demonstrasi yang digelar oleh puluhan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon pada Rabu (24/4) berakhir ricuh. Para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon mempertanyakan transparansi data pembangunan infrastruktur, masalah pendidikan, dan kesehatan hingga sampah yang dinilai belum optimal.

Para mahasiswa pun sempat ditemui 3 orang perwakilan dari DPRD setempat, yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Rudiana, Wakil Ketua Komisi III, Yoga Setiawan serta Ketua Komisi I, Sofwan. Di hadapan mereka, para mahasiswa melalui perwakilannya pun menyampaikan aspirasi yang langsung dijawab oleh perwakilan DPRD tersebut.

Awalnya, demonstrasi berlangsung damai dengan para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Namun, situasi menjadi tegang ketika sejumlah mahasiswa membakar ban dan mencoba menerobos pagar pengamanan yang dipasang di depan kantor DPRD.

Tindakan tersebut memicu bentrokan antara mahasiswa dan petugas keamanan dari Polresta Cirebon yang berjaga di lokasi. Sekitar lima orang mahasiswa pun diamankan pihak kepolisian atas kericuhan tersebut.

Setelah diamankan, para mahasiswa yang masih berkumpul di depan Kantor DPRD pun meminta agar rekannya yang diamankan Polisi dilepaskan kembali, dan berjanji akan membubarkan diri. Selang beberapa waktu pun akhirnya para mahasiswa membubarkan diri.

Para mahasiswa saat ricuh saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan jalannya demo di depan pintu gerbang DPRD Kabupaten Cirebon. Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Koordinator Aksi, Dimas Bimantoro, menegaskan bahwa semua tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan persoalan yang sangat mendesak, termasuk isu pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.

“Kami dari mahasiswa juga tidak melakukan tindakan kriminal, kami di sini mewakili seluruh masyarakat Cirebon agar dapat lebih mendapatkan keadilan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi demo.

Menurut Dimas, terkait dugaan korupsi, mereka belum memiliki data konkret, namun, telah melakukan pertemuan dengan wakil DPRD Kabupaten Cirebon untuk membuka data yang lebih transparan.

“Kami sudah sampai ke gedung DPRD dan bertemu wakil DPRD Kabupaten Cirebon, katanya nanti ada sesi lanjutan yang di mana nantinya akan ada buka bukaan data, agar masyarakat Cirebon juga mengerti bagaimana rasanya dipimpin oleh anggota dewan yang tidak sepenuh hati,” ujarnya.

Para mahasiswa saat berorasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon dalam aksi demonstrasinya sambil membawa keranda putih dan sejumlah spanduk tuntutan yang dibentangkan. Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan keprihatinan terkait pembangunan yang dianggap masih kurang optimal. Mereka menyiapkan kartu merah sebagai simbol protes terhadap kepemimpinan Bupati Imron, terutama terkait pembangunan Alun-alun Taman Pataraksa yang ambruk.

“Kami juga sudah membawa data-data yang menunjukkan, di BPS itu ada kenaikan, tapi kita membawa data yang valid sebagai pembanding data kepemimpinan Bupati. Bupati juga tahu kalau misalkan data yang mereka berikan itu tidak valid,” bebernya.

Setelah demo ini, para mahasiswa berencana untuk melakukan kajian lanjutan terkait hasil dari aksi unjuk rasa ini. Mereka juga akan mengkaji ulang 24 perda yang belum disahkan, serta hasil kajian tersebut akan disetorkan kepada DPR agar dapat lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat dan mahasiswa.

Ini adalah pernyataan dari seorang mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi.

“Kami membutuhkan kajian lebih lanjut, supaya nanti ke depan kita bisa mengetahui perda mana yang berpihak kepada rakyat, dan perda mana yang berpihak kepada penguasa,” katanya.

Para mahasiswa saat menyampaikan aspirasi dan berdebat dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, saat demo berlangsung. Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kehadiran mahasiswa. Politisi PDI Perjuangan itu menjawab apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa.

Menurutnya, terkait perbaikan sarana pendidikan setiap tahun legislatif dan eksekutif selalu menganggarkan. Hanya saja, keterbatasan anggaran membatasi.

“Tidak semua bisa terselesaikan. Pun demikian dengan banyaknya infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki, setiap tahunnya selalu menganggarkan,” tegas Rudiana.

Legislatif pun mengharapkan agar beragam persoalan itu bisa terselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Tapi karena anggaran yang ada terbatas, mau tidak mau, harus memberlakukan skala prioritas.

“Kami minta kesabarannya dari masyarakat. Kita juga sudah minta agar dinas bisa memprioritaskan pelayanan publik,” katanya.(*)