Disorot Menteri, Dukcapil Cirebon Sebut Kendala IKD Banyak Termasuk Warga Miskin

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, saat memberikan keterangan pers usai sidak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin (4/3). Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Ciremaitoday.com, Cirebon-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, menyoroti masalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Cirebon yang benar-benar belum maksimal. Hal ini diungkapkan Abdullah Azwar saat melakukan sidak di MPP Kabupaten Cirebon pada Senin (4/3).

Sebab, saat sidak Abdullah Azwar menemukan bahwa tingkat penggunaan IKD di Kabupaten Cirebon masih sangat minim.

Atas hal itu, Abdullah Azwar menekankan agar Bupati Cirebon segera memerintahkan semua ASN di Kabupaten Cirebon memakai IKD. Pasalnya, di zaman digitalisasi saat ini, IKD sangat penting untuk kelancaran semua data.

"Presiden ini sedang mendorong digitalisasi birokrasi. Saat ini kita melarang aplikasi baru, karena tiga bulan ke depan presiden memerintahkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, seluruh aplikasi harus menjadi satu portal layanan. Jadi cukup masuk dalam satu pintu saja," ujarnya kepada wartawan usai sidak.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi, saat memberikan keterangan pers. Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi, membenarkan hal tersebut. Ia mengakui bahwa capaian progres minat masyarakat menggunakan IKD di Kabupaten Cirebon masih rendah.

"Masih di angka 8 persen dari jumlah keseluruhan. Keinginan pusat itu kan 25 persen," ujarnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala. Seperti kata dia, layanan perbankan dan lembaga-lembaga lainnya yang hanya menerima identitas fisik.

Namun mirisnya, dari beberapa faktor tersebut, tanpa menjelaskan lebih lugas, Iman menyebut bahwa warga miskin di Kabupaten Cirebon juga turut menjadi penyebabnya.

"Kita sangat memaklumi tadi, karena banyak warga kita warga miskin. Kemudian memang kita sulitnya masyarakat untuk memanfaatkan IKD. Karena masih di beberapa layanan perbankan dan lembaga-lembaga lain masih ditanya masalah fisik," tandasnya.

"Nah ini yang jadi masalah kita, sehingga kita kemarin pun fisik juga masih kekurangan," katanya melanjutkan.

Masalah lainnya, kata dia, yakni tidak adanya slot anggaran untuk sosialisasi IKD.

"Tidak ada anggaran untuk sosialisasi IKD. Tadi saya juga udah (bicara) ke Pak MenpPANRB, agar betul-betul nih dikuatkan," ucapnya.

Terlebih, lanjutnya, pemerintah pusat juga masih menyiapkan regulasi-regulasinya.

"Karena regulasinya juga kita kan belum turun secara penuh.Untuk masalah perbankan kita nunggu instruksi dari pusat. Karena pusat juga masih menyiapkan regulasi-regulasinya," katanya.

"Kemudian ada juga yang punya HP yang tidak bisa mengakses karena mungkin kekurangan dari sistem yang ada," pungkasnya.(*)