Hampir Terbengkalai, Pengelola Kembali Buka Goa Sunyaragi Cirebon

Objek wisata Taman Air Goa Sunyaragi Cirebon.(Juan)

Ciremaitoday.com, Cirebon – Selama pemberlakuan PPKM di Kota Cirebon Jawa Barat atau kurang lebih selama 2 bulan, salah satu objek wisata yakni Taman Air Goa Sunyaragi Cirebon hampir terbengkalai. Status PPKM Level 4 di Kota Cirebon sendiri kembali diperpanjang hingga 30 Agustus 2021 mendatang. Untuk menutupi biaya operasional dan kembali mempekerjakan pegawainya, Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi (BPTAGS) akan membuka objek wisata Goa Sunyaragi di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mulai Selasa (24/08/2021). Selain itu, dibukanya Goa Sunyaragi juga untuk merawat salah satu situs Keraton Kasepuhan yang kondisinya tidak terawat, akibat ditutup 2 bulan lamanya.

Kepala Bagian Humas BPTAGS Eko Ardi Nugraha mengatakan, berdasarkan kesepakatan manajemen Goa Sunyaragi akan dibuka kembali agar karyawan dapat bekerja kembali dan kondisi Goa Sunyaragi kembali terawat.

"Alasannya pertama untuk mengaktifkan karyawan yang selama 2 bulan dirumahkan, kedua kembali merawat situs goa dan bangunan yang nyaris terbengkalai dan ketiga agar ada pemasukan untuk pemeliharaan," katanya, Selasa 24/08/2021.

Sementara, selama ditutup pihaknya menyayangkan sikap otoritas setempat yang terkesan lepas tangan dengan kondisi Goa Sunyaragi. Di sisi lain, penutupan Goa Sunyaragi merupakan upaya dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi angka kasus COVID-19 baik di Kota Cirebon mapun nasional.

"Sejujurnya pengelolaan Goa Sunyaragi ini mengandalkan kontribusi anggaran yang masuk dari pengunjung, sementara kontribusi pemerintah daerah belum ada,” ujarnya.

Ia khawatir, jika ditutup dengan waktu lebih lama lagi dan belum ada kepastian kapan dibukanya kembali objek wisata, Goa Sunyaragi akan mengalami kerusakan lebih parah.

"Kami khawatir justru ditutup akan merusak bangunan bersejarah," tuturnya.

Kepala Bidang Pemandu BPTAGS, Jajat Sudrajat mengungkapkan, keputusan dibukanya Goa Sunyaragi bukan untuk melawan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 tapi lebih pada mempertahankan penghidupan seluruh karyawan yang menggantungkan pendapatan dari objek wisata tersebut.

“Kami bukan melawan pemerintah daerah. Tapi kami ingin hidup dan makan. Kami menghindari adanya pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.(Juan)