Kewajiban Perpajakan Masyarakat Urban

Oleh: Crismael Jeflyantoni Siringoringo dan Agustine Dwianika, Universitas Pembangunan Jaya

Laporkan Spt Tahunan mu hari ini!. Foto:DjpOnline

Masyarakat urban memiliki beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk mendaftarkan diri sebagai subjek pajak. Hal ini dilakukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan dalam segala urusan administrasi perpajakan. Melakukan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing Online. WP masyarakat urban juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau penyetoran pajak. Hal ini terkait dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kantor pajak secara mandiri. Pelaporan pajak dapat dilakukan melalui sistem self-assessment dan aplikasi e-Filing Online.  Dalam rangka mempermudah wajib pajak di masyarakat urban, pemerintah menyediakan berbagai layanan digital dalam perpajakan. Beberapa layanan digital yang tersedia antara laine-reg sebagai layanan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. e-filling: Layanan untuk melaporkan pajak secara elektronik. e-billing yaitu layanan untuk menerima tagihan pajak secara elektronik. e-bupot (bukti potong) yaitu layanan untuk mendapatkan bukti potong pajak secara elektronik. e-form yaitu layanan untuk mengisi formulir perpajakan secara elektronik, dan e-faktur yaitu layanan untuk mengeluarkan faktur pajak elektronik. Masyarakat urban dapat memperoleh mengoptimalkan pelayanan perpajakan melalui mekanisme 3C (Click, Call, Counter). Mekanisme ini merupakan bagian dari aplikasi M-Pajak yaitu melakukan channeling melalui gadget atau mengakses layanan perpajakan secara online dengan clik pajak.Menghubungi KringPajak melalui nomor 1500200 untuk mendapatkan layanan perpajakan melalui Call Pajak, dan datang langsung ke kantor pajak untuk mendapatkan layanan perpajakan dengan counter pajak. Apakah bisa melaporkan pajak jika sedang diluar negeri? Ya, Anda dapat melaporkan pajak meskipun sedang berada di luar negeri. Sebagai warga negara Indonesia, Anda tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak Anda. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

wajib membayar Pajak Tahunan. Foto:LookerStudioShutterstock

• Status Subjek Pajak

Jika Anda berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, status subjek pajak Anda berubah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) . Sebagai SPLN, Anda tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan PPh. Namun, jika Anda masih memiliki penghasilan dari Indonesia, Anda perlu membuktikannya dengan dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri

• Harta Tidak Bergerak

Jika Anda memiliki harta tidak bergerak seperti kepemilikan tanah di Indonesia, Anda tetap perlu melaporkannya dalam Laporan SPT Tahunan. Pencantuman harta tersebut bukan merupakan objek pajak, jadi tidak akan menambah pajak yang harus Anda bayar 

• Transaksi dan Pembelian

Jika Anda melakukan transaksi atau pembelian seperti membeli rumah di Indonesia, Anda tetap harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun Anda berada di luar negeri, tidak melaporkan pajak atau memiliki NPWP dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.

Saatnya lapor pajak ke kantor DJP terdekat!. Foto:Shutterstock

Apakah ada peraturan khusus untuk pelaporan dari luar negeri?

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

Jadi, meskipun anda sedang diluar negeri dan memiliki harta di Indonesia, anda tetap harus melaporkan pajak dalam laporan SPT Tahunan dan anda disarankan untuk menghubungi Direktorat Jenderal Pajak atau konsultan pajak yang kompeten untuk informasi lebih lanjut.

Laporkan penghasilan tahunan melalui M-Pajak. Foto: Shutterstock