Menanti Politik Programatik dalam Mengatasi Masalah Pembangunan di Jawa Barat

Dokumen Pusdi Unpad dan Polsight saat mengadakan FGD

November 2024 akan diadakan Pilkada serentak, tidak terkecuali di Jawa Barat. Ada berbagai masalah dan isu yang patut menjadi perhatian dari partai politik dan ataupun calon-calon kandidat yang nantinya akan bertarung dalam kontestasi. Salah satu isu tersebut adalah menyoal pembangunan. Masalah-masalah pembangunan ini perlu diketengahkan dalam ruang publik politis untuk mendorong pertarungan politik programatis, dan kita perlu tahu dan menguji kualitas wacana yang nantinya ditawarkan oleh para kontestan yang berlaga dalam menyelesaikan segenap persoalan yang ada termasuk menyoal pembangunan.

Mendefiniskan Pembangunan

Pertama-tama, kita perlu menekankan dulu apa itu pembangunan, yang dewasa ini dipahami bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga sosiologi, politik dan sebagainya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak ahli, seperti Gunnar Mydral (1973), Dudley Seers (1969), dan lainnya.

Dalam hemat penulis, perluasan dari definisi pembangunan ini berimplikasi setidaknya pada dua hal, pertama pembangunan adalah masalah yang memerlukan pendekatan multidisiplin keilmuan, dan keduanya berimplikasi pada tujuan dari pembangunan itu sendiri. Kedua hal ini mensyaratkan bahwa pembangunan tidak sekedar urusan ekonom, dan dengan demikian bukan juga sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi.

Definisi yang secara umum diterima oleh lingkaran ahli, salah satunya yakni mengacu pada pandangan Seers (1979), Ekonom Sussex bahwa pembangunan harus mengacu pada sekurang-kurangnya tiga kriteria, yakni berkurangnya kemiskinan absolut, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan dan berkurangnya tingkat pengangguran.

Sementara ahli lain, yakni Chakravarty (1987), mensyaratkan perkembangan ekonomi dengan munculnya pertumbuhan, pemerataan dan kreativitas masyarakat.

Lembaga seperti World Bank pun (2020) berupaya untuk menggagas apa yang disebut sebagai pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang berkualitas lebih memfokuskan pada aspek-aspek kualitatif, dan implikasi dari pemahaman tersebut yakni perluasan dari makna apa yang disebut sebagai pembangunan, yang bukan sekedar berbicara mengenai pendapatan perkapita, namun juga mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan gender yang lebih besar, Kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih lestari, sisitem hukum yang lebih berkeadilan, kebebasan sipil dan politik yang lebih luas, serta kehidupan kultural yang lebih kaya.

"PR" Pembangunan untuk Kontestasi Pilkada Jawa Barat

Dari berbagai pustaka di atas, maka dapat diringkas bahwa pembangunan berupaya untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keberlanjutannya, yang mana aspek yang satu tidak bisa meniadakan yang lain. Maka, secara garis besarnya, visi pembangunan dan strategi yang seperti apa yang nantinya ditawarkan oleh para kandidat yang tampil dalam Pilkada Jawa Barat untuk menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan serta untuk mengamplifikasi ketiga hal tadi?

Kita perlu mendengar dari para kandidat, misalnya mengenai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang salah satunya memerlukan bekerjanya industrialisasi sebagai basis struktur perekonomian di Jawa Barat. Industri padat modal diperlukan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang berdaya saing tinggi, dan kita tetap tidak bisa mengabaikan industri padat karya, yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja sehingga kemiskinan bisa dipangkas.

Selain industrialisasi, kita juga tidak bisa mengabaikan persoalan pertanian. Bagaimana langkah strategis yang diwacanakan oleh para kandidat untuk memperkuat pertanian, terutama di daerah atau kabupaten yang dikenal memiliki produktivitas pertanian yang tinggi, dan hal ini bukan Cuma ditujukkan untuk menguatkan ketahanan pangan di Jawa Barat dan bahkan nasional, tapi menyoal juga kesejahteraan para petani itu sendiri. Bagaimanapun, usaha mengokohkan sektor pertanian bermanfaat juga untuk memangkas kesenjangan antara desa dengan kota, dan pada intinya bagian dari ikhtiar yang perlu untuk terus dilakukan guna menghindari apa yang disebut oleh para ahli pembangunan sebagai “bias urban”.

Program-program strategis apa juga yang nantinya ditawarkan untuk kabupaten/kota yang tergolong maju dan berkembang cepat, seperti Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Bandung dan Kota Bogor; dan program apa yang ditawarkan untuk daerah yang tergolong berkembang cepat seperti Sukabumi, Cianjur dan sebagainya; serta apa juga yang ditawarkan untuk daerah maju tapi tertekan seperti Indramayu, Purwakarta dan sebagainya; dan juga untuk daerah tertinggal Kab. Cirebon, Bandung Barat dan sebagainya.

Pada intinya, persoalan ketimpangan pembangunan harus bisa mengikis ketimpangan desa dengan kota, dan juga ketimpangan antar wilayah kab/kota. Salah satu kerja besar yang harus dilakukan, yakni membangun konektivitas yang kuat, baik untuk skala internal Jawa Barat, maupun skala nasional. Upaya yang ditempuh adalah dengan lebih memaksimalkan pengintegrasian ekonomi di antara pasar Jawa Barat secara khusus dan pasar nasional secara umum. Penulis mengacu pada pandangan dari penelitian tim Harvard Kennedy School (2014), bahwa kita perlu memaksimalkan integrasi pasar lokal. Namun, hal tersebut memerlukan penguatan pada pembangunan infrastuktur keras (sarana prasarana), lunak (pemerintahan dan pengelolaan), dan basah (sumber daya manusia).

Pertanyaan besarnya, program apa yang akan ditawarkan untuk menjawab tantangan di atas? Namun, program-program pembangunan itu harus menyertakan jarring-jaring pengaman sosial, dan hal utama lainnya yakni tidak mengabaikan aspek keberlanjutan yang salah satunya mensyaratkan aspek ekologi. Pertanyaan lainnya, apa juga yang ditawarkan oleh para kandidat nantinya dan atau strategi apa yang akan dilakukan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa meminimalisasi dampak ekologi dari adanya pembangunan tadi, dan di sisi lain untuk bisa lebih memanfaatkan dampak positif dari pembangunan tersebut. Bagaimanapun, pembangunan melibatkan rekayasa fisik dan sosial, yang dalam proses tersebut kita harus bisa memaksimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalan lainnya adalah pertumbuhan penduduk, jika tidak ada paradigma, program dan langkah yang tepat, maka pertumbuhan penduduk ini bisa menghadirkan masalah yang kompleks, seperti naiknya pengangguran, melebarnya kemiskinan, dan lain-lain.

Poin penting lainnya, bahwa tantangan-tantangan pembangunan di atas harus dijawab dengan tidak mengabaikan basis-basis material, seperti kemampuan fiskal, daya dukung dan atau sumber daya yang dimiliki, dan juga kewenangan atau interaksi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota maupun interaksi antara pemerintah provinsi dengan pusat terutama dalam konteks politik desentralisasi. Hal tersebut bertujuan agar program-program yang nantinya ditawarkan tidak sekedar normatif, mengawang-awang dan sejenisnya, namun lebih terukur dan realistis.

Pembangunan Politik

Dengan menguatkan pertarungan wacana programatik dalam arena ruang publik politis, itu berguna juga sebagai pendidikan politik untuk masyarakat Jawa Barat dan dapat menguatkan civic value. Hal tersebut bermanfaat juga bagi pembangunan politik yang demokratis terutama di aras lokal Jawa Barat. Bagaimanapun, landasan etis demokrasi adalah reason, dan bukannya given, yang salah satu implikasinya adalah demokrasi mensyaratkan pertarungan politik programatik, termasuk dalam pemilihan elektoral.

Politik programatik inilah yang perlu kita upayakan dan dorong bersama, karena bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Budi Hardiman (2018) bahwa demokratisasi bisa dikatakan sukses salah satunya ditunjukkan dengan tumbuhnya nalar publik.

an politik programatik adalah upaya untuk menumbuhkan nalar publik, karena publik berkesempatan lebih luas untuk menguji gagasan dan atau program dari para calon yang nantinya berlaga terutama dalam mengatasi masalah pembangunan di Jawa Barat.