BPJS Kesehatan dapat Menjadi Penyelamat Bangsa

Akhir-akhir ini saya agak gerah dengan komentar para pengguna media sosial mengenai BPJS. Pada 16 November 2019, kumparan menerbitkan berita berjudul Bayi Baru Lahir Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan. Intinya orang tua harus mendaftarkan bayi mereka pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan agar bayi tersebut dapat langsung menikmati layanan kesehatan.

Kartu Indonesia Sehat oleh BPJS Kesehatan.

Menurut saya, hal tersebut adalah ide yang lumrah. Anak bayi harus sering dikontrol kesehatannya, harus imunisasi, suka sering sakit, dan sering dibawa ke dokter. Dengan biaya kesehatan yang besar, bukankah ide bagus untuk memiliki asuransi sejak lahir?

Tapi saya membaca komentar-komentar nyinyir mengenai hal tersebut dan BPJS Kesehatan secara umum. Beberapa di antaranya adalah:

“tanggung pak, kenapa gk sekalian pas lg hamil bayi nya dalam kandungan langsung BPJS biar untung BPJS nya, klo nunggak gk boleh lahiran”

“Kasihan juga warga miskin....untuk makan saja susah dan wajib juga bayar yg lainnya.”

“kalau pake bayar, apalagi pake embel2 wajib....jangan pake istilah Jaminan sosial dong”

Atau di halaman Instagram kumparan mengenai berita yang sama ada lagi yang berkomentar:

“baru lahir langsung di palak”

“bukan di ringankan malah di bebani. Nasib orang miskin.”

Dan beberapa komentar lainnya. Agar adil, tidak semua komentar bernuansa negatif tentang JKN dan BPJS. Ada juga dari mereka yang mendukung program tersebut.

Mengutip wawancara eksklusif kumparan dengan Risa Santoso yang baru saja dinobatkan sebagai rektor termuda di Indonesia, Risa mengatakan:

Saya harus setuju dengan Risa dan profesor MIT tersebut. Bahwa keempat komponen tersebut, termasuk layanan kesehatan adalah faktor yang penting untuk membangun bangsa.

Negara-negara maju, kecuali Amerika Serikat, biasanya negara yang memiliki jaminan layanan kesehatan yang menjangkau sebagian besar masyarakatnya atau biasa disebut Universal Healthcare. Di Jerman misalnya, negara yang memiliki reputasi sebagai salah satu negara yang memiliki layanan kesehatan terbaik di dunia, setiap orang wajib memiliki asuransi. Bukan hanya warga Jerman, tapi warga asing yang berdomisili di Jerman juga harus memiliki asuransi.

Bagi mereka yang bekerja, premi asuransi yang harus dibayarkan adalah sekitar 14-15% dari total upah dengan pembagian 50% dibayar oleh pekerja dan sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Untuk mereka yang tidak memiliki upah bulanan tetap seperti pengusaha, pekerja lepas, atau mahasiswa, mereka dapat membayarkan asuransinya sendiri dengan jumlah sesuai dengan pelayanan yang mereka pilih.

Selama lima tahun tinggal di Jerman saya tidak pernah takut untuk pergi ke dokter. Pelayanannya gratis dan obat-obat generik juga gratis. Saya pernah operasi gigi dua kali, operasi daging tumbuh satu kali, masuk unit gawat darurat satu kali, dan mengalami patah tangan satu kali. Semuanya hampir tidak mengeluarkan biaya sama sekali.

Satu hal yang membuat saya tenang hidup di Jerman. Kalaupun nantinya saya harus sakit parah dan memiliki penyakit kronis, satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah jatuh miskin di negara ini.

Kira-kira skema Universal Healthcare di Jerman tersebut mirip dengan skema JKN yang kita punya sekarang. Biaya premi JKN bagi para peserta penerima upah (PPU) adalah 5% dari total gaji di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta yang langsung dipotong dari gaji. Untuk para pekerja bukan penerima upah (PBPU) seperti wiraswasta atau mereka yang bekerja secara informal, premi yang harus dibayarkan nilainya tetap sesuai dengan kelas yang mereka pilih.

Selain kedua kelompok peserta di atas, ada juga kelompok penerima bantuan iuran (PBI). Mereka yang ada di kelompok ini adalah mereka yang digolongkan tidak mampu oleh Kementerian Sosial dan premi JKN-nya dibayarkan oleh pemerintah. Tidak main-main angkanya. Menurut data yang ada, premi JKN sekitar 96,8 juta masyarakat Indonesia ditanggung oleh APBN dan 37,4 juta orang ditanggung oleh APBD. Artinya 134,2 juta peserta JKN atau setengah penduduk Indonesia sebenarnya tidak membayar JKN-nya sendiri. Angka tersebut belum termasuk mereka yang sudah pensiun yang JKN-nya juga dibayarkan oleh pemerintah.

Jadi jika kita lihat sistem JKN ini, sebenarnya JKN adalah sistem yang sangat baik yang dapat menyelamatkan bangsa kita ke depannya.

Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan. Sebuah penelitan berjudul Effect of Growing up Poor on Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia yang dipublikasikan oleh Asian Development Bank menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kesehatan dan mereka yang lahir dari keluarga miskin cenderung akan tetap miskin ketika dewasa.

Penelitian tersebut melibatkan 22 ribu masyarakat Indonesia yang diteliti sejak tahun 1993 sampai 2014 di 13 provinsi di Indonesia. Laporan tersebut mengatakan bahwa masyarakat miskin biasanya tidak sehat. Karena tidak sehat maka akan sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Karena tidak bisa bekerja, maka mereka akan kembali lagi menjadi miskin.

Analisis saya yang lebih luas adalah mereka yang sakit akan sulit untuk sekolah atau bekerja. Karena tidak bisa sekolah dan bekerja, mereka jadi pengangguran dan tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat akan menjadi lebar, angka kriminalitas akan menjadi tinggi, dan tingkat keamanan menjadi berkurang. Masyarakat Indonesia akan terus hidup dalam kecemasan.

Rantai kemiskinan di ataslah yang menurut saya dapat diputus oleh JKN. JKN yang berasaskan gotong royong mungkin masih sulit untuk diterima oleh banyak orang. Kalau saya tidak sakit, mengapa saya harus bayar? Tapi mari coba lihat lebih jauh dari itu, jika semua masyarakat Indonesia sehat, ada banyak hal yang bisa dilakukan bangsa yang sehat ini dan membuat negara kita menjadi lebih maju. Kita juga tidak perlu lagi takut ke dokter karena tidak bisa bayar. Atau tidak ada lagi pasien yang tidak diizinkan pulang karena belum menyelesaikan biaya administrasi rumah sakit.

Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak kekurangan dalam program JKN ini. Misalnya, masih adanya potensi kecurangan dari pihak pelayan kesehatan atau peserta untuk memberikan/mendapatkan treatment yang tidak perlu, kualitas puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masih rendah sehingga rujukan ke rumah sakit tinggi dan menyebabkan pembengkakkan biaya, adanya peserta fiktif yang seharusnya tidak menerima bantuan, ada pemberi kerja yang masih belum tertib membayarkan premi JKN pegawainya, dan yang paling nyata adalah peserta-peserta dalam kelompok PBPU yang tidak mau membayar premi pada saat mereka sehat. Menariknya kelompok PBPU ini adalah kelompok peserta JKN yang paling banyak menggunakan layanan kesehatan tersebut. Masalah ini bukanlah kesalahan BPJS melainkan sikap nakal peserta yang menjadi salah satu masalah terbesar dalam sistem JKN ini sehingga membuat badan tersebut merugi.

Mari kita berikan waktu untuk BPJS berbenah diri. Jerman dan negara-negara Eropa lainnya dapat memiliki sistem pelayanan kesehatan yang baik setelah bertahun-tahun lamanya. Jerman sendiri merupakan negara yang memiliki sistem asuransi kesehatan sosial tertua di dunia. Sistem ini sudah ada sejak tahun 1883 dan tidak langsung sempurna seperti sekarang melainkan harus melalui proses yang panjang.

Tapi kita-pun juga bisa berkontribusi untuk memperbaiki sistem yang ada. Yaitu dengan cara membayar secara tertib dan tepat waktu serta tidak mengeluarkan narasi-narasi yang kurang tepat mengenai JKN seperti misalnya orang miskin dipaksa untuk membayar JKN. JKN mereka yang masuk dalam daftar keluarga miskin dibayarkan oleh pemerintah. Jika masih ada yang terlewat, hal tersebut masih terus diperbaiki melalui pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Menurut saya JKN adalah jaminan pelayanan kesehatan terbaik yang kita pernah punya sampai saat ini. Saya yakin BPJS dan pemerintah sedang berusaha melakukan tugasnya. Sementara kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita. Beli rokok saja bisa, masa bayar JKN tidak bisa?